breaking news New

Ini Alasan Permohonan Praperadilan Irman Gusman

Jakarta, Kabarnusantara.net – Tim Kuasa Hukum Irman Guzman menyampaikan alasan permohonan praperadilan.  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang permohonan praperadilan tersebut pada hari ini (25/10). Gugatan diajukan atas penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadikan Irman sebagai tersangka kasus dugaan suap, terkait rekomendasi kuota distribusi gula impor di Sumatera Barat.

Berikut adalah penjelasan lengkap tim kuasa hukum Irman Guzman:

Pada pagi hari ini, 25 Oktober 2016, kami sebagai representasi kuasa hukum dari H.Irman Gusman.SE.MBA menghadiri proses sidang pra peradilan kedua yang digelar antara Irman Gusman versus KPK. Sehubungan dengan itu ada beberapa hal terkait perkara yang perlu untuk dijelaskan dengan detail yakni antara lain sebagai berikut:

Pertama, bahwa Irman Gusman tidak mengenal sosok yang bernama Xaveriandy Sutanto serta Willy, Irman hanya mengenal Memi sebagai figur konstituen di Sumatera Barat. Pada malam kejadian, Memi mendesak untuk bertemu Irman Gusman malam itu juga walaupun sebentar, karena besok pagi dengan pesawat pertama akan kembali ke Padang, karena didesak terus ingin bertemu dengan Irman Gusman dan atas kebaikan hati Irman Gusman yang baik dan tidak tega mengecewakan konstituennya dari Sumatera Barat. Maka Irman memberi waktu kepada Memi hanya sebentar saja, karena pagi hari Irman ada beberapa kegiatan Kenegaraan yang harus di kerjakan dan diselesaikan; Di dalam rumah, Irman Gusman menemui Memi dan seorang lelaki yang tidak dikenal oleh Irman yang belakangan diketahui bernama Xaveriandy Sutanto yang merupakan suami dari Memi. Mereka berbicara sebentar dengan Irman tentang rencana usaha Bisnis Gula di Sumatera Barat, dan sebagai Anggota DPD RI tentu saja Irman bersedia mendengarkan, tanpa menjanjikan ataupun berbuat apapun dikarenakan Irman Gusman tidak punya kapasitas, kewenangan atau tugas ataupun yang ada hubungan kerja dengan Instansi Pemerintah yang punya wewenang dengan izin impor gula ataupun perdagangan gula;

Kedua, tuduhan masalah Trading in Influence yang terdapat di dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Article 18, tentang Trading in Influence (Pemanfaatan Pengaruh) belum menjadi HUKUM POSITIF dan masih menjadi hukum yang di cita-citakan (ius constituendum), UNCAC ini memang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 oleh Negara Republik Indonesia, namun Trading in Influence (Pemanfaatan Pengaruh) belum menjadi Undang-Undang karena belum disahkan dan belum diundangkan bahkan belum menjadi prioritas Proyek Legislasi Nasional (Prolegnas), jadi tidak bisa diterapkan dalam penanganan kasus ini, karena belum menjadi hukum positif (ius constitutum).

Ketiga, mekanisme penangkapan yang dilakukan oleh KPK adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 20 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP demikian pula penahanan yang dilakukan terhadap Irman Gusman adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik yang tidak sah, karena tidak legitimate, selain itu penetapan Tersangka oleh Penyidik yang tidak sah karena tidak adanya bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 jo Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;

Keempat, bahwa bungkusan berisi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) adalah Gratifikasi sesuai dengan Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Edisi 2014, dan bukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti apa yang dituduh oleh KPK.

  1. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut di duga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti”

Namun senyatanya barang bukti tersebut diambil oleh KPK dari Irman Gusman, kemudian KPK menyerahkan kepada Irman Gusman setelah itu KPK meminta supaya Irman Gusman menyerahkan barang bukti tersebut kembali kepada KPK Stelah barang bukti berada di tangan KPK, Penyidik KPK (TERMOHON) menyita barang bukti tersebut dari tangan Irman Gusman, padahal ketika itu barang bukti tidak ada ditangan Irman Gusman.

