breaking news New

Membedakan Gloria dan Archandra Tahar Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Oleh: Rivaldi Mandala Satria*

Masalah dwi kewarganegaraan belakangan ini menjadi isu yang sangat populer di masyarakat. Isu nasionalisme – yang ironisnya hadir ditengah hiruk pikuk semangat kemerdekaan- berawal dari polemik status kewarganegaraan Archandra Tahar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,yang baru diangkat oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Menteri ESDM sebelumnya, Sudirman Said-dan Gloria Natapradja Hamel, salah satu anggota Paskibraka yang bertugas dalam Upacara Kemerdekaan Indonesia yang ke-71 di Istana Negara.

Seperti kriteria newsmaker yang selalu datang dari orang yang spesial, dua sosok ini pun demikian. Archandra Tahar adalah salah satu pakar emisi Internasional yang memiliki beberapa hak paten tentang desain offshore di Amerika Serikat. Selain itu, alumni Institut Teknlogi Bandung (ITB) dan Texas A&M University ini juga seorang konsultan di berbagai perusahaan internasional. Sementara Gloria adalah salah satu remaja terbaik yang terpilih masuk sebagai anggota Paskibraka menyisihkan ribuan siswa seluruh Indonesia.

Melihat portofolio kedua orang di atas, tentu menyedihkan ketika harus menyadari fakta bahwa keduanya terancam kehilangan status WNI-nya karena sesungguhnya Sumber Daya Manusia adalah komoditi terbesar yang dimiliki suatu negara mengalahkan Sumber Daya Alamnya sendiri. Namun bila kita membedahnya dari perspektif hukum kewarganegaraan Indonesia, kedua kasus ini memiliki perbedaan yang sangat nyata.

Satu yang harus dipahami, status dwi kewarganegaraan seseorang belum tentu kesalahan individu seseorang tersebut dan belum tentu salah dan tidak ada solusinya di mata hukum kewarganegaraan. Status dwi-kewarnegaraan dapat terjadi melalui dua faktor, atas kehendaknya sendiri atau karena faktor-faktor natural di luar kehendaknya.

Sebagai negara yang tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan, tentu status Gloria dan Archandra sebagai WNI dapat hilang, namun dalam memahami status kewarganegaraan seseorang, yang menjadi tolak ukurnya adalah bagaimana orang tersebut memperoleh status kewarganegaraannya.
Ada 2 (dua) asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu: Ius Soli dan Ius Sanguinis. Ius Soli adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan tempat dimana seseorang tersebut dilahirkan, sementara Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan darah.

Status dwi kewarganegaraan yang alami muncul ketika negara tempat seseorang lahir dengan negara tempat orangtuanya berasal berbeda, atau anak yang dilahirkan melalui pernikahan campuran antar warga negara yang mana dari tiap-tiap negara orangtuanya tersebut memberikan hak kewarganegaraan kepada anak tersebut.
Bila menilik kasus kewarganegaraan yang dialami oleh Gloria, maka sebenarnya status dwi-kewarganegaraan yang dimiliknya adalah hasil dari perkawinan campuran orangtuanya, dimana ayahnya Didier Hamel merupakan warga negara Perancis. Dilihat dari fakta tersebut, sesungguhnya Gloria merupakan Warga Negara Indonesia yang sah, menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 4 huruf D menyebut: “Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia”.

Kedudukan Gloria diperkuat lagi dengan Pasal 21 ayat (1): “Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dari ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Indonesia.”

Terkait status dwi kewarganegaraan yang dimilikinya, Pasal 6 ayat (1) memberikan solusinya yang berbunyi: “Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya”.

Melihat aturan-aturan di atas sesungguhnya asas kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia tidak atau (setidaknya) belum berlaku, sehingga sepatutnya negara tetap memperlakukannya sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia.

Lalu bagaimana dengan Archandra Tahar? Status dwi-kewarganegaraannya dapat dikatakan bukan dari faktor natural, melainkan berdasarkan kehendaknya sendiri. Dengan paspor Amerika Serikat yang dimilikinya, sesungguhnya status WNI-nya lepas dengan senndirinya karena dalam sistem kewarganegaraan Indonesia tidak ada ruang untuk kewarganegaraan ganda. Hal ini dengan jelas di atur dalam Pasal 23 huruf a UU Kewarganegaraan yang berisi: “Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri”.

Namun apakah dengan itu, Archandra tidak berhak menyandang kembali status keIndonesiaannya? Tentu tidak, sistem Hukum Kewarganegaraan Indonesia pun mengatur tata cara memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia, hal ini di atur dalam pasal 31 yang pada pokoknya berbunyi “seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraanya melalui prosedur pewarganegaraan”. Jadi sejatinya Archandra berhak memperoleh kembali status kewarganegaraannya asalkan menjalani prosedur yang ada dan rela melepaskan status WNA-nya.

Mengakhiri tulisan ini, sebuah renungan mendalam yang harus kita resapi adalah ketika hukum memberikan perlindungan kepada setiap warga negara terhadap identitas kebangsaannya, ketika Negara memanggil putra bangsanya untuk membangun tanah airnya, Gloria dan Archandra tidak pernah memalingkan badan untuk tanah kelahirannya, sekalipun setengahnya disebut bukan Indonesia. Sebaliknya, kita yang selalu merasa lebih utuh sebagai Indonesia, dari segala hal yang kita lakukan, sudah Indonesia-kah kita?

*Penulis adalah Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Nasional

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password