breaking news New

DPD Minta BPS Perbaik Data Penerima Bantuan

Jakarta, kabarnusantara.net- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta Badan Pusat Statistik (BPS) agar memperbaiki dan memperbaharui (update) data terkait penerima bantuan. Pasalnya, para penerima bantuan di daerah-daerah banyak yang salah sasaran. Masyarakat yang seharusnya tidak menerima malah memperoleh bantuan. Sebaliknya yang benar-benar membutuhkan malah tidak diberikan.

“Ini kenapa bisa terjadi. Benarkah BPS mengambil data di masyarakat? Atau dikarang-karang saja? Banyak sekali yang salah sasaran di daerah-daerah. Masyarakat protes dan mengeluh kepada kami,” kata anggota DPD dari propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu dalam rapat kerja (Raker) Komite IV dengan Kepala BPS K Suhariyanto di gedung DPD, Jakarta, Senin (19/9).

Andre, sapaan akrab Adrianus Garu mengatakan setiap turun reses, masyarakat selalu menanyakan data penerima bantuan. Beberapa penerima bantuan yang ditanyakan seperti bantuan beras miskin (Raskin), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), subsidi pupuk, dan dana sejumlah program lainnya.

“Ada masyarakat yang sampai berantem (berkelahi) karena masalah data ini. Masa yang sudah meninggal tetap diberikan bantuan. Yang punya banyak rumah dan berpenghidupan yang layak diberi bantuan. Yang tidak punya anak bersekolah juga menerima bantuan. Sementara yang miskin dan tidak mampu tidak diberikan,” jelas Andre.Saat ditanya dari mana sumber data tersebut, masyarakat mengaku dari BPS. Sumber datanya dari pendataan BPS.

Anehnya, masyarakat setempat tidak tahu kapan BPS mengambil data. Tahu-tahu sudah ada datanya. Lebih aneh lagi adalah ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Camat hingga Bupati tidak dilibatkan dalam pendataan. Padahal mereka yang punya wilayah dan mereka yang tahu masyarakatnya. BPS jalan sendiri tanpa koordinasi dan mengandeng aparat setempat.

“Saya minta semua ini diperbaiki. Kasihan masyarakat di daerah. BPS jangan jalan sendiri. Libatkan aparat setempat. Pemerintah Daerah harus diajak untuk ikut mendata. Kalau tidak ini akan terus kacau,” tegas mantan anggota DPRD Kabupaten Manggarai ini. 

Dia juga meminta BPS agar memperbaiki data penerima bantuan yang ganda (double). Yang terjadi di lapangan adalah satu orang bisa menerima beberapa bantuan sekaligus. Sudah menerima bantuan rumah murah, kemudian dapat lagi Raskin. Lalu orang bersangkutan dapat lagi KIP dan KIS. Belum bantuan-bantuan lainnya. 

“Persoalannya, lagi-lagi orang yang mendapatkan orang yang berpenghidupan layak. Sementara yang seharusnya berhak menerima dilewatkan. Ini menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Saling curiga terjadi. Masyarakat mencurigai kepala desanya yang mempermainkan. Saat ditanya kepada kepala desa, dia mengaku tidak tahu. Katanya data dari BPS. Jadi yang begini-begini harus diperbaiki,” tutupnya. 

Menanggapi kritik anggota Komite IV tersebut, Kepala BPS K Suhariyanto mengemukakan dari pantuan BPS, pemerintah yang memberikan bantuan masih banyak menggunakan data lama yaitu data tahun 2011. Belum ada update data atas pemberian bantuan yang diberikan.

Padahal BPS sudah memperbaharui data pada 2015. Data terbaru sudah diserahkan ke pemerintah bulan Desember 2015.

“Pengamatan kami belum lebih banyak daerah belum menggunakan data yang terbaru. Pembagian kartu-kartu itu kan pakai tender. Nah kalau sudah sampai tender, kami kan tidak masuk. Mereka tentu ambil sendiri datanya. Tetapi kelihatan mereka masih menggunakan data 2011,” ungkapnya. (Mart/Hipatios/KbN)

2 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password