breaking news New

DPD Minta Alokasi DAK Tepat Sasaran

Jakarta, kabarnusantara.net – Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta pemerintah agar pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat daerah. Pengalokasian DAK harus ditujukan kepada program-program prioritas seperti pembangunan jalan dan irigasi.

“Banyak sekali proyek-proyek di daerah seperti NTT terbengkalai. Di propinsi lain juga sama. Sebagian besar proyek-proyek itu dibiayai DAK. Kami minta tidak boleh  terjadi lagi seperti ini ke depannya,” kata anggota DPD dari propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu di Jakarta, Jumat (23/9).

Sebelumnya, Rabu (21/9) lalu, ia mengikuti rapat sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan DAK 2017 di kota Kupang. Rapat itu merupakan program Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang diikuti para Bappeda dari seluruh kabupaten dan kota se-NTT. Kegiatan itu adalah inisiatif Komite IV DPD untuk menjembatani pembahasan DAK dengan pemerintah daerah sehingga tepat sasaran. Dalam rapat tersebut, Andre, sapaan akrab Adrianus Garu telah mengingatkan pemerintah agar mengalokasikan DAK secara tepat sasaran.

DAK adalah alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu. Tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Andre memberi contoh sejumlah proyek di daerah yang didanai DAK. Ada pembangunan pasar tetapi tidak ada jual-beli. Pasar dibiarkan menjadi bangunan kosong. Demikianpun pembangunan terminal. Ada terminal tetapi tidak digunakan. Kemudian ada bangun dermaga tetapi tidak ada kapal yang merapat. Lalu ada pembangunan sekolah tetapi fasilitas tidak disiapkan.

“Ini kan habis-habiskan anggaran. Untuk apa dibangun kalau tidak digunakan? Jangan bangun proyek hanya untuk mendapatkan fee,” jelas anggota Komite IV DPD yang membidangi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan Pusat serta Daerah.

Dari data yang dia peroleh di daerah-daerah, proyek-proyek itu dibangun bukan berdasarkan kebutuhan daerah setempat. Proyek-proyek itu juga masuk tidak melalui mekanisme Musrenbang Daerah. Proyek-proyek tersebut disusupi oleh orang-orang tertentu seperti politisi, oknum birokrasi dan calo yang masuk ke Kemkeu atau DPR. Tujuannya untuk mendapatkan fee atau penghasilan atas proyek yang dilakukan.

“Semua karena nafsu calo dan kepentingan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Praktik seperti itu sudah saatnya dihilangkan,” tegasnya.

Dia meminta DAK diprioritas untuk pembangunan infrastrukrut seperti jalan, irigasi, dan jembatan. DAK juga harus prioritas kepada kabupaten dan kota yang masuk kategori “rendah”. Kabupaten kaya tidak boleh mendapatkan alokasi DAK tersebut.

“Kemkeu tidak boleh ikut permainan calo dan politisi. Pengucuran DAK harus berdasarkan kebutuhan, bukan mau mendapatkan fee,” tutupnya.(Hipatios/Mart/KbN) 

2 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password