breaking news New

Usul Revisi PP 77/ 2014, Nurkholis : Logika Luhut Perlu Direvisi

Jakarta, kabarnusantara.net –Menteri Kordinator Kemaritiman yang juga selaku Plt menteri ESDM, Luhut Panjaitan menilai revisi terhadap PP 77/ 2014 yang mengatur tentang kontrak-kontrak pertambangan baru dapat diperpanjang oleh pemerintah paling cepat 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir lebih tepat ketimbangan merevisi UU Minerba. Menurutnya, PP inilah yang menghambat kepentingan investor tambang yang ingin berinvestasi miliaran dollar di Indonesia, karena tanpa kepastian kontrak jangka panjang, investor akan ragu berinvestasi.

“Untuk pembangunan smelter misalnya, Freeport masih enggan membangunnya kerena belum mendapat kepastian perpanjangan kontrak. Karena korporasi tambang AS itu tak ingin uang triliunan rupiah yang ditanamkan habis untuk membangun smelter, lalu kontraknya tak diperpanjang setelah 2021, “kata Luhut usai rapat di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Staf DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nurkholis memberi tanggapan negatif dari gagasan Luhut tersebut. Menurutnya, tak ada yang perlu direvisi dari PP itu selain merevisi logika Pak Luhut itu sendiri. 

“..logika Pak Luhut lebih perlu direvisi ketimbang menggagas revisi PP 77/ 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batu Bara (Minerba) itu. Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM sementara harus belajar dari pengalaman panjang terhadap komitmen sejumlah investor tambang di Indonesia selama ini, jangan pura-pura lupa dan buta. Freeport sebagai perusahaan tambang raksasa sudah berkali-kali berjanji akan membangun smelter di Gresik, namun sampai batas waktu toleransinya akan berakhir Januari 2017 mendatang, belum sejengkalpun adanya progress untuk mewujudkan janji itu. Bahkan, untuk menyiapkan lahannya saja belum ada, “tegas pemuda asal Manggarai Timur – NTT ini.

Dirinya menambahkan, relaksasi yang diberikan pemerintah selama 3 tahun (2014-2017) kepada Freeport untuk membangun pabrik pemurnian (smelter) di Indonesia harusnya menjadi titik ukur (bencmark) dari i`tikad baik buruk Freeport, termasuk sejauh mana mereka tunduk pada aturan pemerintah Indonesia. Kalau lahannya saja belum ada, ini berarti sangat jelas dia (Freeport) sudah membokongi pemerintah. 

“Apakah Pak Luhut sendiri bisa jamin setelah Freeport mendapat perpanjangan kontrak akan bangun smelter ? Lalu apa yang bisa dikakukan pemerintah jika ternyata Freeport ingkar lagi ? Tentu pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan bodohi rakyat dengan logika yang berandai-andai, “pungkasnya. 

Sebelumnya, “saya hanya melihat bahwa Freeport ini hanya tetap ingin mendapatkan perpanjangan kontrak mereka baru membangun smelter”, kata Luhut.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password