breaking news New

STOP PRIVATISASI PANTAI PEDE, UTAMAKAN KEPENTINGAN RAKYAT 

Jakarta, Kabarnusantara.net – Para aktivis, mahasiswa, pemuda dan tokoh agama asal Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Selasa 4 Juni 2016, menuntut agar pemerintah pusat langkah dalam mengatasi polemik pengelolaan Pantai Pede di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores.

Mereka bergabung dalam forum yang disebut Koalisi Jakarta untuk Pede (KOJA PEDE) mendatangi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menyampaikan sejumlah tuntutan.

Dalam pernyataannya, mereka mendesak agar Kemendagri segera memanggil Gubernur Frans Lebu Raya yang mereka anggap dengan sengaja membangkang terhadap mandat Undang-Undang No 8 Tahun 2003 Terkait Pembentukan Kabupaten Mangggarai Barat.

Mereka menegaskan, UU tersebut dengan jelas memerintahkan agar semua aset milik kabupaten induk, Manggarai serta Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat wajib diserahkan ke Manggarai Barat. Hingga kini salah satu aset milik Provinsi NTT yaitu lahan di Pantai Pede belum juga diserahkan.

Padahal, dalam Pasal 13 (ayat 1) UU No 8 Tahun 2003, sudah jelas diterangkan bahwa: “Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hal-hal sebagai berikut: (huruf b). barang milik kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat, (Ayat 2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Manggarai Barat. (Ayat 3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat melakukan upaya hukum”.

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2014, Pemkab Mabar telah beberapa kali meminta aset tanah tersebut untuk segera diserahkan, namun pihak Provinsi NTT terus-menerus menolak permintaan itu.

Mirisnya lagi, Gubernur Frans Lebu Raya tega melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga/investor, PT Sarana Investama Manggabar, milik pengusaha Setya Novanto yang kini menjadi Ketua Partai Golkar, untuk pembangunan hotel dengan masa kontrak 25 tahun.

Langkah pihak provinsi ini menimbulkan arus penolakan yang dahsyat dari masyarakat setempat. Selama dua dua tahun terakhir, aksi penolakan terus dilakukan baik oleh para aktivis, mahasiswa, juga institusi agama. Uskup Ruteng Mgr Hubertus Leteng Pr, pimpinan tertingi Gereja Katolik di Manggarai bahkan sudah menyurati Presiden Joko Presiden Joko Widodo pada akhir Mei lalu, meminta agar Presiden turun tangan menyelesaikan masalah ini.

Masyarakat sipil mendesak agar lahan itu ditata menjadi ruang publik, dimana masyarakat bisa rekreasi, mengingat Pantai Pede adalah satu-satunya wilayah pantai di Labuan Bajo yang hingga masih bisa diakses bebas oleh publik, setelah wilayah lainnya sudah dikuasai para investor.

Yosef sampurna Nggarang, Kordinator KOJA PEDE mengatakan sudah semestinya pemerintah mendengar seruan rakyat.

“Tentu sebuah ironi, karena pada saat pemerintah daerah lain di Indonesia berupaya menyediakan ruang publik, di Manggarai Barat pemerintah justeru merampasmya dari masyarakat”.

Labuan Bajo saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas. Menurut Yosef, kebijakan pemerintah itu hanya menjadi kabar buruk bagi masyarakat setempat, yang justeru mengalami proses peminggiaran.

“Tentu menyedihkan melihat Mabar yang kian gencar dipromosikan sebagai destinasi wisata, namun, pada saat yang sama, masyarakat setempat tidak merasakan dampak positif dari hal itu”.

Karena itu, KOJA PEDE meminta komitmen Kemendagri untuk segera memfasilitas masalah ini antara Pemprov NTT dengan Pemkab Mabar.

Mereka juga mendesak Mendagri agar segera memutuskan dan atau menyelesaikan masalah ini dengan memerintahkan Gubernur NTT untuk menyerahkan Pantai Pede, sebagaiman mandat UU.

Ovansius Wangkut, kordinator aksi mengatakan, Mendagri adalah lembaga yang ditugaskan untuk itu, sebagaiman dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) UU No 8 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa dalam inventarisasi dan penyerahan rangka (aset) difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

“Penyelesaian sengketa itu, juga sekaligus mengakhiri konflik horisontal dan vertikal yang selama bertahun-tahun terjadi,” katanya.

“Jika Kementerian Dalam Negeri tidak mengambil sikap tegas terkait polemik ini, maka siapa lagi yang bisa kami percaya untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang benar-benar selaras dengan cita-cita bangsa kita, yaitu terwujudnya keadilan,” tegasnya.

148 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password