breaking news New

Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak

Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam menangani permasalahan peradilan anak, karena sistem peradilan yang berlandaskan pada keadilan retributif dan restitutif hanya akan menimbulkan kesewenang-wenangan oleh para aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, ataupun Hakim.

Sementara anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan, alhasil tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak justru kian meningkat karena di penjara, mereka justru mendapat tambahan pengetahuan untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya.

Mari kita kritisi kasus pelanggaran pidana yang terjadi belum lama ini, usaha bom bunuh diri di Gereja St.Yosef-Medan. Pelakunya masih dikategorikan anak-anak menurut hukum positif kita. Tapi, apakah dia merasa adil ketika begitu banyak orang menghakimi dia bersalah? Apalagi kita belum tahu motif di balik perbuatannya.  Inilah persoalan yang menyelimuti anak-anak.

Oleh karenanya, Konvensi Negara-negara di dunia telah mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. Salah satunya dengan menerapkan konsep Restorative Justice sebagai alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.

Restorative Justice itu sendiri bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Wright menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana, dimana ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Sejalan dengan hal tersebut, Jim Consedine, juga berpendapat bahwa konsep keadilan retributif dan restitutif harus digantikan oleh Restorative Justice. Di mana tujuan hakiki yang ingin diwujudkan adalah terciptanya moral justice dan social justice dalam penegakan hukum, selain mempertimbangkan legal justice. Serta terwujudnya keseimbangan di masyarakat pasca putusan hakim.Melalui Restorative Justice, kepentingan korban tetap akan diperhatikan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi dengan tetap memperhatikan hak asasi anak yang yang menjadi pelaku tindak pidana.

Dengan begitu, anak yang melakukan tindak pidana dapat dihindarkan dari proses hukum formal seperti yang dimuat di dalam Article 40 paragraph 3 subparagraph (a) of Convention on the Rights of the Child, yang mana menyatakan bahwa “The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe thepenal law”.

Restorative Justice Lebih Efektif

Sejalan dengan konsep restorative justice, penerapan asas diversi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak perlu untuk diterapkan bagi penyelesaian kasus anak.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jack E. Bynum yang menyatakan bahwa diversi merupakan tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.

Konsep dari diversi itu sendiri pada pokoknya merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, di mana tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang mana penyelesaian perkara tersebut berada di luar proses peradilan.

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradailan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan, dimana dalam pelaksanaanya aparatur penegak hukum menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Dan dapat juga dengan cara mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal, di mana pengalihan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (baik korban maupun pelaku).

Adanya asas diversi merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur diproses di dalam sistem peradilan anak. Dengan dilaksanakannya diversi, maka setidaknya ada 3 (tiga) hal yang ingin dituju, yakni:

Pertama, adanya pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Dalam hal ini, pelaku akan menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya.

Kedua, pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Dalam hal ini, masyarakat dapat turut serta memberikan peran pengawasan sekaligus perbaikan kepada pelaku maupun kepada keluarga pelaku.

Ketiga, menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Dengan melalui penerapan diversi ini, maka diharapkan akan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan turut serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum (AKH) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA).

Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA).

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dengan demikian, efektif tidaknya penerapan restorative justice dalam sistem pidana anak adalah dilihat dari penerapannya secara serius dan sesuai dengan sasarannya. Restorative justice akan efektif apabila anak yang melakukan tindak pidana akan tidak mengulangi lagi tindakannya. Meskipun dia dipenjara atau restorative justice diabaikan tentu tidak akan mempengaruhi si anak. Bahkan, ketika anak dipenjara karena melakukan tindak pidana maka masa depan anak itu justru semakin terpuruk.

Oleh karena itu, restorative justice adalah solusi yang efektif untuk diterapkan bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan kejahatan tentu belum bisa dianggap dewasa dan dianggap belum cakap. Artinya, restorative justice akan menjadi jalan keluar yang lebih baik dari hukuman berupa penjara.

Secara kontekstual, penerapan sistem keadilan restoratif bisa diterapkan dengan persoalan yang banyak menjerat anak sekarang, misalnya kasus pelanggaran pidana (usaha bom bunuh diri) yang dilakukan anak di medan. Sistem tersebut harus mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Restorative Justice System merupakan sebuah konsep penegakan hukum yang menitik beratkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Disamping itu, Restorative Justice System bertujuan juga untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan.

Oleh: Hipatios, Mahasiswa Ilmu Hukum Pidana Universitas Nasional Jakarta

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password