breaking news New

Rencana Anggaran Pemerintah 2017, Nawacita yang Masih Tersesat

Tulisan saya kali ini masih belum bergeser dari pandangan korektif terkait budgeting plan (rencana anggaran) pemerintah untuk tahun 2017. Sebab, memang belum ada yang berubah secara fundamental dari kebijakan keuangan dan fiskal kita, merujuk pada pidato Presiden Republik Indonesia dalam agenda penyampaian keterangan atas RUU RAPBN 2017 beserta nota keuangannya pada Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2016 lalu. Bahkan saya pribadi menilik adanya data dan angka akrobatik yang cukup fantastik dari sajian statistic pemerintah khususnya terkait pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran pada paruh tahun 2016 ini.

Disebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5,2 % dan angka pengangguran mampu ditekan hingga 10 %. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 pun dipatok pada angka 5,3 %. Target ini memang tidak terlalu tinggi, namun tetap saja angka ini masih menyimpan potensi besar untuk terjun bebas jika beberapa instrument makronya tidak sesuai proyeksi, diantaranya target pajak, nilai ekspor komoditas dan Tax Amnesty.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,2 % pada kuartal II 2016 ini boleh dibilang sebagai bonus dari lebaran, dimana konsumsi atau permintaan terhadap berbagai komoditas kebutuhan masyarakat mengalami lonjakan. Sedangkan terkait penurunan angka pengangguran sebesar 10 % itu masih perlu diuji validasinya, sebab dalam periode yang sama tenaga kerja aseng justru menjamur di tanah air hingga pada sektor informal seperti buruh cangkul dan tukang campur semen. Maka konsekuensi logisnya ruang pengangguran dalam negeri ini semakin melebar. Maka sudah benarkah data pemerintah itu?

Namun demikian, ada hal yang juga patut diapresiasi dari Presiden pagi itu, dimana rencana titik tumpu pembangunan 2017 adalah dari dan untuk Inonesia bagian timur. Sebagai anak Indonesia Timur, saya senang, meski wacana kebijakan semacam ini sudah sering diproklamirkan dari rezim ke rezim pasca reformasi. Setidaknya pidato Presiden RI menyambut hari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dapat ditangkap sebagai komitmen Presiden dalam upaya mendekatkan pintu gerbang kemerdekaan dengan Indonesia Timur.

Bersama diketahui bahwa 3 (tiga) provinsi yang dikategorikan sebagai daerah paling tertingal, bukan hanya dilevel regional Indonesia Timur tetapi dilevel nasional adalah Papua Barat, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Bertolak fakta ini, maka sudah semutlaknya blue print (cetak biru) pembangunan Indonesia Timur pada tiga provinsi ini.

Tiga provinsi diatas sejatinya bukanlah daerah yang miskin-miskin amat dari aspek sumberdaya alamnya. Papua dengan keunggulan absolutnya (absolut advantage) yaitu sumberdaya ekstraksi tembaga, emas dan uranium terbesar di dunia. NTT dengan keunggulan komparasinya (comparative advantage) sebagai provinsi dengan kepemilikan pulau-pulau kecil terbanyak di Indonesia, sector pariwisata yang mendunia, sector agro dan potensi ekstraksi mangan mestinya sudah bisa setara kemajuannya dengan daerah lain di Indonesia. Maka kemudian wajar adanya umpatan sinis di masyarakatnya “daerah kami tidaklah marginal jika tidak dimarginalkan, tidak kan tertingal jika tidak ditinggalkan oleh kebijakan negara selama ini”.

Harus diakui masih ada yang salah dari sistem politik anggaran negara ini, baik dari perencanaan lokasi hingga dalam menetapkan alokasi belanja pusat dan daerah, termasuk pada formula dana bagi hasil (DBH). Dari tahun ke tahun (YoY) besaran belanja Kementerian/Lembaga mencapai 2 (dua) kali lipat daripada belanja untuk daerah. Hal itu masih dipertahankan di dalam rencana keuangan RAPBN 2017 ini, dimana belanja pusat direncanakan sebesar 1.300 triliun lebih, sedangkan untuk transfer ke daerah hanya sebesar 700 tiliun lebih dari total Rencana APBN 2017 sebesar 2.070 triliun. Suatu manifestasi kebijakan anggaran yang berlawanan dengan spirit percepatan dan pemertaan pembangunan daerah yang dipopolerkan dalam istilah ”Nawacita”.

