breaking news New

Besaran Gaji DPRD Dinilai Sangat Memadai

Jakarta, Kabarnusantara.net – Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai besaran gaji DPRD saat sekarang sudah sangat memadai untuk memenuhi kebutuhannya sebagai wakil rakyat. DPRD mempunyai 17 bentuk penerimaan.

“Sejak dilantik, ada uang representasi atau yang biasa disebut gaji untuk DPRD. Hitungannya, kalau ketua DPRD berarti satu kali gaji pokok kepala daerah. Wakil ketua DPRD 80 persen dari gaji kepala daerah, sementara anggota DPRD 75 persen dari gaji kepala daerah. Kepala daerah dapat tunjangan, DPRD juga mendapat tunjangan. Uang representasi baru satu item dari 17 penerimaan tadi,” kata Endi di Jakarta, Senin (5/9).

Salah satu tunjangan terbesar, lanjut dia, berupa tunjangan perumahan, yang merupakan bagian dari item tunjangan kesejahteraan. Di DKI Jakarta, kata dia, DPRD mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 40 juta per bulan. Di Kabupaten Bekasi, tunjangan perumahan sebesar Rp 22 juta per bulan.

“Jika dihitung setahun, itu menjadi Rp 270 juta dan uang diterima tunai karena rata-rata DPRD punya rumah. Uang itu sebenarnya untuk sewa rumah, berarti masuk ke mereka. Itu uang yang besar. Belum tunjangan komunikasi intensif, itu besarnya bisa 7 sampai 8 kali dari uang representasi,” papar Endi.

Jika dirata-ratakan, kata dia, DPRD kabupaten bisa mendapatkan Rp 30 juta sampai Rp 35 juta per bulan. Sementara, untuk DPRD Provinsi mendapatkan rata-rata Rp 50 juta hingga Rp 55 juta per bulan.

“Belum lagi, fasilitas mereka sangat memadai. Kecuali kalau mereka mencari uang untuk pembiayaan politik, misalnya untuk setor ke partai atau membangun basis kekuatan untuk pemilihan umum berikutnya. Tapi, itu persoalan lain,” tandas dia.

Lebih lanjut, Endi mengatakan, momentum kenaikan gaji DPRD dinilai tidak tepat dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, kenaikan gaji DPRD terjadi ketika kita mengalami kekurangan keuangan daerah karena adanya pemotongan dana transfer dari pusat ke daerah yang sangat besar.

“Kedua, momentum ini terjadi ketika kapasitas anggota DPRD berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia, masih rendah sehingga kualitas demokrasi kita juga rendah,” kata dia.

Ketiga, kenaikan gaji DPRD ini terjadi ketika alokasi APBD belum proporsional antara belanja publik dan belanja birokrasi. Menurut Endi, belanja birokrasi daerah masih sangat besar dibandingkan belanja publik untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan publik.

“Kalau DPRD tidak mau setiap hari orang sodor proposal atau orang sakit datang ke dia, maka harus samakin besar anggaran untuk belanja publiknya. DPRD harus memperjuangankan itu. Sehingga, dengan tersedianya fasilitas publik, masyarakat tidak banyak lagi datang menyerahkan proposal kepada DPRD,” pungkasnya.(RR/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password