breaking news New

Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman: Sebuah Anatomi

Oleh: Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH

Salah satu alasan mengapa dipisahkannya kekuasaan kehakiman sebagai cabang kekuasaan negara adalah adanya kehendak untuk tersedianya cabangkekuasaan negara yang merdeka dan independen dalam menyelesaikan sengketa antar individu ataupun antara negara dan warga negaranya. Perihal kemerdekaan peradilan tersebut dimaksudkan sebagai tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar pengadilan, terutama kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, koridor hukum berupa pengaturan undang-undang bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tidak terbatas merupakan salah satu cerminan pembatasan pelaksanaan fungsi peradilan yang terlihat pada pengaturan kompetensi peradilan dan wilayah yurisdiksi pengadilan, yang dilakukan untuk kepentingan perlindungan hak-hak para pihak yang berhendak menyelesaikan kepentingannya di peradilan. Dalam konteks pembatasan tersebut di atas, A.V. Dicey kemudian mengatakan bahwa pengadilan tidak memiliki posisi independen yang sempurna. Alexis de Tocqueville memberikan tiga ciri bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka.Pertama, kekuasaan kehakiman di semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, dimana pengadilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi. Kedua, fungsi peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum. Namun, jika hakim menolak menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum dimana dia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut. Ciri ketiga adalah kekuasaan kehakiman hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Pada hakikatnya, pelaksanaan fungsi peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan. karena itu, jika suatu putusan berujung pada terbuktinya suatu kejahatan keji, maka pelakunya dapat dihukum. Demikian juga halnya, apabila hakim memutuskan adanya pelanggaran, maka ia dapat memutuskan hukuman denda bagi pelakunya.

​Independensi maupun kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi begitu saja, karena kekuasaan-kekuasaan di luar pengadilan memiliki potensi mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan.Sejarah dunia membuktikan, bahwa pemerintahan di Prancis sebelum terjadinya revolusi Prancis 1789, dimana peradilan merupakan bagian dari kekuasaan yang absolut. Maka keberadaan kekuasaan kehakiman yang tidak Independen dan tidak merdeka sangatlah berbahaya, karena proses peradilan akan secara mudah dimanipulasi untuk mencegah pengadilan mempertanyakan konstitusionalitas tindakan-tindakan inkonstitusional atau semena-mena oleh pelaksana kekuasaan negara. Namun, apabila terdapat kekuasaaan kehakiman yang terjamin kemerdekaannya, maka diyakini pengadilan akan menjadi suatu mekanisme yang sangat kuat untuk mempertahankan konstitusi dan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut maka tampaklah adanya hubungan korelasi dan sebab-akibat antara fungsi pengadilan dan proses demokratisasi, dimana pembentukan dan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman seharusnya diciptakan secara aktif oleh para sarjana hukum dan para politisi sebagai suatu keniscayaan yang harus diwujudkan, terutama bagi negara-negara yang sedang tahap demokratisasi ataupun menata corak demokrasi apa yang sesuai bagi perkembangan negara tersebut.

​Kekuasaan kehakiman dapat diuji melalui dua hal, yaitu perihal ketidakberpihakan (impartiality) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (political insularity). Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta persidangan, bukan atas keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas hakim memang bukan sesuatu yang mudah di deteksi, dimana hal itu hanya dapat dilacak dari perilakunya selama menjadi hakim vis-a-vis keterkaitannya dengan pihak berpekara dalam konteks hubungan sosial maupun hubungan politik. Jeremy Bentham mempunyai pendapat yang lebih lugas mengenai apa yang disebutnya sebagai Imprasialitas hakim, yaitu: “where is the caue of in which any the slightest departure from the rule of impartiality is, in the eye of justice and reason , anything else the criminal on the part of the judge?”. Oleh karena itu, Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (collegial) dengan pihak yang berpekara. Karenannya, hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika dia melihat adanya potensi imparsialitas. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hakim harus mengundurkan diri kalau dirinya memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak yang berpekara atau diperiksa di muka pengadilan.

​Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim, sikap demikian menjadi penting mengingat agar posisi dia tidak dijadikan alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik. Lain halnnya dengan pandangan Montesquieu melihat apa yang dikenal sebagai kemerdekaan kekuasaan kehakiman maupun independensinya, Montesquieu berpandangan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lain merupakan “mulut undang-undang”, sehingga putusan hakim merupakan suatu putusan hukum, bukan dipandang sebagai putusan politik. Putusan Pengadilan semata merupakan konkretisasi apa yang dimuat dalam undang-undang, bukan lahir dari tekanan ataupun lobi politik. Oleh Karena itu, penting artinya keterputusan relasi dengan dunia politik dari seorang hakim yang nantinya juga sangat mendukung imparsialitas proses peradilan. Syarat keterputusan dengan dunia politik ini merupakan sesuatu yang masuk akal, karena seorang hakim diasumsikan menjadi bagian dari partai politik tertentu atau menjadi pemilih partai politik tertentu dalam pemilihan umum. Karena itu, keterikatan seorang calon hakim dengan partai politiknya harus dilepaskan ketika dia diangkat menjadi hakim.

​Max Webber melihat imparialitas sebagai nilai anutan utama bagi pejabat-pejabat publik. Birokrasi, menurut Webber, ditandai dengan semangat formalistik yang impersonal, atau sine ira et studio. Seorang birokrat dalam menjalankan tugasnya diasumsikan bertindak tanpa sifat-sifat benci atau senang, dan bahkan sekalipun tanpa afeksi ataupun sikap yang berlebihan. Dengan kata lain, pelaksanan tugas birokrasi dilakukan tanpa pertimbangan-pertimbangan pribadi. Karena itu, dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas peradilan, seorang hakim harus melepaskan dirinya dari pertimbangan pribadi atau kepentingan kolegial ataupun aosiasi politik. Tentunya penerapan yang ideal tersebut tergantung pada mekanisme penerapan nilai-nilai tersebut, karena tidak dapat dibebankan hanya pada komitmen individual. Melanjutkan Pembahasan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman, Joel G Verner mengatakan:​

” …..[the ability] to decide cases on the basis of established law and the merits of the case’, without substansial interference from other political or goverment agents”

Intervensi substansial tersebut dapat dilihat pada adanya tekanan kepada hakim mulai dari proses penunjukan hakim sampai kepada proses persidangan suatu kasus. Tekanan kepada hakim dapat berupa intimidasi atau ancaman fisik sampai kepada tekanan melalui media masa. Tekanan dapat datang baik dari kelompok politik ataupun pihak-pihak yang diperiksa di pengadilan. Tekanan kepada hakim tersebut membuka peluang bagi ketidak netralan hakim dalam memeriksa suatu perkara. Hakim pada akhirnya menjatuhkan putusan bukan didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, tetapi lebih pada keberpihakan pada salah satu pihak sebagai upaya menyelamatkan diri. Berangkat dari potensi gangguan terhadap pelaksanan tugas peradilan, maka kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

Judicial indepence refers to the existenxe of judges who are nit manipulated for political gain, who are impartial toward the parties of a diputes, and who form a judicial branch which has the power as an institution to regulate the legality of government behaviour, enact “neutral” justice, and determine significant constitusional and legal values”

Penegakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sesungguhnya telah menjadi masalah internasional. Dalam konferensi tahunan sembilan belas di New Delhi, pada 22 Oktober 1982, International Bar Asociation (IBA) merumuskan “code of minimun standards of judicial independence”, antara lain, yaitu:

1. (a) individual judge should enjoy personal independence and substantive independence; (b) Personal Independence means that the terms and conditions of judicial service are adeuately secured, so as to uensure that individuals judges are not subject to executive control; (c) Substantive Independence means that in the discharge of his judicial function, a judge is subject to nothing but the law and commands of his conscience.

2. the judiciary as a whole should enjoy autonomy and collective indepence vis-a vis the executive

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak hanya dimanifestasikan dalam tiga prinsip-prinsip tersebut, yang masih berbentuk suatu konsepsi yang ideal. Konsep ideal tersebut masih harus dijabarkan ke dalam konsep operasional, yaitu:

1. (a) Participation in Judicial appoinment and promotions by the executive or legislature is not inconsistent with judicial indepence, provided that appointment and promotions of judges are vested in judicial body, in which members of judiciary and the legal professions form a majority; (b) Appointments and Promotions by a non-judicial body body will not be considered inconsistent with judicial independence in country where, by long historic and democratic tradition, judicial appointments and promotion operate of the executive.

