breaking news New

Senator NTT Usulkan Pengabungan Kemkeu dan Bappenas

Manggarai, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Adrianus Garu, mengusulkan pengabungan antara Kementerian Keuangan (Kemkeu) dengan Bappenas. Hal itu bertujuan, agar supaya yang direncanakan Bappenas bisa sejalan dengan anggaran yang ada di Kemkeu.
“Salah satu persoalan klasik bangsa ini adalah tidak sinkronnya antara perencanaan dengan realisasi pembangunan. Apa yang dibutuhkan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diberikan negara (pemerintah),” kata Andre, sapaan akrab Adrianus Garu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat di Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, Sabtu (4/6).
Ia menjelaskan pengabungan tersebut sangat perlu agar koordinasi menjadi singkat dan efektif. Di sisi lain, perencanaan pembangunan tidak terkotak-kotak karena tidak adanya ego antar kementerian Bappenas dengan Kemkeu.
Sebagai contoh, rakyat butuh jembatan, tetapi yang diberikan pasar. Rakyat butuh kapal tetapi yang diberikan dermaga. Rakyat minta perbanyak pesawat tetapi yang diberikan gedung terminal baru atau lapangan udara baru.
“Ini harus dibenahi dengan menggabungan Kemkeu dengan Bappenas,” tutur anggota Komite IV DPD ini.
Menurutnya, momen reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat, bisa digunakan untuk pengambungan tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bernai mengambil kebjikanan tersebut.
“Jika tetap terpisah maka sistem perencanaan di bangsa ini akan terjadi seperti yang berjalan selama ini. Antara kedua lembaga itu masih mengedepankan ego masing-masing. Terlihat antara keduanya selalu tidak ‘nyambung’ atau sejalan dalam bekerja. Bappenas dan Kemkeu cenderung berjalan sendiri sehingga apa yang direncanakan Bappenas selalu sejalan dengan anggaran yang dikeluarkan Kemkeu,” tutur mantan anggota DPRD kabupaten Manggarai ini.
Andre juga mendesak agar gaji PNS dikembalikan ke APBN. Gaji PNS hendaknya tidak diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke daerah-daerah. DAU, kata dia, fokus untuk pembangunan di daerah.
“Penggunaan DAU untuk gaji menyebabkan dana untuk pembangunan daerah sangat terbatas. Kondisi itu menyebabkan pembangunan tidak berjalan maksimal dan sesuai harapan masyarakat,” tegasnya. (OBI)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password