breaking news New

Korupsi Membudaya di DPR

Kabarnusantara.net – Korupsi bukanlah hal yang baru lagi bagi kita. Banyaknya kasus korupsi yang terkuak oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menarik perhatian  media baik televisi, koran maupun media online untuk menjadikan kasus ini sebagai menu utama dalam pemberitaan mereka. Korupsi telah merajalela dan dianggap membudaya di negara kita. Mirisnya, oknum yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah para pejabat tinggi negara.  Di DPR misalnya, menurut Data hasil Survei Transparancy International (TI), menyebut parlemen sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Hasil survei TI tahun lalu misalnya, mencatat nama-nama anggota DPR yang terseret kasus korupsi selama periode 2004-2014. Ada sekitar 45 anggota DPR yang terjerat kasus korupsi,  dengan rincian 17 orang dari PDIP, 19 orang dari Partai Golkar, 4 orang dari Partai Demokrat, 3 orang dari PAN, 3 orang dari PPP, 1 orang dari  PKB, 1 orang dari PBR, dan 1 orang dari PKS.

Data ini menunjukan bahwa korupsi di DPR bukanlah hal tabu, bahkan sudah membudaya. Korupsi hampir dilakukan oleh semua partai politik dengan nominal yang bervariasi. Mereka yang seharusnya melindungi rakyatnya malah menjadi pecundang yang menyengsarakan dan memiskinan rakyat.

Berdirinya  KPK pada tahun 2002 dengan tujuan khusus untuk memberantas korupsi memang sangat membantu mengungkap banyaknya kasus korupsi meskipun belum semuanya tuntas. Setelah kasus yang satu kelar, muncul lagi kasus korupsi yang lain. Korupsi seperti sebuah siklus yang tak pernah berhenti dan menjadi sebuah gaya hidup (life style). Terungkapnya berbagai kasus korupsi akhir-akhir ini baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan maupun oleh anggota DPR menunjukan bahwa korupsi masih menjadi budaya buruk dalam bernegara.

Metro TV, dalam acara Prime Time News,  pada malam Rabu (29/06/2016), memberitakan bahwa KPK lagi-lagi menangkap seorang anggota Komisi III DPR dari  fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana. Ia ditangkap terkait kasus suap dalam Proyek Infrastruktur jalan raya di Sumatera Barat.

Pada kasus ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan. Pertama, tindak pidana korupsi ini dilakukan  tersangka dengan modus yang baru dan agak berbeda yaitu mentransfer dananya ke beberapa rekening; biasanya dilakukan dengan cash. Mungkin inilah alasan kenapa  seorang Pengamat Formappi, Lucius Karus, menyebut DPR kurang kreativitas.  Kedua, anggota Komisi yang semestinya mengurusi masalah hukum dan HAM, malah mengurusi infrastruktur jalan. Jelas bahwa tersangka mengambil alih kewenangan komisi lain untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Inilah petunjuk jelas bahwa ada perencanaan untuk melakukan korupsi bahkan dengan menyalahi kewenangan sekalipun. Sayangnya, modus dan perencanaan yang dibuatnya itu terbaca  KPK dan ia harus berhadapan dengan hukum pasca penetapannya sebagai tersangka.

Banyaknya tindak pidana korupsi yang justru dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi  dan politikus-politikus membuat suasana bangsa makin parah dan memprihatinkan. Para pejabat dan politikus yang seharusnya menjadi kebanggaan Sang Ibu Pertiwi, berbalik menjadi pecundang dan menjadikan dirinya sebagai penjahat berdasi (white collar crime).

KPK sebagai lembaga yang konsisten berperang melawan praktik korupsi terus berusaha untuk memutuskan rantai setan korupsi. KPK resmi dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 pada tahun 2002, untuk menanggapi maraknya kasus korupsi. KPK sudah  banyak menguak kasus korupsi ke permukaan dan menangkap para pelakunya. Namun, hingga kini kasus korupsi masih saja menjadi berita sehari-hari, selalu menjadi tranding  topic di semua media, baik di televisi, surat kabar maupun media online. Masih jelas dalam ingatan kita kasus Gayus Tambunan, Pegawai Pajak, yang melakukan korupsi beberapa tahun lalu, atau kasus Nazarudin, Anas Urbaningrum, Angelina Sondak, dan banyak lagi oknum  lain yang menyebabkan kerugian negara. Hingga sekarang yang sedang hangat diberitakan  adalah kasus I Putu Sudiartana. Meskipun nominal kerugian yang sudah terungkap termasuk kecil, namun tetap menunjukkan bahwa kecenderungan anggota DPR untuk korupsi masih ada.

Lalu, dimanakan letak kekeliruan berada? Lemahnya penegakan hukum? Kurangnya fungsi kontrol? Atau Peluang untuk melakukan korupsi itu yang sangat besar? Ataukah sistem di negara kita yang justru menciptakan siklus korupsi ini tak akan pernah putus?

DPR yang dilengkapi dengan  kewenangan diskresi yang selayaknya sebagai sebuah kamar dalam parlemen justru membuka peluang korupsi. Apalagi pada saat yang sama diskresi terebut dibumbuhi dengan beberapa tugas, kewenangan dan kebijakan tambahan. Ditambah lagi dengan dana aspirasi yang sebenarnya tidak pas dalam sistem pemilu yang  proporsional. Dana aspirasi ini memang sangat menggoda, untuk menjerumuskan DPR. Hal-hal yang berkaitan dengan game standard seperti power, diskresi, akuntabilitas dan transparansi memainkan peranan yang penting. Jika power tinggi diikuti dengan diskresi yang besar dalam menentukan sesuatu dan pada saat yang sama akuntabilitas dan transparansi rendah, maka peluang untuk melakukan praktek korupsi  sangat terbuka lebar. Kemudian hal yang lain, kalau memang sistem pemilu menghasilkan orang-orang yang cara berpikirnya adalah kantor tempat ia bekerja ialah sarana ekonomi, sarana dia untuk menambah penghasilan, sarana menambah kekayaan, maka yang terjadi adalah siklus korupsi itu tidak akan terputus dan akan terus terulang.

Maka solusi yang tepat agar praktek tidak terus berlanjut adalah pertama-tama, penegakan hukum yang serius demi menekan dan mengontrol kecenderungan power atau kekuasaan DPR, menekan diskresi dan meningkatkan akuntabilitas serta mendorong transparansi dari DPR. Kedua,  dalam pemilu, pastikan calon anggota adalah figur yang berkualitas. Ketiga, Partai Politik harus bersikap terhadap kader-kader yang melalukan korupsi, yaitu dengan pemecatan secara tidak hormat.  Terakhir, adalah pemiskinan koruptor, yakni merampas dan menyita  semua kekayaannya dan dimasukan ke kas negara serta dijadikan sebagai aset negara.(D’obet/But/KbN)

10 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password