breaking news New

Peredaran Vaksin Palsu Mencoreng Amanat Konstitusi

Terbongkarnya pembuatan vaksin palsu merupakan kejahatan luar biasa terhadap anak, bagaimana bisa vaksin yang merupakan memperkuat sistem kekebalan imun dalam tubuh diproduksi dengan cara yang tidak lazim. Bahwa pembongkaran vaksin palsu disinyalir banyaknya kasus bayi yang jatuh sakit setelah divaksin.
Kami mengapresiasi dengan kejelian aparat kepolisian dalam kasus pembongkaran sindikat vaksin palsu ini. Bahwa praktik pembuatan vaksin tersebut sudah terjadi cukup lama hampir terhitung 5 tahun.

Bagaimana bisa praktik peredaran vaksin palsu tersebut sudah terjadi cukup lama, seharusnya produksi vaksin diproduksi berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh KEMENKES dan selanjutnya dilakukan pengawasan oleh BPOM. Oleh karenanya mereka harus juga bertanggung jawab, jangan malah menggampangkan kasus ini dengan mengeluarkan pernyataan 7 alasan masyarakat tidak perlu khawatir dalam akun twitter resmi Kementerian Kesehatan yang diposting 26 Juni 2016.

Perlu disadari bahwa kejadian tersebut merupakan kejahatan yg sangat serius terhadap anak, dan telah menciderai Amanat Konstitusi dimana dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan Bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Artinya pemerintah cq Kemenkes dan BPOM telah lalai & menggambarkan tidak bekerjanya unit-unit di dalam tubuh Kemenkes. hingga marak vaksin palsu dapat tersebar dan digunakan oleh RS maupun Klinik karena harga yang relatif lebih murah tanpa ditelusuri dahulu sumbernya.

Bahwa jelas Negara menjamin atas hak pelayanan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayaan umum dan layak. Dan kesehatan ibarat merupakan barang mewah yang tidak ternilai. Oleh karena itu para pelaku dan semua pihak yang terlibat perlu mendapatkan hukuman Maksimal dengan apa yang mereka lakukan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 Tahun dan denda Rp 1,5 Miliar pasal 62 Jo Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Walaupun dalam kasus ini, aparat kepolisian sudah menetapkan 15 orang yang menjadi tersangka. namun upaya jangan berhenti sampai situ saja, karna dikhawatirkan ada design untuk membunuh generasi bangsa yg kita ketahui kejahatan genosida merupakan kejahatan luar biasa dlm HAM. Proses ini harus diusut dan diproses hingga tuntas pelaku pembuatan vaksin palsu hingga orang-orang yang turut serta mendistribusikan, hingga yang lalai melakukan pengawasan harus mendapatkan sanksi semaksimal mungkin, karena ini menyangkut nasib generasi penerus bangsa dan sudah menciderai amanat Konstitusi.

Oleh: Okta Heriawan, SH

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Forum Kajian Hukum dan Konstitusi

3 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password