2. (a) the executive may participate in the discipline of judges, only in referring complaints against judges, or in the initation of disciplinary proceedings, but not the adjudication of such matters. the power of discipline or remove a judge must be vested in an institution which is independent of the Executive; (b) the power of removal of a judge should preferably be vested in judicial tribunal; (c) the legislautre may be vested with the power of removal of judges, preferably upon a recommendation of a judicial commision.

3. the executive shall not have control over judicial functions

4. Rules of procedures and practive ahall be made bya legislation or by the judiciary in cooperation with legal profession, subject to parliament approval.

Penegasan bahwa penunjukan maupun promosi hakim dapat menjadi tolak ukur seberapa jauh kemerdekaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara universal, karena pada tingkat teknis penunjukan maupun promosi hakim membuka celah bagi intervensi cabang-cabang kekuasaan kehakiman

Pasang Surut Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman 

​Sejak awal disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 politik hukum pembentukannya memang menghendaki dikemudian hari disusun maupun ditetapkan UUD yang bersifat tetap dan tidak bersifat sementara. Namun dalam pelaksanaannya justru UUD 1945 pernah disakralisasi maupun dijadikan senjata bagi pemikiran politik penguasa maupun legalisasi kekuasaan yang absolut. Kondisi yang demikian tidak lantas menjadikan UUD 1945 ditinggalkan atau dilakukan pembaruan meskipun pada era-era tertentu UUD 1945 pernah ditinggalkan, namun kenyataannya kehendak politik untuk menggunakan dan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 secara 4 (empat) tahap menjadi tidak terelakkan. UUD NRI Tahun 1945 yang sejatinya melengkapi atau menyempurnakan sistem yang telah dibangun dalam UUD 1945 namun ternyata kerapkali menuai nada sarkasme dari para sarjana dalam melihat hasil perubahannya, meskipun masih menggunakan tahun 1945 dalam perubahan hasil UUD, namun secara keseluruhan perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang menjurus kepada pembaruan UUD (renewal) sehingga RM. AB Kusuma menyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 seharusnya bernama UUD 2002. Dibalik pro dan kontra mengenai hasil dan prosedur perubahan UUD 1945, salah satu poin yang penulis anggap sesuatu yang positf adalah konsistensi pembentuk UUD untuk merumuskan kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman dan kemerdekaan atas kekuasannya, baik dalam kerangka normatif UUD 1945 dan UUD NRI Tahun 1945. Jaminan dalam konstitusi ini menunjukan bahwa arah politik hukum dari cabang kekuasaan kemerdekaan di Indonesia adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dari cabang kekuasaan lainnya, penulis memandang bahwa kemerdekaan yang dikehendaki pembentuk UUD dan perubah UUD didasari pemikiran bahwa fungsi mengadili atas perselisihan, sengketa, maupun permohonan atas dasar hukum harus diputus oleh cabang kekuasaan yang harus steril dari interaksi politik antara cabang kekuasaan lainnya.

​Perumusan UUD 1945 tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman sesungguhnya memang tidak mencakup pengorganisasian atau hubungan organisatoris antara organisasi kekuasaan kehakiman dengan organisasi kekuasaan pemerintahan negara maupun organisasi kekuasaan legislasi. UUD 1945 melalui Pasal 24 dan Pasal 25 hanyalah menegaskan prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka dan itu dapat diartikan berlaku bagi fungsi peradilannya. Oleh sebab itu, sejak kemerdekaan pada saat pembentukan kabinet pertama (2 September 1945) di lingkungan eksekutif telah dibentuk Departemen Kehakiman yang eksistensinya berlanjut sampai orde baru. Keadaan demikian mungkin disebabkan situasi revolusi dan pengalaman bernegara yang baru dimulai, maka meskipun ketika itu ada Departemen Kehakiman disamping Mahkamah Agung, dapat dikatakan tidak ada yang mempersoalkan khususnya apabila dikaitkan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman di dalam UUD 1945 tidak dibingkai dengan struktur organisasi tertentu. Keadaan itu berlangsung tanpa membawa kontroversi yang berarti.

