breaking news New

Grace Natalie: Sebagai Partai Politik, PSI Mendukung Penguatan DPD RI

Jakarta, kabarnusantara.net – DPD RI sebagai wakil masyarakat dan daerah perlu diberikan wewenang yang luas dalam menjaga keutuhan NKRI sebagai bangsa yang multi enik, suku, agama dan ras. Dalam perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia tokoh- tokoh daerah memiliki peran besar melalui perwakilan – perwakilan daerah, termaktub dalam Sumpah Pemuda.

Dimana pada saat itu yang bersumpah adalah perwakilan Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes dll. Meski mereka berlatarbelakang ideologi berbeda, namun memiliki mimpi yang sama tentang sebuah bangsa baru bernama Indonesia.

 “Jadi jika bicara tentang penguatan DPD-RI, maka yang paling utama adalah peran dalam menjaga Persatuan dan Identitas nasional,” ujar Grace.

Dalam hal ini, kata dia, posisi peran penting DPD RI tidak terbantahkan. 

“Tinggal bagaimana ini tidak berhenti menjadi sekedar jargonistik,” kata Grace.

Seperti dilansir dalam Tribunnews.com, ada empat perubahan mendasar yang harus dilakukan untuk mendukung peran dan fungsi DPD RI agar mampu menjalankan perannya:

1. Memberikan kewenangan untuk menjadi mitrastrategis (penyusunan, peresetujuan, pengawasan) Presiden dalam menyusun RAPBN. Terutama peran aktif dalam Musrembang dari tingkat desa sampai menjadi RAPJM dan RAPJP. Hal ini untuk memastikan agar anggaran nasional sudah merupakan representasi semua kelompok dan teritori di Indonesia. Tidak hanya menjadi representasi kepentingan politik.

2. Memberikan kewenangan kontrol dan intervensi terhadap Peraturan dan Kebijakan Daerah yang tidak sesuai dengan identitas dan nilai kebangsaan Indonesia.

3. Setiap tahun menerbitkan sebuah dokumen Laporan Kebangsaan Indonesia yang menjadi rujukan semua lembaga pemerintah dannon pemerintah. Dokumen ini wajib menyertakandata-data kuantitatif mengenai indikator-indikator arah pembangunan nasional, capaian kepentingan nasional, ancaman nasional dan rumusan strategi nasional. Laporan ini akan menjadi rujukan pentingbagi Presiden dan DPR-RI serta bahkan kalangan usaha untuk menyusun program kerja tahunan. Dokumen terkait haruis diterbitkan setiap akhir tahun.

4. Keanggotaan DPD-RI harus juga memikirkan representasi kaum rentan, yang tidak akan mungkin melalui proses pemilihan: perwakilan adat, perwakilan aliran kepercayaan, perwakilan kaum difabel, perwakilan pensiunan PNS/TNI/Polri.

Dengan empat langkah itu, menurut Grace, maka DPR RI akan hadir bukan lagi sekedar penjahit, tapi menjadi benang utama kebangsaan Indonesia.

“Tanpa itu maka jalannya gerak kebangsaan Indonesia akan jauh ditinggalkan oleh indikator-indikator ekonomi dan sosial laiinnya. Resiko utama yang dihadapi adalah tanpa disadari proses disintegrasi nasional sedang berlangsung ditengah hiruk pikuk politik dan hingar-bingar pertarungan ekonomi,” katanya.

Meski sebagai Partai Politik, PSI akan menjadi partai politik pertama yang akan mengusulkan dan mengawal penguatan lembaga DPD RI, demi kokohnya kehidupan kebangsaan Indonesia dalam konteks Bhineka Tunggal Ika di masa mendatang.(Martin/Hi/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password