breaking news New

Gerakan Kemerdekaan dan Pelanggaran HAM Berat di Papua

Kabarnusantara.net – Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua tak pernah tuntas. Hingga kini, masyarakat Papua masih dihadapkan pada masalah yang sama.Terabaikanya hak-hak dasar rakyat Papua seringkali tidak diperhatikan secara serius oleh Pemerintah. Menumpuknya kasus pelanggaran HAM berdampak pada semakin kuatnya gerakan separatis dari masyarakat Papua.
Setidaknya ada 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk kasus penyanderaan Mapenduma 1996, kasus Biak Numfor 1998, kasus hilangnya Aristoteles Masoka (10 November 2001), Kasus Wamena (2003), sopirnya Theys Eluay (aktivis Papua merdeka, tewasnya aktivis Opinus Tabuni (8 Agustus 2008), kasus penangkapan Yawan Wayeni (3 Agustus 2009), kasus Kongres Rakyat Papua III (19 Oktober 2011), serta peristiwa Paniai 2014.
Komnas HAM menilai beberapa kasus-kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.
“Yang masuk kategori (pelanggaran) HAM berat, yaitu kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003), kasus Paniai (Desember 2014), dan masih usulan tapi belum disepakati betul yaitu kasus Biak berdarah (Juli 1998). Empat kasus ini yang kami tangani,” kata Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat.
Peristiwa Wamena, 4 April 2003, diawali pembobolan gudang senjata Kodim 1702 Wamena, yang ditindaklanjuti upaya pengejaran oleh TNI terhadap terduga pelaku.
Dalam proses pengejaran, terjadi dugaan tindak kekerasan seperti penangkapan, penyiksaan, pembunuhan terhadap penduduk sipil, dan pembakaran gedung dan poliklinik setempat.
Sementara kasus Wasior, 13 Juni 2001, terjadi di Desa Wonoboi, Distrik Wasior, Manokwari, dipicu oleh terbunuhnya lima anggota Brimob dan seorang warga sipil.
Aparat Polres Manokwari kemudian melakukan penyisiran dan terjadi dugaan tindak kekerasan berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, dan penyiksaan di Distrik Wasior.
Diawasi Secara Khusus
Sejak awal para pegiat HAM menuntut agar berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua diselesaikan secara khusus misalanya melalui peradilan HAM adhoc. Mereka juga menuntut kehadiran tim independen internasional untuk mengawasi proses hukumnya.
Untuk mencapai tujuan itu para aktivis selalu berusaha untuk menyampaikan persoalan HAM tersebut pada tingkat internasional.
Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Laporan West Papua Fact Finding Mission Report yang berjudul “We Will Lose Everything” diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations/PIANGO) Emele Duituturaga di Istanbul, Turki, Selasa, 25 Mei 2016.
Duituturaga mempresentasikan laporan tersebut kepada Ban Ki-moon pada hari kedua KTT Kemanusiaan Dunia (WHS). Laporan itu kemudian diserahkan dan diterima asisten Sekretaris Jenderal PBB.
Memulihkan HAM Rakyat Papua
Komnas HAM mendorong agar Upaya hukum dan penyelesaian secara politik terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua agar dapat menegakkan keadilan di wilayah itu.
“Dipulihkannya hak asasinya rakyat Papua, soal kemudian ada dampak politik, itu bonus,” kata Imdadun.
Persoalna HAM dan Keinginan Masyarakat Papua untuk merdeka adalah dua persoalan berbeda.
Adapun anggota Dewan Adat Papua, Willem Bonay, yang merupakan anggota tim penyelesaian kasus HAM di Papua, mengatakan upaya hukum pemerintah ini merupakan persoalan yang berbeda dengan aspirasi tuntutan kemerdekaan Papua.
“Masalah aspirasi rakyat Papua yang ingin merdeka, harus diselesaikan dengan dialog pada jalurnya sendiri. Dan masalah pelanggaran HAM diselesaikan di jalur berbeda. Ini dua hal berbeda,” kata Bonay.
“Kita tidak bilang kalau masalah HAM selesai, maka tuntutan kemerdekaan akan selesai pula,” tambahnya.
Sikap Pemerintah
Pemerintah pusat sendiri menyatakan masalah Papua sudah selesai semenjak PBB menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969.
Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai terobosan politik untuk menyelesaikan masalah separatisme dengan antara lain membebaskan sejumlah tahanan politik tokoh-tokoh yang dikenal sebagai tokoh pendukung kemerdekaan Papua.
Melalui kunjungannya beberapa kali ke Papua, Jokowi juga telah meresmikan beberapa proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, perluasan bandara serta perbaikan pasar.
Dalam berbagai pernyataannya, Presiden juga menjanjikan untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua dengan dialog dan tidak mengedepankan lagi pendekatan keamanan. (Redaksi)
*Diolah dari berbagai Sumber.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password