Demikian dalam hal implemetasi perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dengan UU No. 33 Tahun 2004, masih terdapat kelemahan yang cukup substantive. Daerah penghasil selama ini hanya “terima jadi” dari DBH yang ditetapkan pemerintah pusat tanpa pernah daerah penghasil itu diberi kepastian nilai dan waktu diterimanya DBH itu. Komponen yang dihitung juga tidak transparan serta tidak melibatkan unsur daerah penghasil sehingga berpotensi kuat terjadi kesewenang-wenangan disitu. Bagi hasil ini saya sebut dalam istilah politik anggaran sebagai sharing power, dengan interpretasi yang lebih sederhananya “berapa kamu sumbang berapa kami kasih”.

Terlepas dari seberapa kecil kontribusi ketiga provinisi diatas terhadap GDP (Growth Domestic Product) atau PDB nasional, sudah seharusnya pemerintah pusat merubah pola pengangaran yang demikian itu. Apalagi, mahfum diketahui praktek politik anggaran selama ini cenderung lebih ditentukan pada factor konektivitas interpersonal “siapa dekat dia dapat”, ditambah lagi adanya trend tukar program dengan uang. Ini sudah jadi rahasia dan rasio umum. Lumrah kemudian jika yang nampak adalah daerah kaya semakin kaya, daerah miskin terus menjadi miskin, disparitas (ketimpangan) pembangunan sosial ekonomi kian menganga antar daerah.

Konsepsi keadilan dalam politik pembangunan mestinya bergeser dari pandangan statistic dan aritmatik semata. Meski sama-sama gajah, porsi makan gajah gemuk dengan gajah kurus tidak bisa disamakan. Untuk itu, esensi persamaan (equity) dan pemerataan (equality) bukanlah terletak pada porsinya yang sama rata, melainkan dari rasio kebutuhannya. Dengan demikian, dalam hal penganggaran, porsentase belanja atau transfer untuk daerah lebih besar daripada belanja Kementerian/Lembaga, setidaknya fifti fifty. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus lebih akomodatif, produktif dan representative bagi daerah-daerah tertinggal sehingga grade and growth (kelas dan pertumbuhan) ekonomi antar daerah menjadi selaras. Jika tidak, maka fenomena daerah obesitas dan daerah kurang gizi tetap menjadi momok pembangunan.

Labilnya kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini membuat postur APBN kita memang sangat rentan mengalami depresial. Maka like dislike penghematan anggaran di tahun 2017 mutlak diperlukan. Dengan catatan, terhadap belanja daerah khususnya pada belanja infrastruktur prioritas tidak boleh pretel sebagaimana kasus di tahun 2016 ini, dimana DAK ikut disunat secara massal dari upaya penghematan ini. Sejak Indonesia merdeka, baru di tahun ini kebijakan fiskal dan keuangan berubah sampai 3 kali. Rekor dan preseden negatif tentunya.

Anggota DPD RI asal Provinsi NTT, Adrianus Garu turut menolak keras kebijakan pemotongan DAK terhadap provinsinya dengan bersurat kepada Presiden dan Kementerian terkait. Mestinya pemerinah cukup memangkas belanja Kementerian/Lembaga saja, jika perlu menghapus Kementerian yang dinilai publik tidak berfunsi optimal dan kinerjanya paling minimal yakni Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Semoga tidak berlebihan jika saya mensinyalir terbentuknya kementerian yang baru ini adalah penjelmaan “Revolusi Mental” yang gagal.

Selain itu, terhadap dana bantuan sosial (Bansos) sebesar 50 triliun yang parker di 11 (sebelas) kementerian setiap tahunnya juga perlu direlokasi dan direalokasikan ke mata anggaran yang lebih konkrit, mengingat dana ini sangat rawan penyelewangan. Terbukti dengan banyaknya pejabat teras Kementerian dan daerah yang dipidanakan oleh aksi kongkalikong dana bansos ini. Toh juga sudah ada Kementerian Sosial dengan alokasi anggaran yang cukup dari APBN selama ini.

Semoga kehadiran srikandi ekonomi terbaik ke 5 di dunia Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan RI yang baru dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK saat ini mampu melakukan sejumlah perubahan mendasar atas berbagai kelemahan syahwat ekonomi yang tersembunyi oleh polesan pencitraan super-wow pemerintahan selama ini. Saya teringat pada satu ungkapan Plato ; manusia tidak akan pernah melihat berakhirnya kesulitan sampai pecinta kebijaksanaan mendapatkan kekuasaan politik atau pemegang kekuasaan menjadi pecinta kebijaksanaan”. Mari tetap optimis dan kritis.

Oleh: Nurcholis, Staf DPD RI

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password