breaking news New

Payung Hukum Pemberian THR Diterbitkan Menkeu

Jakarta, Kabarnusantara.net – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.05/2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum, telah disahkan oleh Kemenkeu Sri Mulyani.

Aturan itu diterbitkan dalam rangka menerapkan asas keadilan dan kesetaraan dalam pemberian THR.
Seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, aturan yang menjadi payung hukum pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) telah ditandatangani Menkeu pada 30 September dan telah diundangkan pada 4 Oktober lalu.

“Pemberian Tunjangan Hari Raya pada Tahun Anggaran 2016 ini diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga profesional non-PNS,”demikian bunyi Pasal 2.

Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. 

Pemberian THR kepada Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari PNS mengikuti ketentuan PMK pemberian THR Tahun Anggaran 2016 untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Sedangkan pemberian THR bagi Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non PNS dilaksanakan pada BLU yang telah memiliki petapan remunerasi Menteri Keuangan.

THR bagi Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS dilaksanakan sesuai ketentuan paling tinggai sebesar THR bagi Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari PNS yaitu sebesar gaji pokok PNS yang dibayarkan, pada Juni 2016.

Selanjutnya, THR tidak diberikan kepada Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah. “Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 6.

PMK ini menegaskan, anggaran yang diperlukan untuk pembayaran THR bagi Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non PNS bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BLU.(RR/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password