breaking news New

Kondisi Jalan Raya Sintang – Nanga Mau

Sintang, kabarnusantara.net – “Siapakah yang bertanggung jawab atas jalan ini, perusahaan sawitkah, pemerintah daerahkah? Para elite politik? ataukah Masyarakat miskin?”

Fakta Bercerita

Di tengah hiruk pikuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kini, tidak dapat dipungkiri bahwa ada pembangunan infrastruktur yang kurang berkualitas, dan bahkan tidak efisien. Terutama infrastruktur jalan. Di berbagai daerah terutama Jawa, jalan-jalan umum atau jalan raya menuju kecamatan tertentu, pada umumnya kualitas aspalnya cukup baik kalau dibandingkan dengan kondisi jalan di berbagai daerah di Kalimantan Barat.

Di Kalimantan Barat, khususnya dari Ibu Kota Kabupaten Sintang menuju Ibu Kota Kecamatan Nanga Mau atau Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu, jalan umum, bagaikan jalan pada tahun 80an, karena selain jalannya berlumpur, jalan tersebut sulit untuk dilewati kendaraan-kendaraan besar seperti BUS, TRUK, dan bahkan mobil-mobil khusus, terlebih Motor. Kondisi ini sangat memprihatinkan.

Lalu masyarakat bertanya: “Manakah Janji manis Wakil Rakyat?” Siapakah yang salah? pertanyaan ini menggantung begitu saja, semua takut dan membisu apalagi para petinggi rakyat, kecut dan pengecut. Di balik ini semua, pemerintah juga tidak berani meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan kelapa sawit, sebab yang lebih dominan menggunakan kendaraan-kendaraan besar seperti TRUK pengangkut sawit adalah pihak perusahaan sawit, semua pada diam, pertanyaan besar pun terungkap. Mengapa?

Kenyataan tersebut di atas tidak bermaksud untuk menyalahkan pihak tertentu, tentunya semua itu adalah tugas kita bersama. Persoalannya siapakah yang bertanggung jawab penuh atas semua ini. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi di antara para kontraktor dan pemerintah daerah, adakah anggaran dan dana yang diajukan pemerintah daerah diprioritaskan untuk pembangunan tersebut. Jika demikian halnya, maka tak salah jika semua bertanya dan jawabannya pun diharapkan tidak berupa pernyataan tetapi perbaikan jalan atau realisasi atas dana atau anggaran potensial kualitas itu. Sebab jalan adalah jembatan ekonomi masyarakat dan daerah kota khususnya Kecamatan Nanga Mau (Kayan Hilir). Jalan buruk, ekonomi pun buruk demikianlah ungkapan seorang Filsuf China.

Kondisi Geografis

Perlu disadari juga bahwa secara geografis, Sintang dan Nanga Mau terletak di daerah yang datar dan berawa atau lembab karena dikelilingi banyak sungai. Dengan kata lain, alasan geografis juga mendukung kerusakan jalan yang ada. Tetapi persoalan itu sudah dipikirkan sejak semula, dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah tentunya sudah dikondisikan dengan lahan dan kondisi tanah yang ada. Hemat saya, kondisi geografis tersebut bukanlah alasan yang mutlak tepat untuk menyimpulkan bahwa Jalan tersebut sulit diperbaiki, tetapi mengapa di daerah lain seperti putussibau bisa terlaksana dengan baik, khususnya dari Sintang-Putussibau.

Kalau seandainya anggaran itu digunakan dengan benar dan berorientasi bonum comune, niscaya kualitas Jalan raya kita terjamin dan masyarakat pun tidak resah serta akses ke luar kota pun tidak terhambat. Jalan lancar, ekonomi berkibar, itu adalah keniscayaan Pembangunan yang memperhatikan etika pembangunan berkelanjutan yang di atur dalam UU peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan, Bab II Pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3.

Harapan Kita Bersama

Indonesia telah merayakan Dirgahayu Ke-71, tetapi kita seolah-olah masih berada dalam penjajahan. Apa penyebab semua ini. Beberapa penyebabnya adalah kemalasan, kebodohan, ketakutan dan kurang tegas serta belum menemukan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Atau mungkin belum bebas. Keadaan ini perlu kita sadari dan move on dari padanya menuju manusia baru yang benar-benar merdeka atas diri sendiri, sehingga kita pun ringan dalam melangkah pamrih dalam membangun demi kepentingan bersama.

Dalam kaitannya dengan kondisi Jalan raya “Sintang – Ng. Mau”, masing-masing kita perlu menjawab pertanyaan di atas. Itu semua adalah tugas kita, bagaimana membangunnya kembali dengan jujur, berkualitas, efisien dan permanen. Dengan memperhatikan etika pembangunan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan No. 34 tahun 2006 Tentang Jalan, niscaya kesejahteraan akan menghampiri kita semua. Rakyat sejahtera, Pemimpin mulia. (Dominicus Siong/Hip/KbN)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password