breaking news New

Pantai Pede dan Kepentingan Lebu Raya

Labuanbajo, Kabarnusantara.net – Pulau Flores adalah salah satu destinasi wisata yang banyak menarik wisatawan akhir-akhir ini. Meningkatnya jumlah para wisatawan ke Pulau Bunga tersebut persis setelah masuknya Komodo sebagai salah satu keajaiban Dunia, selaian karena daya tarik lain, Danau Kelimutu, Laut Riung, dan sebagainya.

Sejak itu, Kota Labuanbajo yang berdekatan dengan Pulau Komodo, ramai dikunjungi para wisatawan. Bagi pengusaha, inilah peluang terbaik dan terbesar untuk ekspansi bisnis.

Pengusaha-pengusaha nasional berdatangan ke Labuanbajo untuk meraup keuntungan yang besar dari bisnis pariwisata. Mereka tidak mungkin langsung menguasai Labuanbajo, kalau tidak mengenal lebih dulu para pemimpinnya, sebut saja Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat.

Bagi masyarakat Labuanbajo, kedatangan investor asing tersebut membawa bencana bukan untuk membawa perubahan. Bagaimana tidak, semua area publik yang ada di Labuanbajo dicaplok oleh para pengusaha. Semua lokasi strategis dan daerah-daerah pesisir pantai sudah dibawah kekuasaan mereka.

Yang tersisa kini bagi masyarakat kecil hanyalah Pantai Pede, tempat yang menjadi tujuan utama masyarakat lokal ketika berwisata di Labuanbajo. Pantai pede adalah satu-satunya area wisata yang bisa diakses masyarakat dengan mudah dan murah.

Tapi kini hak masyarakat akan ruang rekreasi terancam karena Pantai Pede tersebut juga mau dicaplok oleh para pengusaha. Masyarakat pelan-pelan disingkirkan oleh para pemilik modal dan bukan tidak mungkin akan menjadi orang asing di tanah sediri. Atas nama pembangunan, area publik dikuasai oleh para investor tapi perutukannya adalah ekspansi bisnis.

Privatisasi Pantai Pede

Usaha privatisasi atau memberikan hak pengelolaan kepada pihak swasta awalnya muncul pada tahun 2014. Hal itu bisa dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT Sarana Investama Manggabar No. HK 530 Tahun 2014 No. 04/SIM/Dirut/V/14 tentang pembangunan hotel dan fasilitas pendukung lainnya di Pantai Pede. Perjanjian itu dibuat pada tanggal 23 Mei 2014.

Perjanjian tersebut dinilai sepihak karena tidak melibatkan Pemerintah Manggarai Barat dan Masyarakat sekitar. Masyarakat pada umumnya tidak menerima jika tanah tersebut dikelola oleh perusahaan swasta atau diprivatisasi. Tetapi persoalannya pihak pengelola sudah terlebih dahulu melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah Propinsi NTT yang dalam hal adalah Pihak yang merasa mempunyai hak milik.

Padahal status kepemilikan tanah Pede yang sah secara hukum sebenarnya adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) bukan Pemerintah Provinsi NTT. Kabupaten Manggarai Barat adalah pemekaran dari Kabupaten Manggarai yang secara hukum diundangkan melalui UU No. 8 Tahun 2003.

Inilah titik persoalannya. Pemerintah Provinsi sebagai pihak yang mengklaim tanpa kekuatan hukum memberikan hak pengelolaan kepada pihak ketiga. Sementara masyarakat dan Pemerintah Manggarai Barat sebagai pihak yang secara hukum memiliki hak untuk melakukan penggelolan tidak ingin menyerahkannya kepada pihak swasta.

Pemprov Melawan Hukum

Secara hukum tindakan pemerintah propinsi tidak dibenarkan dan jelas melawan hukum.

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No. 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, Panti Pede secara hukum adalah milik Pemerintah Manggarai Barat. Pasal 13 UU yang sama secara tegas memerintahkan Gubernur untuk menyerahkan semua aset milik Pemerintah Mabar.

Berdasarkan perintah UU tersebut, Pemerintah Propinsi seharusnya melaksanakan penyerahan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat semua kekayaan daerah Kabupaten Manggarai Barat, termasuk Tanah Pede yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi sebelum Kabupaten Mangarai Barat dibentuk (sebelum UU No. 8 Tahun 2003 diberlakukan).

Namun, hingga kini Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, belum juga melakukan penyerahan aset-aset milik Pemda Mabar tersebut. Meskipun sudah sejak Tahun 2004, Pemerintah Manggarai Barat meminta Gubernur Frans Lebu Raya Menyerahkan semua kekayaan termasuk Tanah Pede ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, hingga saat ini belum dilaksanakan oleh Lebu Raya.

Artinya, bunyi UU No. 8 Tahun 2003 tidak dijalankan oleh Lebu Raya. Orang nomor satu di NTT tersebut justru menjadi contoh buruk bagi masyarakatnya.

Masyarakat merasa bahwa lawan terberat adalah Gubernur NTT bersama orang-orang di belakangnya yang membuat dia buta hukum. Berbagai gerakan perlawanan tidak hanya muncul dari masyarakat manggarai yang ada di Labuanbajo. Bukan hanya masyarakat Mabar. Gerakan perlawanan muncul di berbagai kota besar di seluruh Indonesia yang digerakan oleh Para Mahasiswa yang berada darI NTT.

Di Jakarta misalnya muncul gerakan KOJA- PEDE (Koalisis Jakarta untuk Pede) yang ingin melawan praktik pencaplokan area publik oleh pihak-pihak tertentu.

Gerakan ini bukan hanya fokus soal Pede, tetapi ingin membongkar para mafia yang bermain di balik kasus pencaplokan tanah publik di NTT oleh para pengusaha. Pede hanyalah pintu masuk menuju kesana. (Redaksi)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password