breaking news New

Ini Penjelasan Kapolri Soal Revisi UU Terorisme

Jakarta, Kabarnusantara.net – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dipanggil oleh Pansus Revisi UU Terorisme untuk memberi pendapat serta penjelasan terkait gerakan terorisme dan penegakan hukumnya di Indonesia. Di hadapan para anggota dewan, Kapolri menjelaskan berbagai langkah Pemerintah, sedikit pandangan tentang gerakan teroris, dan ideologinya di Indonesia.

Dijelaskan oleh Tito, langkah pertama menugaskan Kepolisian adalah pascabom Bali, di mana dibentuk Satgas Bom Bali. Setelah itu, Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada 2002 dan 2003.

Pada tahun 2003, Perppu itu diundangkan oleh DPR, mengandung dua aspek utama, yakni mengkriminalisasi sejumlah perbuatan yang masuk dalam tindak pidana terorisme tanpa memuat definisi umum tentang apa itu terorisme. Artinya, UU itu hanya memuat sejumlah perbuatan yang sebelumnya sudah diatur di KUHP, hanya ditambahkan perberatan ancaman hukuman.

Akhirnya, kasus Bom Bali berhasil diungkap, berlanjut kepada terungkapnya jaringan Al Jamaah Al Islamiyah. Terungkap bahwa pelaku ini terkait dengan Alqaedah.

“Di situ ada kelompok Ali Imron, Dokter Azhari, Nurdin M Top, dan lain-lain. Mereka terkoneksi dengan Alqaeda melalui Hambali. Hambali tertangkap tahun 2003 di Thailand dan dibawa ke Guantanamo, sampai hari ini. Dalam pengakuan para tersangka dan Hambali, mereka terkait langsung dengan Alqaeda,” kata Tito, di Jakarta, Rabu (31/8).

‎Kemudian masih terjadi peristiwa-peristiwa bom, mulai dari JW Marriott I, Bom Kedutaan Besar Australia, Ritz Calton, JW Marriott II, dan seterusnya.

Setelah itu, lebih dari 1.000 orang ditangkap dan 600-an orang diproses hukum. Gerakan dilakukan oleh Pemerintah, akademisi, praktisi, yang berusaha memahami lebih dalam siapa mereka, motif, bagaimana bentuk jaringan, dan lain-lain.

“Ternyata kelompok Al Jamaah Al Islamiyah ini berasal dari jaringan lokal yaitu NII yang awal mulanya dari Darul Islam,” kata Tito.

Kelompok radikal ini yang mulai duluan karena merasa percaya diri berhasil mengalahkan Uni Soviet saat Perang Teluk. Kelompok itu juga menganggap bahwa demokratisasi bisa menghambat keberadaan Negara Islam.

Sementara di dalam negeri, terjadi pergulatan antarsekte, yakni Kelompok Ambon dan Yang di Poso. Tito mengatakan, kelompok ini menganggap jihad adalah rukun Islam yang keeenam, sehingga wajib hukumnya.

“Sehingga bila tidak dilaksanakan, mereka dosa. Jadi sama syahadat anggapannya. Konsekuensinya jihad harus dilakukan. Dan untuk dilakukan harus cari tempat jihad. Di tahun 1999, terjadi konflik sektarian di Ambon dan Poso. Sempat terjadi kevakuman. Di masa transisi itu konflik tak terselesaikan dengan cepat sehingga berkembang lagi di tahun 2001,” jelas Tito.

“Sehingga bila tidak dilaksanakan, mereka dosa. Jadi sama syahadat anggapannya. Konsekuensinya jihad harus dilakukan. Dan untuk dilakukan harus cari tempat jihad. Di tahun 1999, terjadi konflik sektarian di Ambon dan Poso. Sempat terjadi kevakuman. Di masa transisi itu konflik tak terselesaikan dengan cepat sehingga berkembang lagi di tahun 2001,” jelas Tito.

Menurut Tito, kelompok jihad lainnya hadir karena menganggap ada ketidakefektifan dalam melindungi Kelompok Muslim. Sejak perjanjian Malino 2001, Pemerintah mulai berusaha efektif menangani, khususnya di Ambon. Namun, hal senada tak terjadi di Poso sehingga ada pembunuhan yang dilakukan secara diam-diam, termasuk pemenggalan kepala tiga anak masyarakat beragama Nasrani. Bahkan selanjutnya, muncul ketidakpuasan di antara kedua kelompok atas penyelesaian yang terjadi.

“Yang ingin kami gambarkan, sejak tahun 1998, konflik itu kembali,” imbuhnya.

Lebih jauh terkait pembahasan RUU Terorisme, Tito menjelaskan, ada tiga model pemberantasan terorisme. ketiga model itu yakni military led system, intelligence led system, dan criminal justice system. Bagi Kepolisian RI, criminal justice system yang berbasis penegakan hukum paling memungkinkan untuk digunakan.

Menurut Tito, Indonesia pernah menggunakan military led system, yang mengedepankan peran militer di Era Orde Lama, dan Intelligence Led System di Era Orde Baru. Baginya, pascareformasi 1998, ada desakan kuat akan lebih ditegakkannya supremasi hukum, akuntabilitas, serta transparansi. Juga ada prinsip penegakan HAM.

“Sehingga criminal justice lebih layak,” kata Tito.(RR/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password