DPD Desak Pemerintah Proses Pembentukan Propinsi Flores

loading...

Jakarta, Kabarnusantara.net – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta pemerintah untuk segera memproses pembentukan propinsi Flores. Pembentukan propinsi Flores dinilai sudah menjadi keharusan dan mendesak untuk percepatan pembangunan di propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai propinsi induk dan pulau Flores secara khusus.
“Pemerintah harus segera bahas. Ini sudah usulan lama. Sudah 12 tahun diproses tetapi sampai hari ini belum ada realisasinya,” kata anggota DPD dari propinsi NTT, Adrianus Garu saat menerima dokumen pembentukan propinsi Flores di gedung DPD RI, Jakarta, Senin (30/5).

Dokumen diserahkan langsung oleh Sekretaris Panitia Persiapan Pembentukan Propinsi Kepulauan Flores (P4KF) Adrianus Jehamat. Adrianus didampingi Frans Mado Korlu (koordinator P4KF wilayah Australia) dan Yohanes Gore Jemu Ari (Korwil P4KF Jabodetabek).

Adrianus mengemukakan Flores sudah layak menjadi propinsi tersendiri. Alasannya, Flores sudah terbentuk atas 9 kabupaten. Kemudian jumlah penduduk 2,2 juta jiwa.

Di sisi lain, pembangunan berjalan lambat. Akses jalan antar wilayah masih belum memadai. Bahkan, di beberapa kampung dan desa, belum dijangkau jalan raya.

“Sampai kapan Flores terus terisolasi seperti ini. Masa tempat lain, semua sudah bergerak maju, sementara Flores belum. Di Papua, Presiden Jokowi sudah turun beberapa kali, buka semua akses yang ada di sana. Kami ingin Flores bisa dibawah seperti itu,” tutur anggota Komite IV DPD ini.

Dia menegaskan pembentukan propinsi Flores juga harus dilakukan karena saat ini, pemerintah mewacanakan pembentukan propinsi Timor. Wacana itu supaya pulau Timor tidak tertinggal dari negara tetangganya yaitu Timor Leste.

“Saya berharap tidak hanya propinsi Timor yang dibahas. Propinsi Flores juga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Sekjen P4KF Adrianus Jehamat mengemukakan dokumen yang diberikan sudah ditandatangani seluruh bupati dan ketua DPRD se-Flores. Semua persyaratan untuk dimekarkan menjadi propinsi juga sudah dipenuhi. Dengan demikian Flores layak menjadi propinsi tersendiri.

“Hari ini, kami telah menyerahkan dokumen ke DPD dan DPR. Dokumen yang sama juga diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Kami berharap bisa diproses, apalagi ini usulan lama,” tuturnya.

Menurutnya, usulan pembentukan propinsi Flores sudah ada sejak Mei 1956 di Sikka. Kemudian berlanjut di Ende bulan Juni 1957.

Usulan itu kemudian dimatangkan dalam Musyawarah Besar (Mubas) orang Flores di Ruteng, Manggarai, 31 Oktober-1 Nopember 2003. Kemudian disusul Kongres Rakyat Flores di Bajawa, Ngada, 25 Februari 2014. Kongres yang sama dilakukan di Mbay, Nagekeo, 20 Maret 2015.

“Usulan ini bukan baru muncul hari ini tetapi sudah lama. Usulan juga bukan satu-dua orang. Ini usulan masyarakat Flores. Jadi tidak ada alasan untuk tidak diproses,” tuturnya. (Rbt/KbN)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password