breaking news New

Judicial Review Penggunaan Bahasa Asing dalam Pendidikan di dalam Negeri

Bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa negara yang resmi dan telah menjadi amanat UUD NRI Tahun 1945 (BAB XV Pasal 36). Bahasa Indonesia terlahir dengan peristiwa SOEMPAH PEMUDA tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa tersebut menjadikan bangsa Indonesia bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan dan harga diri bangsa Indonesia hingga sampai pada Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945.

Bahasa Indonesia menjadi jati diri bangsa dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan budaya. Bahasa pemersatu itulah yang dinamai dengan bahasa Indonesia menjadi suatu bahasa yang harus dipelajari, dipahami, dihayati dan diamalkan hingga bahasa Indonesia membumi di Indonesia bahkan di dunia (Bahasa Internasional) sesuai dengan amanat Pasal 44 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Penggunaan bahasa asing dalam suatu negara bukan tanpa alasan dan bukan tanpa tujuan yang jelas. Penggunaan bahasa asing oleh suatu negara sudah dipraktekkan dalam masa penjajahan. Negara jajahan harus dapat menguasai bahasa dari negara penjajahnya, negara yang lemah dipaksa menggunakan bahasa dari negara yang berkuasa. Saat ini penggunaan bahasa asing tersebut dalam kondisi modern ini telah termodifikasi melalui dunia pendidikan di suatu negara. Dengan begitu, penggunaan bahasa asing tersebut menjadi politik penjajahan modern dari suatu negara terhadap negara lain.

Bahwa dalam sistem pendidikan Indonesia, baik dalam tingkat Sekolah Dasar-Menengah dan sampai Perguruan Tinggi salah satunya mewajibkan Bahasa Asing sebagai Mata Pelajaran atau Mata Kuliah yang diwajibkan lulus bagi para peserta didik. Hal tersebut berawal dari Norma yang menimbulkan makna yang dapat ditafsirkan yang dalam pelaksanaannya menjadi penghambat peserta didik dalam proses pendidikan dan/atau kelululusan peserta didik, Norma tersebut ialah Pasal 37 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 33 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Pasal-pasal a quo tersebut hanya mengatur ketentuan bahwa bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dimaknai bahasa asing sebagai bahasa pengantar yang wajib ada sehingga dalam penerapannya bahasa asing menjadi syarat kelulusan dari semua peserta didik di semua jenjang pendidikan di indonesia.

Bahwa dengan demikian, Kami Koalisi Bumikan Bahasa Indonesia (KBBI) yang terdiri dari berbagai elemen (mahasiswa, aktivis, guru/dosen/pengajar, praktisi hukum, Advokat) akan menguji Pasal 37 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 33 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan agar bahasa asing dapat menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan dalam mendukung kemampuan peserta didik dalam berbahasa asing, namun tidak menghambat kelulusan bagi peserta didik di Indonesia.

Bahwa dalam Proses Judicial Review ini, KBBI telah sepakat menguasakan kepada Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengingat kapasitas dan intensitasnya yang fokus pada upaya penegakan nilai Konstitusionalisme.

Permohonan akan di daftarkan pada hari Rabu, 05 Oktober 2016, Pkl. 13.00 WIB

Pemohon I : Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H; Pemohon II : Rasminto, S.Pd., M.Pd; Pemohon III : Dhisky, S.S., M.Pd; Pemohon IV : Arief Rachman, S.H; Pemohon V : Ryan Muhammad, S.H., M.Si (Han); Pemohon VI : Mochamad Roem Djibran, S.H., M.H; Pemohon VII : Sodikin, S.H; Pemohon VIII : Rifal Apriadi, S.S; Pemohon IX : Syurya Muhammad Nur, S.Pd., M.Si; Pemohon X : Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM UEU); Pemohon XI : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU); Pemohon XII : Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ). 

Jakarta, 5 Oktober 2016

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password