breaking news New

Agama dalam Ruang Politis

Oleh: Yones Hambur*

Sangat menarik kalau kita mengarahkan mata dan seluruh diri kita dengan realitas hidup politik kita sa’at ini bahwa isu-isu primordial begitu kuat meninju rana politis kita. Hal tersebut dapat dilihat dalam situasi politik menjelang PILKADA di DKI Jakarta saat ini.
Isu-isu primordial sering dipakai sebagai intrumen untuk kepentingan politik. Para kontestan PILKADA dengan para elit politik dalam pertarungan politik biasanya memakai hal-hal berbau primordialisme ini sebagai semprotan untuk memengaruhi dan merasuki kesadaran publik untuk melemahkan bahkan menjatuhkan elektabilitas lawan politik. Isu primordial yang cenderung dipakai adalah persoalan seputar agama. Sebagai bangsa yang pengaruh agamanya sangat kuat, di Indonesia hal-hal yang terkait dengan agama merupakan sesuatu yang sangat sensitif. Dalam konteks politik menjelang pilkada di DKI yang akan berlangsung pada 2017 mendatang, serangan berbau agama juga dipakai oleh lawan politik petahana dalam hal ini adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang adalah pemimpin DKI yang berlatarbelakang Kristen untuk menggerogoti elektabilitasnya.

Keberadaan Ahok sebagai petahana yang berlatarbelakang Kristen ini dimanfaatkan oleh lawan politik untuk memantik dan menyeret kesadaran masyarakat DKI yang bermayoritas muslim khususnya kepada wadah primordialistis. Dalil-dalil agama mereka pakai sebagai argumen untuk mengelabui kesadaran masyarakat DKI yag bermayoritas muslim seperti seruan untuk jangan memilih pemimpn kafir. Ahok dianggap sebagai pemimpin kafir karena bukan orang yang beriman muslim dan oleh karena itu mesti dijatuhkan. Model atau strategi politik primordialistis seperti isu agama memang dengan mudah diserap dalam kesadaran masyarakat secara khusus bagi para pemilih yang tingkat emosionalnya lebih berpengaruh daripada rasionalnya. Masyarakat yang jiwa primordialistisnya kuat akan dengan mudah terpancing oleh strategi seperti ini.

Hal ini memang merupakan sebuah strategi politik yang sering dialami di Indonesia pada umumnya dan sudah menjadi sebuah cara berpolitik yang usang, kolot berhadapan dengan demokrasi modern yang cenderung mengedepankan rasionalitas politik. Mengangkat isu-isu primordial biasanya dilakukan oleh elit-elit politik yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyaingi lawan politiknya dengan program kerja yang akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

Melihat strategi politik yang mengangkat nila-nilai agama dalam ruang politis seperti ini, kita mesti kritis sebab Indonesia adalah negara Pancasila sebagai paradigma nilai untuk mengarahkan kehidupan bersama kepada kebaikan bersama dan bukan negara agama apalagi negara kaum mayoritas. Oleh karena itu, apakah layak bahwa nilai-nilai agama dapat masuk dan mengintervensi ruang politis? Kalau agama juga dapat dipakai sebagai salah satu referensi nilai, sejauh mana nilai-nilai agama itu dapat diterima dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk kepentigan bersama dalam ruang politis? Pertanyaan ini kiranya menjadi pemantik kesadaran kita agar kita tersentak dari pencampuradukan tanpa batas antara agama dan hal politis.

Politik dan Agama

Dalam sejarah peradaban umat manusia secara khusus di Eropa, distingsi antara politik dengan agama telah terjadi begitu ketat. Hal tersebut dapat dilihat dalam gerakan sekularisasi di Barat setelah zaman pencerahan – Aufklärung – di abad ke-18. Sekularisasi sebagai suatu gerakan untuk menegaskan otonomi dunia dengan melepaskan diri dari kukungan atau ketergantungan dari otoritas tradisi atau agama. Sekularisasi hendak menunjukan jati diri dunia di mana di dalamnya subjek yang bernama manusia berpijak dan mengembara.

Sekularisasi hendak mengangkat manusia sebagai pijakan utama dalam melihat realitas, menganalisis realitas, mengatur realitas untuk kepentingan peradaban umat manusia. Sekularisasi merupakan sebuah ketersentakan kesadaran diri manusia sebagai subjek yang mampu berpikir, otonom, dan memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri terkait dunia dan kehidupannya. Dengan kata lain, sekularisasi merupakan sebuah gerakan yang ingin mendesakralisasikan dunia kehidupan manusia bersama seluruh kompleksitasnya dari ikatan-ikatan atau kuasa-kuasa hal-hal sakral seperti agama. Salah satu hasil dari sekularisasi ini adalah sebuah keretakhancuran jembatan antara agama dan politik. Politik memisahkan diri dari agama.

