breaking news New

Andre Garu : Pembentukan Otorita Labuan Bajo Harus Holistik

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Arief Yahya di Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat (7/10). 

Andre, sapaan akrab Adrianus membicarakan banyak hal terkait pariwisata di NTT. Dua hal yang mendapat perhatian serius adalah masalah pembentukan Otorita Labuan Bajo dan privatisasi pantai di Pede.
“Saya minta pembentukan otorita itu mencakup semua hal. Harus holistik. Tidak bisa sepotong-potong. Nanti tidak ada manfaatnya buat masyarakat kalau tidak mencakup semua masalah di NTT, khususnya Labuan Bajo,” kata Andre di Jakarta, Sabtu (8/10).

Labuan Bajo merupakan ibukota Kabupaten Manggarai Barat. Kota ini terletak di ujung barat Pulau Flores. Kawasan ini merupakan daerah pelabuhan dengan banyak pantai menawan dan pulau kecil, termasuk Pulau Komodo yang menjadi salah satu tujuh keajaiban alam dunia.

Andre menjelaskan masalah utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata ke depan. Jangan seperti di tempat lain, misalnya di Bali, masyarakat setempat tidak menikmati pembangunan pariwisata.

Tanah, villa, hotel hingga pernak-pernik yang dijual dikuasai orang asing. Warung makan dan usaha diving juga dikuasai orang luar.

“Sasaran pengembangan pariwisata kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kalau semua dikuasai orang dari luar, itu sudah tidak tepat. Jadi pembentukan otorita Labuan Bajo jangan sampai mengulangi praktik-praktik yang terjadi selama ini,” tutur anggota Komite IV DPD yang membidangi Keuangan, Perbankan, Hubungan Pembanguna Pusat dan Daerah.

Dia meminta konsep otorita lebih mengedepankan pengembangan budaya lokal. Setiap nilai-nilai keaslihan budaya setempat harus mendapat tempat paling utama. Misalnya pembangunan hotel dan restoran harus mengadopsi pembangunan rumah Gendang (rumah adat) budaya Manggarai. 

“Nuansa rumah adat Manggarai harus diwajibkan dalam setiap pembangunan hotel, villa, restoran dan sebagainya. Oini untuk melestarikan kebudayaan asli Manggarai,” jelasnya.

Dia juga meminta konsep otorita memperhatikan masalah privatisasi pantai yang terjadi di Pede saat ini. Pasalnya wilayah-wilayah di sepanjang pantai Pede, Labuan Bajo sudah dikapling-kapling oleh pengusaha dan pemilik hotel. Akses masyarakat untuk menikmati laut dan pantainya ditutup.

“Privatisasi harus ditolak. Pantai itu miliki publik, bukan milik orang per orang. Rakyat punya hak menikmati keindahan pantai,” tutur mantan anggota DPRD kabupaten Manggarai ini.

Sebagaimana diketahui, saat ini sedang ada masalah di pantai Pede. Masyarakat protes kebijakan privatisasi dari pemerintah propinsi NTT atas pantai Pede. Padahal wilayah sepanjang pantai Pede adalah aset pemerintah kabupaten (Pemda) Manggarai Barat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah meminta Gubernur NTT Frans Lebu Raya menyerahkan aset-aset di pantai Pede ke Pemda Manggarai Barat, namun belum dijalankan Gubenur. 

“Saya minta Menteri Pariwisata mengingatkan Gubernur soal kasus Pede itu,” tegasnya.

Andre juga meminta Arief agar mengajak gubernur dan para bupati se-NTT untuk melakukan studi banding ke negara lain dalam hal pengembangan pariwisata. Hal itu supaya mereka punya penambahan wawasan dan pengetahuan terkait konsep pembangunan pariwisata.

“Pak Menteri telah mengajak para bupati di Sumatera Utara untuk melakukan studi banding. Terutama para bupati yang terlibat dalam pengembangan danau Toba. Saya minta ke beliau agar melakukan hal yang sama terhadap bupat-bupati di NTT,” sarannya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Arief Yahya sendiri menyatakan siap mengakomodasi apa yang disampaikan Andre. Pihaknya siap melahirkan Otorita Labuan Bajo yang bisa diterima semua lapisan masyarakat.

“Akan segera diterbitkan peraturannya. Kami hanya meminta pemerintah daerah untuk membantu penyediaan lahan seluas 300-500 hektare. Itu salah satu syarat pembentukan otorita yaitu adanya ketersediaan lahan untuk pembangunan,” jelasnya.

Jika sudah siap, Presiden Jokowi dan pihaknya akan melakukan peletakan batu pertama atau ground breaking sebagai tanda dimulainya pembangunan Otorita Labuan Bajo. Dalam ground breaking itu sekaligus peningkatan bandara Komodo menjadi 2.500 meter dan menjadi bandara internasional. Kemudian peningkatan kualitas jalan raya serta pelabuhan.  

Arief juga menyampaikan sejak 27 Oktober 2016 ini, maskapai Garuda sudah melakukan penerbangan langsung dari Jakarta ke Labuan Bajo. Ini sebagai upaya meningkatkan dan memajukan pariwisata di Labuan Bajo.(Mart/Hip/KbN)

9 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password