breaking news New

Dirgahayu Ke-71, Indonesia Tiba di Depan Pintu Gerbang Kebangkrutan

Tidak mudah rasanya menyulam kalimat pada kolom tulisan kali ini. Bukan karena muatan analisisnya yang berat, melainkan sisi emosional penulis yang sulit dibendung untuk tidak menggugat realitas kehidupan bangsa yang kian terpuruk ini. Fakta dimana kondisi perekonomian Indonesia telah sampai di depan pintu gerbang kebangkrutan diusia kemerdekaannya memasuki 71 tahun saat ini. Apakah mungkin saat itu Soekarno – Hatta selaku The Founding Fathers bangsa ini telah salah dalam menetapkan tanggal proklamasi kemedekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ? mungkin terlalu jauh mengaitkan angka yang memang mirip (17 : 71), anggap saja ini hanya spekulasi liar penulis, mari lupakan itu.

Sebagai studi komparasi, sekilas saya mengajak pembaca mendalami fenomena badai perekonomian yang menghancurkan Yunani tahun 2015 dan Venezuela belum lama ini. Total utang luar negeri Yunani sebesar 4.600 triliun tak mampu dibayar sampai deadline jatuh tempo hingga pada akhirnya negeri para dewa itu kolaps, defisitnya mencapai 174 persen dari PDB. Meski telah dilakukan langkah penghematan besar-besaran, tetap saja Yunani tidak mampu keluar dari masa kritisnya, kas negara terlanjur kosong di brankas. Demikian hal dengan Venezuela, negara kaya minyak di bagian Amerika Latin ini mengalami hiperinflasi mencapai 700 persen, nilai tukar mata uangnya terperosok dalam, semakin parah ketika harga minyak mentah dunia anjlok hingga saat ini. 

Negara ini dikenal paling royal membelanjakan uangnya meski untuk hal yang belum prioritas. Di masa keemasannya, PBB bahkan pernah memuji negara ini karena sebagian dari pendapatan dari minyaknya digunakan untuk mensubsidi makan rakyatnya selama 14 tahun. Situasinya kini sudah terbalik, rakyatnya hanya mampu memakan umbi-umbian, pemadaman listrik 4 jam dalam sehari, aktivitas pemerintahannya hanya 2 hari dalam seminggu, pendapatan perkapitanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan 1 (satu) orang 1 (satu) kali dalam sehari. Sungguh mengerikan.

Saya tidak sedang menuliskan satu drama horror bagi masa depan negeri ini. Indonesia memang belum benar-benar hancur perekonomiannya seperti dua negara makmur diatas. Defisit keuangan Indonesia belum melampaui 5 % dari PDB, jauh dari Yunani sebesar 174 %, meski total utang kedua negara ini hanya beda tipis. Pun demikian dengan Venezuela, inflasi Indonesia rata-rata hanya 5 %, jauh seperti yang dialami Venezuela.

 Namun demikian, jika dilakukan prognosa secara benar, kondisi ekonomi Indonesia saat ini telah berada di titik nadir. Kas negara terus menyusut setiap tahunnya, hutang terus bertambah, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus mengalami Jumping, ketergantungan impor makin menjadi-jadi (sedang belanja impor juga dari utang), naraca perdagangan terus deficit, 90 % aset strategis nasional dikuasai asing, dan yang terkini tiga bank plat merah (Mandiri, BNI, BRI) sebagai penyanga ekonomi Indonesia Selama ini telah berhasil dikuasai “aseng” sebagai konsekuensi ketidakmampuan bank BUMN itu melunas utangnya.

Dalam situasi kritis saat ini, pemerintah terus berupaya merekayasa diagnosis ekonomi dalam negeri untuk meredam kekhawatiran public, khususnya trust dari investor dan negara-negara pendonor utang. Dibangun satu rasionalisasi parsial guna membentuk persepsi global dengan argumentasi ratio utang LN Indonesia yang kecil dalam postur APBN sebagai satu kesimpulan ekonomi Indonesia dalam keadaan sehat wal’afiat. Bertolak dari “retorika tipu-tapu” inilah pemerintah terus menghutang. Wajib diubah paradigmanya, bahwa sehat tidaknya keuangan negara bukan sekedar diukur dari persentase rasio utang dalam APBN per tahunnya, tetapi akumulasi (total utang) setiap tahunnya lebih patut diwaspadai, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. 

Semakin tinggi akumulasinya, semakin besar pula beban keuangan negara untuk membayar bunga dan pokok utangnya. Sebagai catatan tambahan bahwa nilai utang luar negeri (ULN) itu mengikuti fluktuasi nilai dollar. Artinya, ketika dollar menguat dari rupiah maka nilai utang semakin bertambah.

