breaking news New

Menaikkan Harga Rokok, Bukti Pemerintah Panik Soal Defisit APBN

Kabarnusantara.net – Kebijakan pemerintah menaikkan harga rokok yang rencananya akan diberlakukan awal September 2017 mendatang boleh diapresiasi dalam upaya pemerintah menekan prevalensi perokok di Indonesia menuju Indonesia lebih sehat. Selain manfaatnya terhadap kesehatan, kebijakan ini juga berdampak positif pada perekonomian rumah tangga karena belanja rokok yang terhenti dapat dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang lebih bermanfaat. Selain dalil itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menaikkan “income opportunity” negara melalui cukai rokok. Dengan harga rokok naik, maka cukainya ikut naik. Sejauh dua tujuan ini saya sepakat. Apalagi berdasarkan asumsi pemerintah, kenaikan penerimaan negara dari cukai rokok nantinya bisa mencapai 70 triliun.

Namun untuk dalil kedua itu sebenarnya masih terdapat kekeliruan dalam hitungan prospektif ekonominya. Kebijakan menaikkan harga rokok sudah tentu akan diikuti dengan penurunan konsumsi dan produksinya, penurunannya bahkan bisa mencapai 50 porsen lebih. Maka kalkulasi potensi penerimaan negara 70 triliun itu belumlah tepat dan harus direkalkukasi berdasarkan perubahan volume konsumsi dan produksi yang terjadi nantinya. Kebijakan ini harus benar-benar dilakukan melalui kajian yang komprehensif, khususnya terhadap efek sosiologis dan ekonomisnya. Jangan sampai alih-alih ingin mendongkrak penerimaan negara dari cukai, tetapi sebaliknya justru mengempiskan roda perekonomian negara. Potensi itu cukup besar terjadi, dampak dari penurunan konsumsi dan produksi rokok tidak hanya sebatas pada menurunnya profit value perusahaan rokok, tetapi juga memberi ancaman tsunami PHK terhadap pekerjanya. Belum lagi terhadap nasib petani dan buruh tembakau dalam negeri yang secara otomatis turut terdampak. Pemerintah mestinya tidak gegabah lalu mengulang kesalahan yang sama, dimana pemerintah kerap salah dalam membuat asumsi, target penerimaan negara selalu meleset jauh hingga kemudian berdampak pada perubahan kebijakan fiskal ditengah jalan.

Mungkin ada sebagian yang berpikir tulisan ini adalah bentuk kegalauan sebagai penikmat rokok yang terancam mogok oleh adanya kebijakan ini. Tentulah tidak, karena para penikmat rokok juga sedang mencari-cari resep untuk berhenti merokok. Maka langsung tidak langsung kebijakan ini justru menjadi resepnya. Sesungguhnya dibalik kebijakan ini ada muatan yang hampir tak terlihat publik. Pemerintah sejatinya tengah kelabakan mencari formula kebijakan baru guna mengatasi defisit APBN kita. UU Tax Amnesty dan kebijakan kenaikan harga rokok adalah dua jalan pintas yang diambil setelah 11 paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK terindikasi mandul.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini harus diakui sudah dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Saking kritisnya, APBN-P untuk tahun 2016 ini tidak dapat direalisasikan. Anggaran kementerian/lembaga banyak terpangkas, termasuk untuk dana transfer daerah. Akibatnya proses pembangunan di seluruh daerah mengalami kemandekan. Tidak banyak rakyat yang mengetahui hal ini, sebab media-media mainstream berhasil dibungkam. Yang diekspose adalah justru hasil survey kepuasan rakyat atas kinerja pemerintah yang meningkat yang disinyalir sangat kontradiktif.