Namun Konfigurasi politik yang berubah khususnya sejak kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 1967, Pemerintah dibawah doktrin demokrasi terpimpin menerbitkan UU No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung. Dengan disebutkan secara terang-terangan pada Pasal 7 UU No. 19 Tahun 1964 bahwa pembinaan teknis administratif dan finansial para hakim dilakukan oleh Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen di Lingkungan ABRI Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 juga ditentukan bahwa kekuasaan pemerintahan negara boleh mencampuri kekuasaan kehakiman atas tafsir bebas Presiden terhadap keadaan yang sangat mendesak. Oemar Seno Adji mengutarakan bahwa UU No. 19 Tahun 1964 berhadap secara diametral dengan Prinsip UUD 1945 yang justru menghendaki adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Apalagi Penjelasan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 menyebutkan bahwa “Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang”. Keadaan ini senada dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 UU No. 13 Tahun 1965 yang memuat materi bahwa “Dalam hal di mana presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan”. Materi tersebut menunjukan bahwa hukum sendiri menentukan bahwa Presiden dapat masuk ke dalam kekuasaan mengadili dan secara tidak langsung hukum menentukan bahwa kekuasaan kehakiman tidak merdeka atas kekuasaannya meskipun UUD 1945 tidak menyatakan demikian. Keadaan ini semakin memperjelas ketika dihadapkan bahwa Hakim Agung diangkat oleh Presiden atas usul DPR-GR dan Menteri Kehakiman, Maka sukar kekuasaan kehakiman dapat mencapai kemerdekaannya ketika peraturan perundang-undangan tidak menjabarkan UUD 1945 secara selaras. Oleh karena itu, jelas bahwa sejak kembali ke UUD 1945 pemerintah orde lama memproduk dua UU yang secara terang-terangan tidak memberikan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman padahal konstitusi telah mengamanahkannya.

Setelah orde lama runtuh yang ditandai dengan dimakzulkannya Presiden Soekarno, maka Orde baru lahir dengan tema menegakkan kehidupan konstitusional atau melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Atas hal tersebut, maka upaya memberikan kemerdekaan pada kekuasaan kehakiman mulai diserukan untuk direalisasikan. Keluarnya Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dapat dianggap sebagai pernyataan bahwa kedua produk orde lama terutama menyangkut kekuasaan campur tangan yang diberikan UU kepada Presiden untuk masuk ke ranah kekuasaan kehakiman dalam mengadili adalah inkonstitusional. Namun, mengenai eksistensi Departemen Kehakiman masih menjadi persoalan, sebab dengan adanya Departemen Kehakiman dapat timbul pandangan bahwa kekuasaan kehakiman tidak sepenuhnya merdeka. Untuk menjamin kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya seharusnya merupakan urusan teknis administratif dan finansial hakim tidak diletakkan di bawah Departemen Kehakiman melainkan sekaligus diserahkan kepada MA sebagai lembaga yudikatif. Agaknya tidak proporsional apabila hakim dibina oleh satu unit organisasi yang bernaung di bawah lembaga eksekutif seperti Departemen Kehakiman meskipun itu hanya menyangkut administratif dan finansial. Paling tidak timbul kesan bahwa para hakim merupakan bawahan eksekutif selain bawahan MA menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan.  

Pada awal Orde baru, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Jawa Tengah menyampaikan pendapat agar badan-badan peradilan baik secara organisatoris maupun secara administratif finansial diletakkan di bawah MA sebagai alat perlengkapan negara yang berdiri sendiri dan sejalan dengan itu Departemen Kehakiman tidak diperlukan lagi. Namun, jika tugas-tugas Departemen Kehakiman selain Pembinaan badan peradilan masih dipandang perlu maka dapat dilakukan oleh sebuah departemen, maka departemen itu tidak bernama Departemen Kehakiman melainkan diberi nama lain seperti Departemen Hukum dan Perundang-Undangan atau nama lainnya. Lontaran IKAHI Jawa Tengah ini kemudian diambil alih menjadi sikap Pengurus Pusat IKAHI melalui putusan tanggal 16 Juni 1996 yang ketika itu mendapat dukungan dari Ketua MA dan Menteri Kehakiman sendiri. Untuk menangani Proses Peralihan itu di lingkungan Departemen Kehakiman dibentuk Ditjen badan-badan Peradilan. Pada awalnya Ditjen ini dianggap sebagai langkah awal untuk memindahkan segala urusan peradilan umum kepada MA dalam arti bahwa Ditjen ini bekerja untuk melaksanakan perintah MA.