Kelima, perihal keterlibatan Irman Gusman dalam permasalahan gula dengan BULOG masih dalam batas-batas tugas dan kewajiban Irman Gusman sebagai Ketua dan Anggota DPD RI dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan dan Kewajiban Menampung, Menindak-lanjuti Aspirasi serta Pengaduan dari Masyarakat Konstituennya, khususnya dari Daerah Pemilihan Pemohon Provinsi Sumatera Barat, kewenangan, tugas dan kewajiban Pemohon selaku Anggota dan Ketua DPD RI diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 256 huruf (d) jo. Pasal 258 huruf (h) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), untuk lebih lengkapnya ketentuan Pasal 256 huruf (d) jo. Pasal 258 huruf (h) dan huruf (i). Maka,sebagai Wakil Rakyat Daerah dan Ketua DPD RI dan sesuai dengan ketentuan Pasal 256 huruf (d) jo. Pasal 258 huruf (h) dan huruf (i) UU MD3, adalah tugas Irman untuk mengusahakan agar ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan khususnya Gula pada bulan Ramadhan segera bisa diatasi;

  1. Karena BULOG adalah satu-satunya BUMN yang ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan berdasarkan Perpres No.48/2016 maka tindakan Irman untuk menghubungi BULOG adalah tepat dan benar serta memiliki landasan yuridis sesuai UU MD3 dan Perpres No.48/2016;
  2. Maksud Irman Gusman dalam menghubungi BULOG adalah jelas dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Anggota dan Ketua DPD RI dan peruntukan gula tersebut bukanlah untuk kepentingan CV Semesta Berjaya, atau Keluarga PEMOHON, tetapi UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT SUMATERA BARAT YANG DIWAKILI OLEH PEMOHON AGAR KETERSEDIAAN PASOKAN GULA CUKUP MEMADAI DAN HARGA GULA MENJADI TERJANGKAU DALAM BULAN SUCI RAMADHAN MENJELANG IDUL FITRI HIJRIYAH;
  3. Tidak ada satupun surat resmi dengan kop surat dan cap DPD RI yang ditandatangani oleh Irman Gusman selaku Ketua DPD RI yang ditujukan kepada BULOG untuk mengalihkan jatah atau Distribusi penyaluran dan distribusi gula tersebut ke Sumatera Barat untuk menentukan siapa yang ditunjuk BULOG sebagai Penerima Distribusi Gula di wilayah Sumatera Barat sebab Pemohon adalah Ketua Lembaga Legislatif bukan Eksekutif, penunjukan itu adalah sepenuhnya kewenangan mutlak PERUM BULOG untuk mengusulkan atau melaporkan kepada Menteri terkait untuk mendapatkan persetujuan;
  4. Keterkaitan Irman Gusman dalam urusan distribusi gula yang terjadi hanya sebatas menjalankan tugasnya selaku Anggota dan Ketua DPD RI dalam mengawasi harga bahan pokok pada umumnya termasuk, harga gula di pasar-pasar tradisional Sumatera Barat termasuk pada kunjungan kerja Irman pada tanggal 26 Juni 2016, dimana diketahui harga gula sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 16.000 (enam belas ribu) per kilo, padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah saat itu sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu) per kilo, dalam kunjungan kerja tersebut, Pemohon didampingi juga oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota Padang dan Komandan Korem Kota Padang.

Bahwa dengan demikian,tindakan KPK dalam permasalahan utama terjadinya proses pra-peradilan dengan munculnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-66/01/09/2016 Tanggal 17 September 2016, tidak sah. Secara spesifik, Surat diatas menetapkan Irman Gusman sebagai Tersangka terkait Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka, pengajuan permohonan Praperadilan bermaksud untuk menyatakan penetapan Tersangka atas diri Irman Gusman yang dilakukan oleh KPK adalah tidak sah karena tidak beralasan menurut hukum, sekaligus melanggar hak asasi Irman Gusman.

Hormat kami,

Jakarta,25 Oktober 2016

 

Tim Kuasa Hukum

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password