Sebagaimana diketahui, dalam RAPBN 2017 belanja negara direncanakan sebesar 2.070,5 triliun, sedangkan diharapkan pembukuan penerimaan negara sebesar 1.737,6 triliun. Disini telah terjadi defisit sebesar 332,8 triliun atau 2,41 % dari PDB. Jikapun UU Tax Amnsety dan kenaikan harga rokok nantinya benar-benar berkontribusi menambal defisit, diperkirakan kontribusinya hanya 20 % dari total defisit itu. Sisanya pemerintah akan menambal dengan hutang luar negeri dan atau menjual obligasi. Dengan hutang luar negeri kita saat ini yang sudah menembus di angka 3.300 triliun lebih, maka bukanlah over paranoid untuk Indonesia bersiap menyusul nasib perekonomian Yunani. Indikasi itu semakin kuat, dimana negara saat ini sudah sampai harus menghutang untuk sekedar membayar bunga hutang. Sekali lagi..negara harus menghutang hanya untuk membayar bunga hutang. Sungguh memilukan negeri kaya raya ini.

Jika saja pemerintah Indonesia saat ini berani melawan dikte perekonomian asing dan aseng, maka pemerintah bisa saja melakukan beberapa hal sebagai berikut tanpa harus mengambil kebijakan yang menekan rakyatnya sendiri. Pertama, menaikkan royalti Freeport dari 1 % saat ini menjadi 7 %, serta divestasinya saat ini 10% menjadi 30 %, demikian halnya dengan tambang-tambang energi lainnya yang dikelola asing saat ini. (sebagai catatan tambahan ; penerimaan Indonesia atas Freeport hanya sebesar 50 triliun dari laba bersihnya sebesar kurang lebih 800 triliun per tahun). Artinya, kontribusi Freeport terhadap PDB Nasional tidak mencapai 1 %. Kedua, menaikkan bea impor dan turunkan bea ekspor. Bea impor Indonesia diketahui adalah yang paling rendah di Asia, tidak heran jika produk dan komoditas luar begitu menjamur di negeri kita tanpa memberi dampak berarti bagi penerimaan negara. Mungkin karena memang negeri ini cukup gemar mengimpor. Sebaliknya bea ekspor Indonesia justru yang tertinggi di Asia, hingga kemudian produk dalam negeri sangat sulit berekspansi keluar, khususnya bagi industri-industri kecil menengah yang notabene bermodal terbatas. Ketiga, stop dependensia hutang. Semakin besar hutang semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan. Maka keseimbangan primer keuangan negara akan terus negatif. Jika tiga poin ini dapat dilakukan, maka negara sangat berpotensi memperoleh penerimaan 3.000 – 5.000 triliun per tahunnya, APBN kita pun relatif sehat bebas polusi hutang.

Namun faktanya terbalik. Hutang terus bertambah, izin ekspor Freeport diperpanjang secara diam-diam tanpa merubah klausul apapun yang menguntungkan Indonesia, bea impor yang murah terus dipertahankan, investasi asing ingin dibuka kembali hingga sampai pada urusan tangkap ikan. Menaikkan harga rokok tanpa cermat menghitung efek dominonya.

Rakyat Indonesia sesungguhnya akan sangat menerima jika memang belanja negara harus dipangkas besar-besaran asalkan negara berhenti menghutang. Pemerintah bisa membangun retorika “bersakit dahulu untuk sehat kemudian”. Katakan penerimaan negara sebagaimana yang disebutkan diatas hanya 1.737,6 triliun maka cukup gunakan saja anggaran itu, tidak perlu memaksa kemampuan harus belanja mencapai 2.000 triliun lebih. Toh juga 70 % dari 2.000 triliun lebih itu untuk belanja pemerintah pusat, hanya 30 % untuk tranfer ke daerah, APBN hanya menjadi ATM korupsi pemerintah pusat sebagaimana yang terjadi selama ini.

Pemerintah harusnya lebih berani dalam melakukan penetrasi kebijakan pada sektor energi kita untuk memperbesar penerimaan negara, sebab disitulah letak utama kekayaan negara ini. bukan justru terus menerus membuat kebijakan yang menekan rakyatnya sendiri.

Oleh Nurkholis, Staf Dewan Perwakilan Daerah RI.

 

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password