breaking news New

Pengamat : Terdapat Anomali Dalam Pembatalan Perda Bermasalah

Jakarta, Kabarnusantara.net – Pengamat Hukum Tata Negara dari Sinergi Demokrasi untuk Masyarakat Demokrasi (Sigma), Imam Nasef menilai terdapat anomali ketatanegaraan dalam mekanisme pembatalan Perda bermasalah beberapa hari lalu. Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara hirarki posisinya berada di bawah undang-undang, proses pembatalan perda seharusnya melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung.

“Itu sesuai Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011. Akan tetapi, mengapa dalam Pasal 251 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah justru kewenangan pembatalan perda diberikan kepada Mendagri untuk Perda Provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten Kota,” kata Imam di Jakarta, Jumat (17/6).

Sebagaimana diketahui, pekan lalu, Presiden Jokowi membatalkan 3.000 Perda di seluruh tanah air. Perda tersebut dianggap bermasalah seperti tidak sejalan dengan UU yang berada di atasnya.

Imam menjelaskan anomali terletak pada perbedaan yang ada pada UUD 1945 dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). UU Pemda seharusnya mengacu ke UUD, bukan malah bertentangan dengan UUD.

“Di satu sisi, Perda dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan tetapi di sisi lain mekanisme pembatalannya tidak dilakukan melalui mekanisme judicial review oleh MA, melainkan melalui executive review oleh Mendagri atau Gubernur,” tuturnya.

Menurutnya, ada problem disharmonisasi peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 23/2014 tidak harmonis dan tidak singkron dengan UU No. 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan Pasal 251 UU No. 23/2014 jelas bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Sebab konstitusi telah menegaskan bahwa segala jenis peraturan perundang-undangan di bawah UU, menjadi kewenangan MA untuk membatalkannya melalui suatu proses judicial review.

Dia mengusulkan untuk mengoreksi dan memperbaiki ketentuan tersebut, para kepala daerah dan DPRD di seluruh Indonesia mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi khususnya Pasal 251 UU No. 23/2014 yang mengatur soal kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam membatalkan Perda tersebut.

“Mereka (kepala daerah dan DPRD) yang paling punya kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materil. Mengingat kedua lembaga itu yang secara konstitusional diberi kewenangan membentuk Perda,” tegasnya.(OBI/KbN)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password