breaking news New

Kelapa Sawit, Konflik Manusia dan Hewan

Kabarnusantara.net – Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia harus membayar mahal dengan berkurangnya luas hutan. Hal ini juga berdampak pada habitat satwa liar. Namun sawit tak bisa dipungkiri telah memegang kendali ekonomi, dan terus mencengkeram.

Masifnya perkebunan kelapa sawit hingga menghalalkan segala cara tidak lain karena nilai keuntungan yang sangat tinggi. Di Indonesia sendiri, kelapa sawit menjadi produk utama yang diekspor ke berbagai negara dan tentunya menghasilkan devisa besar bagi negara.

Seperti dilansir dari tirto.id, sejumlah tengkorak yang menyerupai batok kepala manusia ditemukan warga di area perkebunan kelapa sawit PT NSP pada Februari 2015 lalu. Tengkorak-tengkorak itu bukan milik manusia, melainkan orang utan yang berhabitat di wilayah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Seperti dilansir dari Antara, orang utan malang itu diduga merupakan korban pembantaian.

Desember 2014, beredar juga foto-foto kondisi orang utan yang diberondong tembakan dari senapan angin. Ada 40 peluru bersarang di tubuh orang utan. Orang utan tersebut ditemukan di kebun kelapa sawit di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah. Sempat bertahan dengan keadaan kritis dan menjalani nekropsi, tim medis akhirnya gagal menyelamatkan nyawa orang utan tersebut.

Di Kalimantan orang utan menjadi korban, di Sumatera ada gajah bernasib sama. Seperti dilansir dari National Geographic, gajah-gajah mencari makan sampai ke perkebunan sawit karena habitatnya telah dialihfungsikan. Oleh petani sawit, hal itu dianggap sebagai ancaman. Gajah-gajah pun mati bergelimpangan.

Masih banyak lagi deretan kejadian konflik antara manusia dengan orang utan yang kasusnya meningkat sejak ekspansi perkebunan kelapa sawit. Juga konflik manusia dengan gajah yang masih terkait perkebunan kelapa sawit.

Akhir 1990, Indonesia masih menempati predikat hutan padat yang mewakili 84 persen dari luas tanah Indonesia. Deforestasi mulai terjadi pada 1970 dan semakin cepat setiap tahunnya. Kawasan hutan hujan tropis yang mulanya diperkirakan 170 juta hektar pada 1900 menurun menjadi kurang dari 100 juta hektar pada abad ke-20. Yang memperihatinkan, dari total aktivitas penebangan hutan, 80 persen dilakukan dengan cara ilegal.

Ini juga mengakibatkan ancaman serius bagi spesies yang terancam punah seperti gajah kerdil Borneo, gajah sumatera, harimau sumatera, badak sumatera, dan kedua spesies orang utan yang hidup di hutan-hutan tersebut. Juga dilaporkan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk penggunaan pekerja anak dan jeratan utang di perkebunan Kalimantan dan Sumatera.

Kalimantan dan Sumatera adalah dua pulau yang menyumbang 96 persen dari produksi minyak sawit Indonesia. Hutan Papua sendiri tidak lepas dari kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit. Lebih pelik lagi karena hutan yang dialihfungsikan tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat setempat mulai dari kepemilikan adat hingga penghasil sagu seperti di Nabire, Sorong, hingga Merauke. Padahal, sagu sendiri adalah makanan pokok mereka.

Kelapa sawit, bukanlah tipe tumbuhan yang dapat disandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya dalam sebuah ekosistem. Jika kawasan hutan hujan di Indonesia kaya akan kenaekaragaman hayati, kelapa sawit tidak bisa menerima perbedaan tersebut. Ia tanaman seragam, berdiri dengan angkuhnya.
Sejak kelapa sawit menjadi komoditas paling menjanjikan, berbagai kawasan hutan dialihfungsikan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit. Sejak itu pula, konflik antara manusia dengan makhluk satwa penghuni daerah hutan tersebut kerap terjadi. Tidak jarang juga konflik antar warga lokal penghuni hutan juga terjadi.

Ancaman lingkungan serius dari produksi minyak sawit adalah perusakan hutan untuk membuka lahan sumber minyak sawit. Meminimalisir hal ini, sebenarnya telah diterbitkan sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainable Palm Oil  (RSPO).

RSPO memastikan kelapa sawit yang dijual tidak berasal dari lahan yang membuka hutan lindung atau lahan konservasi dan tak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam produksinya, sehingga konsumen merasa yakan dalam menggunakan produk tersebut, sebagai produk yang berkelanjutan.

Indonesia juga merespons hal tersebut dengan sertifikat ISPO yang isinya masih mengenai standar lingkungan. Sejak 2011 sistem sertifikasi yang oleh Indonesia diwajibkan kepada seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit ini, mulai diterapkan. Namun sertifikasi ini tak diakui oleh banyak negara. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki dua sertifikasi ini untuk beroperasi dengan layak.

Bank Dunia melaporkan, hampir 50 persen dari CPO yang diproduksi di Indonesia diekspor dalam bentuk mentah. Sedangkan sisanya dikenakan pengolahan menjadi minyak goreng dengan sekitar 50 persen diekspor dan sisanya dikonsumsi untuk lokal.

Data dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian melaporkan, sejak 2013 hingga 2015 produksi minyak kelapa sawit terus bertambah. Mulai dari 2013 sebanyak 27.782.004 ton, 2014 sebanyak 29.344.479 ton, dan di  2015 menyentuh 30.948.931 ton. 

Hasil ini juga berimbas pada meningkatnya lahan perkebunan sawit yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan status perkebunan sawit di Indonesia yang terbagi menjadi empat yaitu, Perkebunan Rakyat, Besar Negara, Besar Swasta Nasional dan Besar Swasta Asing, secara total status perkebunan gabungan terus meningkat. Pada  2013 luasnya mencapai 10.465.020 hektar, pada 2014 seluas 10.956.231 hektar dan 2015 mencapai luas 11.444.808 hektar.

Haruskah kelapa sawit mencengkram lebih kuat ? (Sumber tirto.id/RR/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password