breaking news New

Andre Garu Dorong Pemda Agar Efektif Gunakan Angaran Pembangunan

Kupang, kabarnusantara.net – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dari provinsi NTT, Andre Garu, melakukan rapat koordinasi dengan Dirjen Keuangan dalam menindaklanjuti Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kamis (12/5/2016) di Hotel Naka Kupang. Dalam rapat tersebut, Adrianus menaruh harapan besar terkait pengelolaan anggaran daerah.

“Daerah harus mampu mengelolah keuangan dengan baik tanpa harus sering mengemis ke pusat. Perencanan harus sinkron dengan pemanfaatannya” ungkap Anggota Komite IV DPD RI tersebut. 

Adrianus mencontohkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di beberapa tempat di NTT yang tidak tepat guna. 

“Ada yang membangun dermaga, tetapi dermaga ikan. Kapalnya tidak ada karena jalan tidak ada, sarana pendukung lain tidak ada. Ini hasil akhirnya tidak lama roboh. Misalnya dermaga di Ende, dan Adonara,” Papar Adrianus. 

Ia pun mengkritisi keseriusan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. 

“Hanya nafsu membangun tetapi untuk merawat, menjaga, dan memanfaatkan tidak mampu,” lanjutnya. 

Senator Andre Garu juga menilai bahwa pemerintah daerah di NTT lebih suka meminta-minta uang ke pemerintah pusat. Tetapi tidak berminat mengurus administrasi. Menurutnya, itulah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sebuah program. 

Senada dengan Andre Garu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mencontohkan pembangunan bandara udara di NTB atau NTT yang sudah dua tahun dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tetapi tidak bisa berfungsi optimal karena akses jalan tidak ada.

“Alasannya, karena jalan itu kewenangan kabupaten atau provinsi. Ini kan tidak nyambung. Itu karena tidak sinkron dan itu yang ditekankan presiden dalam rapat kabinet terbatas,” Jelas Boediarso.

Selain itu, pembangunan pelabuhan dan dermaga, fasilitas sekolah serta fasilitas kesehatan pun bernasib sama. Meski dibangun megah dengan dana yang besar, namun tidak bermanfaat karena tidak berfungsi dengan baik. 

Boediarso juga menyinggung prinsip dan tata cara pengalokasian DAK 2017. Menurut dia, pemerintah pusat akan lebih prioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Baik yang terkait dengan pelayanan dasar untuk pemenuhan SDM maupun industri dan perdagangan. 

Ia menjelaskan prinsip pengalokasian DAK berbasis kinerja dan penyerapan. Hal ini untuk menuntut pemerintah daerah agar menggunakan anggaran secara benar dan bertanggungjawab.

“Harus bisa dilaksanakan untuk mencapai target output dan outcome yang sudah disusun dan harus dilakukan tepat waktu. Kalau tidak ya, hangus,” tutup Dirjen. (MM/KN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password