Namun, langkah awal tersebut ternyata harus surut ketika pada tahun 1970 diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang ternyata masih menganut sistem pembinaan administratif dan finansial hakim oleh eksekutif. Pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara; sedangkan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa “Badan-Badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 ayat organisatoris, administratif finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen bersangkutan”. Dengan demikian, setiap hakim pada tingkat pertama dan kedua adalah pegawai negeri sipil yang berada dibawah kekuasan satu unit eksekutif yang disebut sebagai departemen meskipun terbatas dalam urusan organisatoris dan administratif finansial. Hal ini tetap dapat menjadi persoalan jika dikaitkan dengan keinginan untuk mengimplementasikan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Meskipun hakim berada di bawah Departemen Pemerintahan dalam bidang organisatoris dan administratif finansial, namun adanya kekhawatiran akan gangguan kebebas-merdekaan hakim menjadi beralasan, sebab bagaimanapun karier hakim akan bergantung juga kepada departemen. Meskipun secara formal hakim memiliki kebebasan dalam menangani suatu perkara (dalam kedudukannya sebagai hakim), mungkin terjadi bahwa sebagai pegawai negeri secara psikologis sang hakim tidak berani mengambil sikap atau membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang merupakan Induk Korpsnya. Kekhawatiran atas terhambatnya karier atau dimutasikan ke daerah-daerah kering dapat saja mempengaruhi hakim dalam menangani suatu perkara, apalagi jika perkara itu menyengkut kepentingan instansi pemerintah atau oknum pejabat atau keluarganya.

Dengan peletakan hakim sebagai aparat eksekutif, secara organisatoris lebih mudah terjadi intervensi atas kebebasan hakim oleh kuatnya kekuasaandi luarnya. Karakter ini sesuai dengan watak korps dan birokrasi yang pada umumnya mempunyai ikatan-ikatan tertentu bagi anggota-anggotanya. Oleh sebab itu, keinginan agar pembinaan badan peradilan diletakkan di bawah satu atap MA menjadi desakan-desakan yang masif diserukan sebagai agenda politik hukum untuk membangun kekuasaan kehakiman yang merdeka pada masa era orde baru. Namun upaya untuk mencapai suatu konsep one roof system kekuasaan kehakiman pada masa orde baru selalu menemui jalan buntu tembok sistem politik yang totaliter dan tertutup menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pengawalan konstruksi yuridis mengenai kekuasaan kehakiman yang telah digariskan melalui UU No. 14 Tahun 1970. Daniel S. Lev mencatat perdebatan di sekitar gagasan untuk melepaskan para hakim dari Departemen Kehakiman yang dikehendaki oleh para hakim sendiri, sedangkan di sisi yang lain Menteri Kehakiman Seno Adjie yang mewakili rezim Orde Baru tidak menghendaki pelepasan kekuasaan kehakiman dari Departemen Kekuasaan Kehakiman. IKAHI berpendapat bahwa pengaturan keuangan dan pengawasan oleh Dapartemen Kehakiman akan menciptakan sarana pihak pemerintah untuk menyusupkan paksaan halus terhadap para hakim. Namun demikian, gagasan IKAHI dianggap kalangan pemerintah sebagai tuntutan yang salah, permusuhan dan penuh dengan nuansa penghianatan.

Selain UU No. 14 Tahun 1970, hambatan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka juga dapat dijumpai pada bagian lain dari UU No. 2 Tahun 1986. UU ini mensyaratkan bahwa seorang harus menjadi pegawai negeri untuk dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, karena hakim adalah pegawai negeri, maka dia harus tunduk pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU tersebut menuntut monoloyalitas hakim dalam berorganisasi, yaitu menjadi Korps Pegawai Negeri (Korpri). Karena hakim adalah anggota Korpri, maka mempunyai konsekuensi logis harus mendukung Golkar. Loyal terhadap Golkar berarti juga kepada pemerintah. Hal itu mudah terlihat dari posisi hakim yang ketika mengadili perkara pidana politik atau perkara perdata dengan pemerintah sebagai pihak dalam perkara yang diperiksa.

Kondisi-kondisi yang demikian itu jelas menunjukan bahwa dalam langgam politik yang demikian otoktratis sejak kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan kemudian dilanjutkan oleh rezim orde baru hingga medio 1998 menunjukan bahwa konsepsi kemerdekaan direduksi ke dalam karakter kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang kompromistis atau bahkan kemerdekaan yang dijalankan harus beriringan dengan kehendak politik pemerintahan. Meskipun kedudukan kekuasaan kehakiman pada era orde lama dengan langgam demokrasi terpimpinnya dan era orde baru memiliki perbedaan, namun secara fungsi kedua era yang tersebut memposisikan kekuasaan kehakiman secara sama, yakni memposisikan sebagai kekuasaan negara yang tidak merdeka menegakkan hukum dan keadilan.

