breaking news New

Syafrudin Atasoge  Adakan RDP dengan HMI di Kupang 

Kupang, kabarnusantara.net – Anggota DPD RI Perwakilan NTT Syafrudin Atasoge, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kupang pada Kamis (2/6) lalu. 

Rapat yang diselenggarakan di Aula Islamic Center Masjid Raya Nurssa’dah Kupang tersebut mengangkat Tema “Reformulasi Sistem Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN”.  

Rapat Dengar Pendapat tersebut menghadirkan narasumber Husni Kusumadinata SH.M.Hum dan Hamza H.Wulakada,M.Si yang merupakan dosen dari Universitas Nusa Cendana Kupang.

Dalam sambutan pengantarnya Syafrudin Atasoge menggambarkan GBHN pada masa masa orde baru.

“Di masa orde baru, GBHN merupakan bagian dari produk politik hukum, namun secara politis difungsikan pula sebagai sarana kontrol sosial pemerintah,” Jelasnya

Ia juga menjelaskan tentang penghapusan GBHN pada era reformasi yang digantikan dengan RPJP. 

 “Ketika memasuki era reformasi dilakukan penghapusan GBHN, Sehingga agenda rancangan pembangunan nasional di tentukan melalui Undang-undang dan Rancangan Pembangunan Nasional Jangkah Panjang (RPJP) yang mana Rancangan Pembangunan Jangkah Menengah (RPJM ) lima tahun di tentukan melalui Peraturan Presiden (Perpres)” Papar Syafrudin

Menurutnya, penggantian GBHN dengan RPJP menghilangkan tanggungjawab pemerintah terhadap hukum. 

“Konsekuensinya adalah ketika kinerja pemerintah tidak sesuai dengan RPJP maka tidak ada sanski Yuridis secara jelas karena RPJM nasional merupakan produk Presiden. Ada perbedaan antara GBHN dengan RPJP Nasional itu, di antaranya GBHN berstatus sebagai TAP MPR karena diproduk oleh MPR yang saat itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, sementara RPJPN berstatus sebagai UU karena diproduk oleh DPR bersama Presiden. Secara hukum, kedudukan GBHN lebih kuat dibanding RPJPN,” Ungkap Anggota DPD RI tersebut. 

Oleh karena itu, DPD menginginkan lagi perubahan terhadap UUD

“DPD secara lembaga sangat intens untuk meminta dukungan dari semua kalangan untuk mempercepat amandemen kelima UUD 1945,” Pungkas Syaf Atasoge. 

Menurutnya realita dan situasi politik nasional dengan sistem multipartai harus cendrung untuk mendorong terjadi perubahan baik dari sisi hukum, efektifitas, efisiensi sehingga mampu menghindari kondisi yang rawan akan kepentingan politis di tengah sistem pemerintah yang presidensil. Wacana ini penting di kemukakan karena pilihan politik telah mengubah posisi dan peran MPR dalam sistem ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945.

Dalam pemaparan materinya, Husni Kusumadinata menjelaskan agar konstitusi disempurnakan. 

“penyempurnaan konstitusi negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan utama dalam bernegara. Karena sejak diamandemen, batang tubuh UUD 1945 tidak lagi sesuai dengan Mukadimah. Jika kita berpegang pada Undang-undang sekarang maka MPR mempunyai kedudukan yang sama dengan Presiden, namun jika kembali menghidupan GBHN maka Presiden jadi mandataris MPR dengan kedudukan di bawah MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun ada sisi keuntungan dan kerugian karena ini adalah sistem,” tutup Husni. (Syamsudin/But/KbN)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password