breaking news New

Privatisasi Pede: Tanda Persahabatan “Penguasa dan Pengusaha?”

Membahas kembali kasus privatisasi Pantai Pede yang terjadi di Labuan Bajo, Flores, NTT bagi sebagian orang mungkin sudah basi. Kasus pede sudah lama terjadi dan bahkan menjadi berita utama di daerah bagian barat Flores. Sejak tahun 2014 polemik privatisasi pantai menyita perhatian publik khususnya warga Manggarai Barat (Mabar) dan bahkan warga NTT. Jika dilihat lebih jauh, duduk persoalannya terletak dalam regulasi dan juga kewenangan dalam memberikan izin bagi segala aktivitas di Pantai Pede. Di satu sisi, tata kelola Pantai Pede berada di bawah kewenangan pemerintahan provinsi (baca: gubernur). Konsekuensinya ialah semua perizinan yang berkaitan dengan segala hal ihwal yang berkaitan dengannya berada di bawah kewenangan mereka. Pada sisi yang lain, sikap pasif dan diam pihak pemerintah Manggarai Barat (Mabar) patut disayangkan. Bagaimana tidak, di tengah banyaknya aksi penolakan dari masyarakat tak ada satu tanda pun yang menunjukkan pemerintah Mabar menyambut secara positif aksi itu. Sejatinya, pemerintah Mabarlah yang menjadi garda terdepan dalam aksi penolakan itu.

Persahabatan “Penguasa dan Pengusaha?”

Dalam dunia politik, persahabatan antara penguasa dan pengusaha bukanlah suatu yang aneh. Persahabatan antara keduanya ibarat dua sisi mata uang dalam satu koin yang sama. Kehadiran pengusaha (baca: pemodal) sangat dibutuhkan oleh pengusaha. Bukannya untuk mendukung program pembangunan kesejahteraan masyarakat tetapi lebih pada dukungan modal yang sangat dibutuhkan. Tanpa kehadiran pengusaha tidaklah mungkin seorang penguasa mampu menggapai kekuasaan.

Kehadiran pengusaha menjadi penting bagi penguasa ketika dalam proses perebutan kekuasaan. Perebutan dalam konteks sekarang banyak dimengerti sebagai proses pencalonan bakal calon penguasa. Modal yang banyak menjadi salah satu senjata guna memuluskan dan melanggengkan ambisi untuk merebut tampuk kekuasaan. Dengan banyaknya modal maka segala daya upaya untuk merebut simpati rakyat dapat dijalankan dengan mudah. Hal itulah yang melahirkan politik uang. Politik yang dijalankan dengan membeli suara rakyat. Padahal, kekuasaan yang sejati hanya diperoleh dari kepercayaan rakyat. Namun kini, kepercayaan itu dapat dibeli. Ketika ketidakpercayaaan pada penguasa muncul di tengah rakyar maka rakyat tidak lagi dapat mencabut kepercayaannya dari penguasa. Sebab, kepercayaan itu sudah dibeli. Pada titik itulah, kehadiran pengusaha menjadi sesuatu yang vital bagi para calon penguasa.

Kehadiran pengusaha dalam proses perebutan kekuasaan sesungguhnya bukan untuk mendukung para calon yang memiliki program untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat. Kehadiran mereka sesungguhnya bertujuan untuk mengedepankan rencana proyek dan kerja mereka sendiri. Oleh karena mereka tidak dapat menuntut rakyat agar melanggengkan usaha mereka, maka mereka mau tidak mau harus membiayai para calon yang dapat merealisasikan segala rencana dan ambisi dari proyek dan aspirasi mereka. Tidaklah mengherankan jika mereka tidak segan-segan mengeluarkan modal sebesar-besarnya guna membiayai calon yang mendengar aspirasi mereka sendiri. Pada titik itulah ‘kontrak’ antara para pengusaha dengan calon penguasa menjadi basisnya. Kontrak hendak menunjuk pada perjanjian entah untuk membagikan kekuasaan ataupun untuk proyek pembangunan kesejahteraan masyrakat yang berskala besar.

Pertanyaan kita sekarang ialah, di manakah letak persahabatan ‘penguasa dan pengusaha’ dalam kaitannya dengan privatisasi Pantai Pede? Persahabatn itu nampak dalam persoalan privatisasi itu sendiri. Privatisasi itu menyata dalam tertutupnya ruang bagi masyarakat Mabar untuk berkativitas di Pantai Pede. Aneh namun nyata. Masyarakat Mabar menjadi tamu di rumahnya sendiri. Harus diakui bahwa kebijakan privatisasi itu hanya mungkin dilakukan oleh pengusaha. Merekalah yang memeiliki kepentingan guna menanamkan invetasi di Pantai Pede. Hal itu didukung oleh adanya praktik penggunaan politik premanisme guna menjaga  keamanan di pantai Pede. Di hadapan semua itu, tidak ada suara apapun dari pihak pemerintah. Pemerintah seakan absen dari persoalan di daerahnya sendiri.

Absennya pemerintah daerah Mabar dari persoalan Pede memang dapatlah kita baca dalam struktur dan taraf fungsionalnya. Dari segi struktural dan fungsional dapatlah dimengerti bahwa pemerintah Mabar harus tunduk terhadap pemerintahan provinsi sebagai penanggungjawab tata kelola Pantai Pede. Oleh karena itu, semua regulasi yang berkaitan dengan pantai Pede yang disebut sebagai ‘ruang publik’ itu seakan menjadi hak penuh pemerintahan provinsi. Akan tetapi, jika dilihat dari segi etika berpolitiknya, hal seperti itu hanya menunjukkan bahwa pemerintah Mabar telah menerapkan gaya politik cuci tangan. Artinnya ialah melepaskan masalah yang sesungguhnya dapat diselesaikan oleh mereka sendiri.

Maka, tampaklah bagi kita bahwa persoalan yang berkaitan dengan privatisasi Pantai Pede erat kaitannya dengan politik persahabatan antara penguasa dan pengusaha. Secara implisit terungkap bahwa pantai Pede telah menjadi aset yang harus diikat kontrak oleh pengusaha guna mendukung serta melanggengkan kemenangan penguasa dalam merebut kekuasaan. Tidak dapat disangkal lagi oleh karena kongkalingkong di antara mereka telah menyebabkan pantai Pede milik beberapa orang saja. Tempat yang awalnya menjadi ruang publik masyarakat Mabar kini harus diserahkan kepada bebarapa orang saja.

Dikelola Pemda Mabar

Penolakan dan juga pertentangan yang ditunjukkan oleh masyarakat Mabar berkatian dengan privatisasi Pante Pede sesungguhnya hal yang wajar. Pemerintah daerah hendaknya mengenal hakikat dari perjuangan itu. Bukan hanya soal akses masyarakat terhadap pantai Pede. Hal itu berkaitan dengan aset daerah sendiri. Daerah Mabar sendirilah yang harus mengelolanya. Penolakan yang massif dari masyarakat itu sejatinya harus menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengambil alih peran tata kelola Pantai Pede. Perlu diingat bahwa dalam dunia politik ketika kepercayaan masyarakat terhadap penguasa sudah hilang maka kudeta merupakan hal yang pantas untuk dilakukan. Sebab, ukuran baik tidaknya penguasa terletak pada terpenuhinya aspirasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Karena itu, di tengah tingginya aksi penolakan masyarakat terhadapa privatisasi Pantai Pede, maka kehadiran pemerintah menjadi hal yang vital untuk menyelesaikannya.

Oleh: Hiro Edison, Mahasiswa SFT Wydia Sasana Malang

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password