Pasca jatuhnya pemerintahan orde baru pada 21 Mei 1998, membawa tuntutan pembaharuan reformasi di segenap lapangan elemen negara dan secara khusus mereformasi hukum dan kelembagaan negara. Pemikiran reformatif dalam bidang hukum yang menjadi fokus adalah berkenaan dengan peran kekuasaan kehakiman yang muncul dalam era reformasi pada pertengahan dan akhir tahun 1990-an adalah bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan lembaga kekuasaan kehakiman harus ditangani oleh kekuasaan kehakiman sendiri, yaitu oleh lembaga peradilan. Syamsul Irsyad mengemukakan apabila eksekutif masih menangani organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan mengakibatkan beban peradilan tidak berdiri independen, terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif. Pada akhirnya upaya penerapan konsep peradilan satu atap yang telah dirumuskan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 35 Tahun 1999 menginspirasi Perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang ketentuan normanya lebih memperjelas dan menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mendudukan kekuasaan kehakiman secara tegas dibandingkan dengan Pasal 24 UUD 1945 yang seolah-olah dapat ditafsirkan bahwa kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman bergantung pembentuk undang-undang. Perumusan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan penjelasan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus merdeka dalam menyelenggarakan peradilan dalam kekuasaannya untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan rumusan yang demikian itu maka rumusan UUD mengenai kekuasaan kehakiman lebih menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Salah satu upaya awal untuk menciptakan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diamanahkan UUD NRI Tahun 1945 adalah dengan menerapkan konsep peradilan satu atap. Hal ini didahului dengan pengusulan perubahan 5 (lima) undang-undang dibidang peradilan melalui sidang paripurna pada tanggal 24 September 2002. Kelima UU tersebut antara lain: UU No.14 Tahun 1970 yang terlebih dahulu diamandemen dengan UU No.35 Tahun 1999, UU No. 2 Tahun 1986, UU No.4 Tahun 1985, UU No.5 Tahun 1971, dan UU No. 5 Tahun 1986. Kelima UU tersebut dirubah maupun diamandemen dengan UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU No.4 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1999, serta UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya DPR juga telah berhasil melakukan perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara. Selain itu, untuk melaksanakan amanat uu tersebut di atas ditindaklanjuti dengan beberapa Keputusan Presiden dan beberapa Surat keputusan MA, yakni (1) Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha negara ke MA, (2) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke MA, (3) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, (4) Peraturan presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, (5) Surat Petunjuk Ketua MA No. KMA/225/IV/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Selama Masa Peralihan, dan (6) Keputusan Ketua MA RI No. KMA/033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan nama, Pakaian Dinas, dan bendera Pengadilan dalam Rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung.

Setelah diubahnya UU Paket Peradilan tersebut, formulasi kekuasaan kehakiman menjadi lebih terjamin atas kebebasan dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya khususnya setelah kehadiran MK melalui UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kehadiran UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kehadiran MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memberikan jaminan tersendiri bagi pencapaian kekuasaan kehakiman yang merdeka dikarenakan MK dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah kewenangan yang mengadili buah hasil kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Kewenangan tersebut antara lain: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) Memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan (5) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Atas beberapa kewenangan yang dimiliki oleh MK tersebut, pola kekuasaan kehakiman yang berkembang setelah Perubahan UUD 1945 menjadikan pola hubungan kelembagaan yang saling mengimbangi dan mengawasi (checks and balances). Selain itu, komposisi Hakim Konstitusi yang diusulkan berasal dari tiga lembaga dari tiga cabang kekuasaan negara, yaitu Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh presiden (3 orang), Hakim Konstitusi yang diusulkan dari DPR (3 orang), dan Hakim Konstitusi dari MA (3 orang) merupakan bentuk upaya pencapaian suatu kemerdekaan kekuasaan kehakiman.Jika terdapat lowongan jabatan, maka lembaga yang akan mengisi lowongan tersebut adalah lembaga darimana pencalonan hakim sebelumnya berasal. Misalnya, hakim “A” meninggal dunia atau diberhentikan, maka apabila pengusulan pencalonannya sebelumnya berasal dari Pemerintah, berarti Presidenlah yang berwenang menentukan calon pengganti hakim yang meninggal tersebut. Jika pencalonannya sebelumnya berasal dari DPR, maka pengisian jabatan penggantinya juga harus diajukan oleh DPR setelah melalui proses pemilihan sebagaimana seharusnya. Dengan kata lain, dalam rekruitmen hakim konstitusi, MK berhubungan erat dengan 3 (tiga) lembaga negara yang sederajat, yaitu: Presiden, DPR, dan MA. Selain hal-hal yang diuraikan di atas, hubungan antara MK dengan MA juga terkait dengan materi perkara pengujian undang-undang. Setiap perkara yang telah diregistrasi wajib diberitahukan kepada MA, agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan di bawah undang-undang yang bersangkutan oleh MA dihentikan sementara sampai putusan atas perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan dibacakan oleh MK. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh MA.​

