breaking news New

Senator NTT : Banyak Persoalan di Daerah Karena Kesalahan Kebijakan Pusat

Jakarta, kabarnusantara.net – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu mengemukakan banyak masalah atau persoalan di daerah karena kesalahan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan yang berubah-ubah dan tidak sinkron antara satu kementerian dengan kementerian yang lain membuat daerah kesulitan menjalankan pembangunan.

“Selama ini daerah selalu disalahkan. Milsanya ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dan Sisa Kurang Penggunaan Anggaran (Sikpa). Semua disalahkan ke daerah. Padahal tidak demikian. Kebijakan yang berubah-ubah menyulitkan daerah membangun daerahnya,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus Garu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD dengan Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) di gedung DPD, Jakarta, Senin (10/10).

Senator yang pernah menjadi anggota DPRD kabupaten Manggarai ini memberi contoh soal pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016. Pemotongan hanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Padahal APBN adalah sebuah Undang-Undang yang dibahas sangat panjang, melibatkan pemerintah, DPD dan DPR.

Di sisi lain, pemotongan dilakukan setelah daerah menetapkan sejumlah program atau kegiatan. Bahkan ada daerah yang sudah melakukan lelang atau tender proyek.

“Ini kan kacau. Semua daerah teriak soal ini. Di akhir tahun, pas tutup buku, daerah selalu disalahkan. Padahal kebijakan-kebijakan seperti ini sumber masalahnya,” ujar Andre yang masih aktif di Partai Demokrat ini.

Masalah lain yang menjadi kesalahan pemerintah pusat adalah soal pemberian Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) setiap program yang diberikan ke daerah. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) diserahkan 1 Januari. Namun Juknis dan Juklak baru diberikan Juni-Juli. Kemudian bimbingan teknis ke daerah bulan Agustus. Pelaksanaan program baru September dan Oktober.

“Eksekusi program baru mulai Oktober akhir. Sementara Desember sudah tutup buku. Maka tidak heran kalau proyek-proyek di daerah kualitasnya sangat jelek karena memang waktu pengerjaannya sangat singkat,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Andre juga mendesak pemerintah pusat agar menghapus Satuan Kerja (Satker) dan Balai-Balai di daerah. Keberadaan lembaga-lembaga ini menghambat pembangunan di daerah.

“Otonomi Daerah (Otda) sudah diberikan ke daerah, tetapi masih ada lembaga-lembaga pemerintah pusat di daerah. Mengapa tetap ada? Apakah tidak menghargai kehadiran Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah,” tegas Andre.

Mengacu ke UU Pemerintah Daerah (Pemda), hanya tinggal sisa enam sektor yang menjadi urusan pemerintah pusat. Keenam urusan tersebut adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Di luar enam urusan tersebut, seharusnya semua diserahkan ke daerah lewat gubenur sebagai perwakilan pemerintah pusat.

“Buat apa ada Satker dan Balai-Balai kalau sudah dilimpahkan semua ke daerah? Hapus semua lembaga-lembaga itu,” tutur senator yang duduk di Komite IV bidang Keuangan, Perbankan dan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, kehadiran lembaga-lembaga itu membuat pemerintah daerah tidak bebas membangun wilayahnya. Pasalnya penentuan anggaran, jumlah alokasi anggaran, termasuk lokasi pembangunan proyek ditentukan para Satker dan Balai-Balai. Padahal mereka tidak tahu wilayah. “Yang hafal wilayah kan bupati, walikota dan gubernur. Mereka kan yang memiliki wilayah. Mengapa tidak dipercayakan mereka urusan pembangunan itu? Mengapa pusat masih mempertahankan Satker dan Balai-Balai? Jika tetap seperti ini, sampai kapan pun Otda tidak berjalan sesuai harapan rakyat,” tutupnya.(Mart/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password