breaking news New

Negara Autarki dan Pengelolaan Sumber daya Pertahanan Negara

Oleh: Robi Nurhadi, PhD*

Indonesia pernah memiliki mimpi tentang negara autarki. Sebuah negara yang mampu mencukupi segala kebutuhannya dalam mempertahankana negara, terutama berkaitan dengan dukungan industri strategis pertahanan. Tetapi mimpi itu dulu saat orde baru mulai menata kekuatan dirinya untuk menjadikan indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara. Tapi mimpi itu terkubur seiring tumbangnya rezim  orde baru. Wacana negara autarki kembali menguat sejak pembahasan  Rancangan Undang-Undang Industri Strategis Pertahanan di Dewan Perwakilan Daerah sekitar lima tahun ke belakang.  Ada semangat kuat dari para senator kita, khususnya di Komisi I, untuk meneruskan mimpi tersebut. Orde reformasi atau apapun namanya  bagi sebutan pemerintah sekarang ini, telah mulai meneruskan mimpi Indonesia  menjadi negara autarki tersebut.Maklum, itu adalah mimpi semua negara. Bahkan negara yang miskin di dunia ini, kalau boleh bermimpi, ia ingin menjadi negara autarki.

Indonesia dengan segala potensi pertahanan yang dimilikinya, sangat wajar bermimpi menjadi negara autarki. Kita memiliki berbagai potensi pertahanan  yang dimiliki oleh negara-negara yang maju dari segi pertahanan. Kita juga memiliki sumber daya alam yang memungkinkan kita untuk menciptakan amunisi yang lebih hebat dibanding nuklir. Bahkan lebih dari itu, kita memiliki kekuatan sipil yang besar dan teruji oleh pengalaman dan keadaan saat ini.  Namun sayangnya, berbagai potensi pertahanan itu, saat ini sebagian besarnya masih  berupa potensi yang belum efektif bagi upaya  meneruskan mimpi kita tersebut. Karena itu, Indonesia harus segera melakukan langkah  kongkrit dengan menyediakan payung hukum yang tepat untuk itu. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang saat ini telah digulirkan harus dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan negara autarki tersebut.

Bagi Indonesia, menjadi negara autarki bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Pertama, berubahnya peta hubungan Internasional saat ini, seiringnya dengan hadirnya China dengan prilakunya yang agresif. China tidak hanya mendorong terbentuknya  polar baru bagi dirinya, tetapi juga telah mendorong terciptanya kekuatan-kekuatan polar lain di Asia Timur dan Pasifik. Kedua, munculnya fenomena civil defense race yang mengiringi arm race dimana negara-negara “mempersenjatai” warga negaranya dengan pelatihan-pelatihan paramiliter. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat dan masal, telah “menghadirkan dunia” ke setiap genggaman tangan warga negara melalui Gadget. Fenomena tersebut telah memicunya banyak Cyber Army, yang dalam beberapa hal memberi dampak yang lebih dahsyat dibanding  kekuatan militer saat ini. Cyber Army dapat mempengaruhi masa depan. itu artinya, perang antar negara atau aktor non negara yang melibatkan Cyber Army dapat melumpuhkan masa depan umat manusia di dunia. Kekuatan ini tidak lagi dikendalikan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jepang ataupun beberapa negara industri kuat di Eropa, melainkan telah menjadi kekuatan bagi negara-negara kecil di Afrika atau di kawasan Asia-Pasifik. Kekuatan-kekuatan aktor negara atau non negara pengguna Cyber Army biasanya satu paket dalam operasi proxy war. Maka jangan heran apabila saat ini banyak muncul  kekuatan-kekuatan negara pengendali (Wallerstein, 1974) yang bukan dari negara-negara yang secara tradisional memiliki kapasitas pertahanan yang memadai.

Uang dan teknologi, dalam orientasi penggunaannya yang keliru, juga telah memicu munculnya kekuatan-kekuatan negara dan non negara seperti Intenasional Non Goverment Organization (INGO) dan Multi National Coorporation (MNC) yang memberi ancaman serius ke depan. Karena faktor-faktor inilah, maka substansi pengelolaan komponen cadangan pada banyak negara memasukan pengelolaan uang dan teknologi dalam “kurikulum” bela negaranya, baik secara formal maupun informal. Karena itu, tidak heran apabila kini, tentara bayaran tidak lagi berpenampilan seperti tentara dengan kegarangan senjata canggih, melainkan cukup bermodal piranti berakses internet yang cukup. Model transaksi perang seperti juga sangat mungkin terjadi antara negara dengan para pemilik atau pengelola uang dengan jumlah yang signifikan. Kata kunci keberhasilan model perang berbasis teknologi dan uang tersebut adalah sistem pengelolaan  negara yang memberi celah  kerawanan (windows of vulnerability) yang memadai. Karena itu, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara harus mengatur substansi yang menutup celah kerawanan tersebut.

