breaking news New

Senator NTT Dukung Menkeu Tolak Dana Aspirasi

Jakarta, kabarnusantara.net – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu mendukung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menolak dana aspirasi yang diusulkan DPR.

Permintaan dana aspirasi tersebut dinilai tidak tepat karena tugas anggota DPR hanya membahas dan menetapkan anggaran bersama pemerintah, bukan mengeksekusi anggaran. Di sisi lain, permintaan itu bisa disalahgunakan sebagai ladang bancaan anggaran seperti dalam kasus Damayanti.

“Kalau cinta Dapil (daerah pemilihan, Red), DPR harus masukan aspirasinya lewat Musrenbang. Kemudian kawal sehingga menjadi program yang bisa dibawa Dapilnya. Bukan meminta dana aspirasi,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus Garu di Jakarta, Jumat (23/9).Sebagaimana diketahui, awal bulan September ini, DPR kembali meminta pemerintah lewat Menkeu agar menyetujui usulan dana aspirasi. Ketua DPR Ade Komarudin beralasan dana tersebut untuk kelancaran pembangunan di daerah pemilihan (Dapil). Usulan itu sudah berulang kali diminta DPR. Namun selalu batal karena dikritik masyarakat.

Andre meminta DPR untuk belajar dari kasus anggota DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti yang tertangkap KPK karena mamainkan anggaran. Dalam kasus itu, Damayanti terpilih dari Dapil Jawa Tengah (Jateng). Namun dia yang menentukan anggaran pembangunan jalan lintas Pulau Seram di Maluku.

“Damayanti itu Dapil-nya Jateng, tapi kok bisa ngatur anggaran di Maluku. Itu kan sudah tidak benar. Nanti jika dana aspirasi disetujui, juga akan diatur seperti itu. Sudah enggak benar kalau begitu,” jelas senator yang duduk di Komite IV DPD bidang Keuangan, Perbankan dan Hubungan Pembangunan Pusat serta Daerah ini.

Dia mencurigai kemauan DPR terhadap dana aspirasi bukan untuk aspirasi rakyat. Mereka hanya ingin menunjukkan kemurahan hati kepada konstituen sebagai senjata untuk merawat kepercayaan konstituen.

“Sangat jelas dana aspirasi ini inisiatif DPR, bukan inisiatif daerah yang disampaikan kepada DPR sebagai wakil. Apa yang dibawa DPR belum tentu menjadi jawaban untuk apa yang diinginkan konstituen tetapi keinginan DPR agar dinilai baik oleh warga di Dapil,” ujarnya.

Menurutnya, sejak menjadi anggota DPR atau DPD, mestinya sudah sadar bahwa mereka wakil rakyat yang menerima aspirasi masyarakat. Aspirasi itu dibawa ke tingkat pusat dan dikawal sehingga terbentuk dalam program. Program itulah yang menjadi pegangan anggota DPR untuk menjawab aspirasi daerahnya.

Dia mengusulkan daripada meminta dana aspirasi, lebih baik DPR menetapkan saja Musrenbang menjadi UU. Alasannya, Musrenbangnas adalah forum tertinggi untuk perencanaan pembangunan. Dalam forum itu, DPR dan DPD bisa titip program yang merupakan aspirasi masyarakat. Tinggal dikawal proses Musrenbang tersebut mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

“Jangan lagi pembahasan anggaran sistem titip proposal. Atau masuk dalam rancangan APBN lewat pintu belakang yang tidak pernah muncul di Musrenbang. Kalau mau perjuangkan keinginan masyarakat, kawal proses Musrenbang itu. DPR dan DPD bisa titip program yang merupakan usulan masyarakat. Karena forum tersebut merupakan forum resmi perencanaan pembangunan bangsa ini yang telah diatur UU,” tutupnya. (Hipatios/KbN)

3 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password