breaking news New

DPD Dorong Pembentukan Perwakilan BNN di Daerah

Jakarta, kabarnusantara.net – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong pemerintah untuk membentuk perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah-daerah. Hal itu untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan pengunaan Narkoba di tanah air.

“BNN tidak bisa hanya berada di tingkat pusat. Peredaran Narkoba sudah merambah ke mana-mana, dari pusat sampai ke desa-desa. Perlu dibentuk perwakilan di daerah-daerah,” kata anggota DPD dari propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu dalam seminar bertema “Membangun Daerah Tanpa Narkoba” di Jakarta, Selasa (31/5).

Seminar diadakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Selain Adrianus, tampil pula Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol Bachtiar H Tambunan dan Ketua PMKRI Angelo Wake Kako.

Andre, sapaan Adrianus Garu mendukung penuh wacana menaikkan status BNN menjadi setingkat menteri sebagaimana disampaikan pemerintah akhir-akhir ini. DPD siap membahas jika memang dibutuhkan sebuah Undang-Undang (UU) sebagai landasan hukum untuk peningkatan status tersebut.
Namun Andre berpendapat peningkatan status tersebut tidak akan efektif jika institusi BNN hanya berada di tingkat pusat. Perang terhadap Narkoba menjadi efektif ketika dibuka atau didirikan perwakilan di tiap-tiap propinsi. Hal itu supaya semua masyarakat tergerak untuk bersama-sama memberantas Narkoba.

“Menaikkan status di tingkat pusat sudah benar karena sekarang peredaran Narkoba sudah mengkuatirkan. Presiden Jokowi juga sudah menyatakan perang terhadap Narkoba, tetapi tidak bisa hanya perang di tingkat pusat saja. Di daerah-daerah juga harus gencar dilakukan perang-perang yang serupa,” tutur anggota Komite IV DPD RI ini.

Dia mengemukakan pembentukan perwakilan di daerah juga sangat penting supaya pemberantasan Narkoba di daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi. Aparat BNN juga tidak hanya bergantung dari anggota polisi.

Pemberantasan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Berbagai organisasi massa (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah-daerah harus dirangkul untuk melawan Narkoba. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga harus dilibatkan sehingga pemberantasan menjadi masif.

“Aparat BNN jangan hanya anggota polisi. Harus menampung semua komponen masyarakat,” tegasnya.

Dia juga menambahkan pembentukan perwakilan di daerah sangat perlu supaya tidak terjadi konflik kepentingan dengan aparat yang bekerja. Alasanya, di berbagai daerah, ada pengedar atau bandar yang dibekingi oleh oknum dari polisi maupun oknum TNI. Praktik seperti itu harus diakhiri dengan membentuk perwakilan di daerah-daerah.

Bachtiar Tambunan mengemukakan peredaran Narkoba sekarang ini sudah sangat mengkuatirkan. Anak-anak usia 10 tahun sudah mulai memakai barang terlarang tersebut. Jika tidak ada pemberantasan yang lebih masif lagi, akan banyak lagi anak bangsa ini yang menjadi korban Narkoba.

“Kami terus bekerja dengan perangkat yang kami miliki. Tentu bukan tugas kami semata mengatasi masalah ini. Kita semua harus bersama-sama mencegah agar kita semakin terbebas dari barang tersebut,”ujarnya. (Rbt/Mart/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password