Kebijakan penghematan belanja negara T.A 2016 dan T.A 2017 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bukanlah hal yang jauh dari prediksi, ini bom waktu saja. Andai kata tindakan amputasi budgeting ini tidak dilakukan saat ini, maka esok atau lusa pasti akan tetap dilakukan sebagai konsekuensi dari beban membayar utang LN yang tinggi dan pendapatan domestic bruto (PDB) yang rendah. Dari pandangan ideal, langkah SMI ini sudah benar. Namun, jika diet moneter ini tidak segera diikuti dengan upaya merevitalisasi sistem pengelolaan sumberdaya ekonomi kita, maka kemiskinan, pengangguran, darurat keamanan, serta menurunnya kualitas kehidupan social ekonomi 250 juta lebih rakyat bangsa ini tidak lagi terhindarkan.

Secara fundamental sejauh ini belum terlihat penetrasi kebijakan pemerintah dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Tax Amnesty sesungguhnya bukanlah jalan menuju penguatan ekonomi nasional dimaksud, justru yang tersirat dari ini adalah negara sedang mengemis sedikit paksa kepada para borjuasi local agar uangnya diparkir dan dikelola di dalam negeri super korup ini. Disisi lain, kekayaan sumberdaya energi dan mineral kita dibiarkan terus menerus dikelola oleh bangsa lain (denasionalisasi). Realitas ini mengangkangi mazhab ekonomi Pancasila yang kita anut. Sistem kita terkadung liberal, rakyat kita dibiarkan bertarung dalam mekanisme pasar rimba. Ketika rakyat kita tersungkur, dengan mudah pemerintah kemudian mengatakan itu sebagai konsekuensi persaingan bebas. Padahal sesungguhnya adalah pemerintah tidak lagi mampu berperan sebagai nahkoda bagi negara dan rakyatnya sendiri.

Pemerintah seharusnya memposisikan fungsinya berbeda dengan lembaga bursa efek yang hanya mengelola uang. Konstitusi kita memberi wewenang dan amanat kepada pemerintah mengelola segala sumberdaya yang dimiliki (bukan hanya uang) untuk membangun bangsa tanpa ketergantungan. Akibat ketergantungan yang besar terhadap bangsa lain selama ini membuat perekonomian negara sangat rapuh, rentan ketika dihadapkan dengan kondisi melemahnya perekonomian global, termasuk ketakutan jika dana asing melakukan aksi mudik. Hal ini terlihat dari syhock nya rupiah yang begitu cepat ketika The Fed (bank central Amerika) baru sekedar merencanakan kenaikan suku bunganya. Entah apa yang terjadi jika rencana itu nantinya benar-benar dilakukan. Lagi-lagi itu bom waktu yang harus segera diantisipasi pemerintah. Atas ketakutan itu, negara memberikan sejumlah kemudahan bagi penanaman modal asing (PMA) berupa insentif fiskal dan nonfiskal, bahkan tak segan melakukan penggusuran terhadap lahan ekonomi dan lahan huni rakyatnya sendiri jika diperlukan.

Apakah trilogi dan trisakti bangsa ini adalah sebuah hipokrisi ? proklamasi hanyalah narasi ? ataukah benar teriakan mahasiswa dan kaum kiri selama ini bahwa pergantian rezim hanyalah bergantinya agen kapitalisme di negeri ini ? melihat kekehnya pemerintah Indonesia melalui Plt Menteri ESDM Luhut Panjaitan meloloskan kepentingan Freeport di DPR RI beebrapa hari lalu guna memperpanjang izin eksport konsentrat mentah bisa jadi membenarkan beberapa stigma diatas. Tak hanya itu, sang Jenderal kepercayaan Presiden Joko Widodo ini juga mengusulkan revisi UU Kelautan yang akan memperbolehkan asing berinvestasi menangkap ikan di laut Indonesia. Atau tersingkirnya Rizal Ramli dari Kabinet Kerja karena kekeh mempertahankan kenaikan royalty dan divestasi (penyertaan modal dalam negeri) terhadap Freeport adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hipokrisi Indonesia Hebat dan agenda kapitalisme itu. Masih banyak lagi variabel lainnya.

Jika pernah membaca buku “Convention Of Economic Hitman” (Pengakuan Seorang Bandit Ekonomi) Amerika Serikat yang insaf setelah sukses menjalankan misinya menghancurkan perekonomian negara-negara dunia ketiga (negara berkembang) yang kaya akan sumberdaya termasuk di Indonesia selama 20 tahun lebih di era orde baru. Dalam bukunya, Jhon Perkins mendeskripsikan bahwa untuk menguasai dan mengeksploitasi kekayaan suatu negara tidak perlu dengan mengangkat senjata, cukup dengan melakukan jebakan utang (debt trap).

Siapa sajakah kemudian pribumi yang mengambil peran Jhon Perkins di Indonesia selama ini ? tidak sulit mengenali aktor-aktor lokal itu ditengah rezim kekuasaan bermental utang berjibah kapitalis di negeri ini. Semoga bumi pertiwi ini segera menjauh dari gerbang kebangkrutan.

Oleh : Nurkholis (Staf DPD RI)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password