Cara berpikir sekularistis ini menegaskan bahwa urusan politik adalah urusan dunia dan oleh karena itu, manusia sebagai subjek rasional dan otonom memiliki tanggung jawab penuh dalam mengatur dunia kehidupan politik ini. Sementara agama ditarik dari urusan politik, tidak mendapat tempat dalam memengaruhi urusan politik, dan menempatkannya dalam rana privat. Politik adalah urusan dunia sini yang dihidupi di sini, sementara agama dinilai sebagai urusan di dunia sana, terkait dengan dunia eksatologis. Pemisahan antara agama dan politik itu terlihat jelas dalam hasil dari revolusi Prancis.

Namun, dalam perkembangan peradaban umat manusia, ternyata isu agama kembali mulai muncul dalam panggung publik secara khusus ketika terjadinya peristiwa tragis dalam tragedi pemboman menara WTC di USA pada 11 September 2001. Agama dalam hal ini kembali bergema dan mulai didiskursuskan kembali dalam kehidupan bersama.

Timbulnya kembali isu agama dalam panggung publik mengajak manusia untuk kembali berpikir kritis terhadap dunia kehidupan bersama dalam hubungannya dengan keberadaan agama. Agama sudah menjadi salah satu aspek penting bagi perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia. Dengan melihat fenomena kembalinya agama dalam diskursus di ruang publik, muncul suatu refleksi kritis bahwa apakah agama mampu berkontribusi dalam memajukan kehidupan bersama dan apakah agama mampu mengenal batas-batasnya untuk mengintervensi dunia kehidupan politik yang sudah jelas terkait dengan kehidupan umat manusia di dunia sini secara khusus dalam konteks kehidupan bersama yang disusun oleh keberangaman agama?

Rasionalitas Publik sebagai Hakim

Desakan agama untuk turut berkontribusi dalam memengaruhi kehidupan publik beserta kebijakannya mesti dihargai. Agama sebagai salah satu aspek penting yang memengaruhi kehidupan manusia dan menentukan sikap dan gerak-gerik hidupnya mesti dapat diperhatikan secara bersama. Dalam hal ini, suara agama mesti didengarkan dalam menentukan keputusan dan kebijakan publik.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, agama merupakan salah satu agen atau pelaku dan juga menjadi rujukan nilai bagi kehidupan bersama. Namun, dengan mengingat konteks kehidupan bangsa Indonesia yang berlatarbelakang pluralis – multiagama, multietnis, multiras, multibahasa, multisuku, dan lain sebagainya – sangat diperlukan sebuah kekuatan untuk dapat membendung segala nilai-nilai dari berbagai macam latar belakang tersebut. Kekuatan itu adalah rasionalitas publik.

Rasionalitas publik adalah kekuatan yang dapat menimbang segala nilai-nilai dari berbagai latar belakang kehidupan yang bersuara untuk kepentingan publik dan pada akhirnya bertugas untuk memutuskan segala nilai yang ada untuk dipakai dalam kehidupan bersama. Rasionalitas publik bertujuan untuk mengintegrasikan segala aspirasi yang masuk dalam panggung publik dengan merujukkan diri pada nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi yang menjadi pedoman hidup bersama bagi bangsa dan negara Indonesia.

Dengan memakai rasionalitas publik yang berlandaskan diri pada nilai-nilai Pancasila, segala bentuk hegemoni dan dominasi yang mengakibatkan skandal terhadap pluralitas kehidupan bangsa dan negara Indonesia dapat dilampaui. Hal itu juga diperkuat dengan penguatan sistem hukum yang ada. Hukum mesti berpijak pada nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Dengan pengawasan hukum yang ketat, sudah seharusnya pihak penegak hukum untuk turut terlibat dalam memberantas segala isu primordialistis seperti memakai preferensi nilai agama dalam pertarungan politik. Politik yang benar adalah politik yang mendasarkan diri pada keputusan-keputusan rasional, inklusif dalam arti mendukng kehidupan bersama, dan tidak merujuk pada wahyu atau tradisi yang naif.

*Penulis adalah mahasiswa STF DRIYARKARA – Jakarta.

174 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password