Epilog 

​Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dijaminoleh konstitusidi hampir negara yang menjalani transisi demokrasi. Kekuasaan kehakiman menjadilebih aktifdalampenyusunananggaranperadilan,meskipun masih belum memilikidana yangmemadai untukyang tepatkinerja. Dibalik kemajuan yang signifikan tersebut ada jugakurangnya dukungan daricabangkekuasaan lain sertadi beberapa negaratransisi yang menjalani transisi demokrasi akan menghadapikepercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman.

​Hakim dinegaratransisisekarang banyakmenikmatimasahidupataurelatifjangka panjangdarikantor dantelah mendapatkanstatus yang lebih tinggi.Merekajugadapat menikmatigaji yang lebih tinggi, meskipun secara umumperadilanremunerasitidakmemadai. Karena itu, pengadilantidak dapatmempekerjakanberkualitas baikpengacara. Lebihberbahaya, adatersebar luasperadilankorupsi dinegaratransisibanyak.Nominasidan pengangkatanprosedurjugapentingkarenahakimprofesionalberkualitascenderungmenjadi terlaludipengaruhi. Selain itu, janjitransparan danpartisipatifprosedurdapat membantuhakimuntuk merdeka darimereka yangmencalonkan danmengangkat mereka. Adakecenderungandi sejumlahnegaratransisi menujujanjiperadilanmenjadi lebihberdasarkan jasadantransparan.Independensi peradilanharusberjalan seiringdenganperadilanakuntabilitas. Akuntabilitasperadilanakan membantupengadilan dalammembangunkepercayaan publikdalamsistem pengadilan. Akuntabilitasini jugadiperlukan untuk melawankorupsi peradilandanmeningkatkankualitaslayananperadilan. Kemerdekaanyudisialdan akuntabilitasharusseimbang.

​Kecenderungan yang terjadi pada setiap negara yang mengalami masa kepemimpinan otoritarian adalah diberangusnya taji pemegang kekuasaan kehakiman (judiciary). Pola sama yang senantiasa dilakukan adalah dengan meminimalisasi atau bahkan mengeliminasi independensi yang dimiliki oleh lembaga judicial. Pengalaman negara-negara yang saat ini sedang berada dalam tahap transisi menuju demokrasi menegaskan argumentasi tersebut. Misalnya yang terjadi di Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Afrika Selatan, Angola, Burundi, Afganistan, East Timor dan bahkan Indonesia. Minimnya tingkat kepercayaan masyarakat akan lembaga peradilan menjadi salah satu indikasi atas rendahnya tingkat independensi yang dimiliki yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Pada masa otoritarian itu lembaga peradilan menjadi alat bagi rezim agar mendapat legalisasi dan justifikasi sehinggaterlindungi secara hukum. Lembaga peradilan dinilai gagal menjadi pengawal hukum dan pelindung hak asasi manusia.Tak Pelak, permasalahan yang sama yaitu mandulnya taji lembaga judicial juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Apabila merujuk kepada teori hukum sebagai resultante, maka perubahan tatanan sub sistem sosial akan memberikan pengaruh kepada hukum yang berlaku dan kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam suatu tatanan sub sistem tertentu atau lebih spesifik dalam sistem politik tertentu.

***

Tulisan ini adalah materi seminar hukum bertema “Menjaga dan mengawasi independensi dan integritas lembaga peradilan” yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nasional pada Hari Jumat, 16 September 2016 di UNAS.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password