breaking news New

Senator NTT : Percuma Hidupkan GBHN Jika Perilaku Elit Bangsa Ini Tidak Berubah

Manggarai, Kabarnusantara.net – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu mengemukakan percuma menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) jika sikap dan perilaku elit di bangsa ini tidak berubah.

Praktik mafia anggaran, titip proyek, mark up (pengelembungan) biaya untuk mendapatkan fee adalah perilaku yang harus diubah. Birokrasi yang lambat, berbeli-belit dan boros juga persoalan pelik yang harus diselesaikan.

“Sebaik apapun program kalau praktik-praktik seperti itu tetap dibiarkan, akan percuma. Apalagi jika tujuan menghidupkan GBHN untuk pembenahan perencanaan pembangunan bangsa ini. Bagaimana membenahnya jika praktik-praktik kotor selama ini tetap dilakukan,” kata Adrianus dalam Sosialisasi Empat Pilar di SMA Katolik Santa Familia, Lembor, kabupaten Manggarai, NTT, Sabtu (20/8).

Andre, sapaan akrab Adrianus Garu mengemukakan sistem sekarang sebenarnya sudah baik yaitu adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam sistem tersebut sudah dimuat semua rencana pembangunan, target dan capaian hasilnya. Tetapi kurang berjalan baik karena intervensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. 

Kepentingan partai politik (parpol) adalah yang sangat dominan sehingga apa yang tercantum dalam RPJP atau RPJM bisa berubah.

Di sisi lain, konsistensi antara apa yang direncanakan dengan proyek yang dieksekusi sangat perlu. Pasalnya, banyak sekali pembangunan di daerah yang sesungguhnya tidak dibutuhkan rakyat, tetapi oleh pemerintah pusat dianggarkan.

“Di NTT, ada dermaga tetapi tidak ada kapalnya. Yang parahnya tidak ada jalan menuju dermaga tersebut. Kemudian ada pasar tetapi tidak ada penjualnya. Ada terminal tetapi tidak digunakan. Bagaimana bisa muncul proyek-proyek seperti ini? Kalau tidak dibutuhkan masyarakat kenapa dipaksakan?” tanya Andre.

Dia menegaskan bangsa ini sesungguhnya juga sudah punya mekanisme perencanaan pembangunan yang sangat bagus yaitu forum Musrenbang (Musyawaran Perencanaan Pembangunan). Forum itu dilakukan mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Tetapi faktanya pembangunan bangsa ini tidak dibagun berdasarkan hasil Musrenbang. Semua diatur karena ada titipan proposal atau titipan dari pihak tertentu saat pembahasan APBN.

“Praktik-praktik seperti ini yang harus dibenahi. Bukan menghidupkan kembali GHBN,” jelas anggota Komite IV DPD bidang Keuangan, APBN dan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah ini.

Dia pesimis jika upaya menghidupak GBHN untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Jika mental yang dikedepankan bukan tulus untuk pembangunan tetapi ingin mendapatkan fee dari proyek maka upaya menghidupkan GHBN akan sia-sia.

“Masalah-masalah klasik tersebut harus diatasi terlebih dahulu sebelum ada membentuk kebijakan baru seperti GBHN,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini MPR sedang membahas untuk menghidupkan lagi GBHN. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu menyambut baik upaya menghidupkan GBHN tersebut. GBHN dianggap sebagai pijakan dan dasar dari setiap perencanaan pembangunan. (OBI/Hip/KbN)

139 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password