Pilihan menjadi negara autarki juga didorong oleh faktor intermestik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan  National Interest-nya menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). Secara teoritis, keinginan menjadi PMD, telah menggeser posisi Indonesia dalam percaturan politik internasional, dari pinggir ke tengah, yaitu menjadi negara pengendali. Peletakan kata “maritim’ memberi tafsir bahwa minimalnya  Indonesia ingin menjadi pemimpin poros bagi dunia maritim. Posisi politik seperti itu, bukanlah posisi santai dan aman, melainkan telah membawa posisi Indonesia seperti  the siting duck di tengah kekuatan-kekuatan politik dunia. Posisi politik Indonesia yang demikian tidaklah salah. Ia akan salah kalau setelahnya kita lupa atau abai bahwa PMD merupakan pernyataan politik yang perlu ditindaklanjuti.

Dengan PMD, Indonesia bisa mempelopori “ring tinju baru”  dalam percaturan politik  dunia, yaitu menjadi negara pengendali maritim.  Dalam posisi ini, Indonesia tidak akan berhadapan  langsung  dengan negara-negara kontingen  atau yang berbasis kontingen. Dalam posisi negara pengendali maritim juga, Indonesia memungkinkan untuk melokalisir konteks pengimplementasikan konsep negara autarki menjadi negara autarki maritim. Disinilah sinkronisasi politik luar negeri  Indonesia dapat dilakukan menjadi negara autarki maritim untuk mewujudkan poros maritim dunia sebagai Visi Kepresidenan Joko Widodo.

Dalam pandangan Charles L. Glaser (2010), konsekuensi dari negara autarki maritim adalah dimana Indonesia harus membangun sistem bela negara dengan memperkuat pengelolaan sumber daya nasionalnya bagi pertahanan maritimnya (self-help system). Dalam konteks ini, kerjasama-kerjasama pertahanan dengan berbagai negara harus diarahkan pada penguatan pertahanan maritim. Dari segi upaya domestik, pembangunan komponen cadangan menempatkan para nelayan sebagai tulang punggung. Dengan melakukan self-help system kemaritiman, maka kebutuhan akan persenjataan dari luar akan mengecil. Disitulah saatnya perwujudan industri strategis pertahanan berbasis maritim diperkuat.

Membangun self-help system dalam konteks maritim, mengharuskan adanya mentraformasi pengalaman rakyat Indonesia berhadapan dengan penjajah di darat menjadi “penjajah di laut”. Karena itu, selain harus merubah kemampuan bela negara yang masih potensial menjadi kemampuan yang efektif, juga harus ditambah dengan kemampuan kemaritiman yang aplikatif. Poin inilah yang juga penting untuk masuk dalam substansi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Nasional untuk Pertahanan Negara.

Upaya mewujudkan negara autarki maritim dan tuntutan untuk mendesain self-help system kemaritiman tidaklah terlalu rumit dari aspek legalnya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (3) menyatrakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Hal itu berarti bahwa sudah ada dasar hukum yang mendasarinya. Pesan politik akan pentingnya belanegara dan pengelolaan sumber daya pertahanan nasional juga telah diintrodusir dalam ”undang-undang induk” secara lebih taktis, yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, dimana didalamnya mengatur tentang keikutsertakan warga negara ke dalam satuan-satuan komponen bela negara, yang terdiri dari komponen utama yang merupakan komponen profesional pertahanan yaitu TNI, komponen cadangan yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama, serta komponen pendukung yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memperkuat komponen utama dan komponen pendukung.

Dalam mendesain negara autarki maritim, perlu keterlibatan banyak pihak yang konsen di bidang tersebut, seperti TNI  Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Meski demikian, Kementerian Pertahanan (Kemhan) selaku pengemban fungsi uatama pemerintah di bidang pertahanan, harus mengkoordinir dan menjadi  pemimpin ide atas konsep negara autarki maritim tersebut. Selebihnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang perlu memastikan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya nasional untuk Pertahanan Nasional dapat dipisahkan dengan substansi yang sesuai dengan tujuan pembangunan negara autarki Maritim. DPR jugalah yang harus bertindak mengawasi jalannya pelaksaaan Undang-Undang tersebut agar memastikan tidak terjadi malpraktek oleh kelompok-kelompok politik tertentu.

Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan atas Republik ini adalah pihak yang jauh lebih penting dalam memastikan agar Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tersebut dapat ditetapkan oleh DPR bersama Presiden. Rakyat jugalah yang mesti mengawal substansi yang terbaik dalam RUU ini. Dengan bantuan para ahli, rakyat dapat memastikan agar substansi yang ditetapkan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, bukan kepentingan asing atau kepentingan kelompok politik tertentu dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. Rakyat harus memastikan agar tidak ada “pasal-pasal karet” yang menjadi celah hukum yang menyebabkan malpraktek terjadi, atau yang menyebabkan negara kesulitan mengeksekusi Negara Autarki Maritim tersebut. Karena itu, pengaturan detail perlu dilakukan pada tingkat Undang-Undang untuk mempercepat pencapaian tujuan. Jangan sampai terjebak dalam masa jeda dalam menunggu lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait, sementara kebutuhannya sudah terlalu mendesak. Untuk sekali ini, negara tidak boleh dikalahkan oleh waktu, karena musuh kita tidak pernah berpikir untuk “membeli waktu” untuk kita.

*Penulis adalah Dosen Hubungan Intenasional, FISIP Universitas Nasional.

Tulisan ini pernah dimuat di majalah Sindo Edisi 13-19 Juni 2016. Dimuat lagi disini untuk menambah dan memperkaya wawasan pembaca.

10 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password