breaking news New

Pengamat: Pemerintah Harus Berikan Status WNI ke Arcandra

Jakarta, Kabarnusantara.net –  Pemerintah harus bertanggung jawab pada Arcandra Tahar terkait dengan status kewarganegaraanya. Menurut pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana, pemerintah harus memberikan kewarganegaraan pada bekas Menteri Energi Sumber Daya Mineral itu karena saat ini ia tak memiliki kewarganegaraan.

“Sekarang secara teknis, Arcandra tidak punya kewarganegaraan. Ketentuan hukum di Amerika Serikat, sejak ia mengucap sumpah jadi menteri, dia kehilangan kewarganegaraannya,” kata Hikmahanto kepada seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (18/8).

Hanya 20 hari jadi Menteri ESDM, Arcandra kemudian diberhentikan. Saat dilantik ia diduga memegang paspor AS sehingga kemudian mucul desakan untuk memberhentikanya.

Kini dengan status Arcandra yang stateless, pemerintah menurut Hikmahanto harus membantunya. Caranya dengan memberikan kembali status WNI sesuai dengan undang-undang. 

Salah satu syarat utama adalah, Arcandra harus tinggal selama lima tahun berturut-turut di Indonesia atau selama 10 tahun meski tidak berturut-turut. Berdomisili di Indonesia, kata Hikmahanto, bisa dibuktikan dengan bukti alamat tempat tinggal di Indonesia.

Syarat lain seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah bisa berbahasa indonesia dan mengakui Pancasila dan UUD 1945 dan tidak berkewarganegaraan ganda. 

Arcandra, kata Hikmahanto, patut dibantu karena hanya sebagai korban. Menurutnya, bisa jadi saat dilantik, ia kurang memahami aturan soal kewarganegaraan di Indonesia. Apalagi harus diakui, pria asal Padang itu punya kemampuan di bidang energi sehingga dipercaya jadi Menteri ESDM.
Usai diberhentikan, Arcandra sendiri mengaku akan menetap di Indonesia. Menurutnya, ia akan tetap membantu pemerintah meski tak lagi menjabat sebagai menteri. Arcandra juga mengaku tak kecewa meski hanya 20 hari dijadikan pembantu Jokowi.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan mendukung penuh jika Presiden Joko Widodo menjadikan Arcandra bagian dari pemerintahan. Luhut menilai kinerja Arcandra selama 20 hari menjadi Menteri ESDM cukup baik. Misalnya dengan mengurai struktur anggaran perminyakan dan energi Indonesia. Sehingga, pemerintah nantinya dapat menghemat puluhan miliar dolar. (Hip/KbN)

144 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password