breaking news New

Ini Sejumlah Desa Yang Bermasalah Dalam Pilkades Serentak 2016 di Manggarai

RUTENG, Kabarnusantara.net –Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Manggarai, Yos Th Nono kepada Kabarnusantara.net di Ruteng, Sabtu, 5/11/2016 mengatakan ada sejumlah desa yang bermasalah dalam Pilkades Serentak 2016 di 42 desa di Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur.Dikatakan Nono, dari ketiga desa yang masalahnya mencuat, tinggal satu desa yang bermasalah yaitu Desa Pong Umpu, Kecamatan Lelak dan proses pemungutan suaranya dinyatakan tidak dilanjutkan. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan angka Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipegang Panitia Pemungutan Suara Pilkades Desa Pong Umpu dan yang dipegang oleh calon Kepala Desa.

“Kebetulan di sana ada dua kandidat. Kandidat Kepala Desa nomor urut 1, Hadrianus Jeharu dan nomor urut 2, Albertus Nama. Setelah diluruskan dan para pihak menggunakan DPT yang sama, calon nomor urut 2 atas nama Albertus Nama tetap berkeberatan untuk melanjutkan proses pemungutan suara dengan alasan panitia harus diberi sanksi dulu,” jelas Nono.

Sementara, kata Nono, proses pemungutan suara sedang berjalan dan sudah ada 98 pemilih dari 600 lebih pemilih di desa itu yang melakukan pencoblosan.

“Tetapi yang fatal, karena ketidakpuasannya dengan penjelasan panitia, calon nomor urut 2, Albertus Nama keluar dari TPS, mengerahkan masa pendukungnya dan mengancam panitia untuk tidak meneruskan proses pemungutan suara. Atas dasar itu, sampai dengan pukul 18:00 tidak dapat diselesaikan persoalannya, dengan itu pihak panitia membatalkan pemungutan suara hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” tuturnya.

Diakui Nono, hal yang menjadi kesulitan pihaknya sejak awal kenapa masalah ini tidak segera diatasi di hari pemungutan suara yaitu belum adanya signal di wilayah itu. Sehingga menyulitkan pihaknya melakukan komunikasi dengan panitia di tingkat desa.

Hal lain, terang Nono, adanya ketidakpuasan dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 3, Adrianus Sunarto di Desa Rai yang memprotes dua orang pemilih yang dituding sebagai warga Kabupaten Manggarai Barat ikut serta dalam pencoblosan. Sementara, dalam penelusuran kami, ujarnya, dua orang pemilih tersebut terdaftar dalam DPT yang juga sudah disepakati oleh ketiga Calon Kepala Desa bersama panitia di wilayah itu.

Ada pun perolehan suara ketiga Calon Kepala Desa di Desa Rai yaitu: calon nomor urut 1 Fidelis Genggong memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 540 suara, calon nomor urut 2, Marselina Yustina Mekar dengan perolehan 48 suara, dan calon nomor urut 3, Adrianus Sunarto meraih 538 suara.

“Dua suara yang menjadi selisih itu yang dipersoalkan. Menurut calon nomor urut 3, dua orang pemilih tersebut didatangkan dari Manggarai Barat. Kita akan tegakkan aturan dalam hal ini, apalagi jelas-jelas dua orang tersebut terdaftar dalam DPT yang sudah ditandatangani para pihak termasuk para calon kepala desa tersebut. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Hanya pengaduan dari pihak yang tidak puas,” tuturnya.

Selain itu, terang Nono, ada persoalan dengan pemilihan Kepala Desa di Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng. Ada pengaduan dari calon kepala desa karena dinilai ada penggelembungan suara. Namun setelah dilakukan pengecekan dan dikaji lebih lanjut oleh panitia tingkat desa dan setelah mereka datang berkonsultasi ke tingkat kabupaten, ternyata tidak ada penggelembungan suara.

“Dan faktanya memang ada 1346 surat suara. Jadi ada kesalahan pengetikan jumlah surat suara yang diserahterimakan kepada panitia di Desa Compang Dalo. Dalam Berita Acara Serah Terima Logistik Pilkades ditulis 1330 surat suara. Namun faktanya ada 1346 surat suara,” terangnya.

Ada pun para Calon Kepala Desa di Desa Compang Dalo yaitu calon nomor urut 1, Siprianus Nggonggo, nomor urut 2, Ferdi Patut, dan nomor urut 3, Gabriel Gagur.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Desa Compang Dalo, Hilarius Berto Obot kepada Kabarnusantara.net di Ruteng, membenarkan apa yang dijelaskan Kepala BPMPD Manggarai, Yos Th Nono. Dijelaskan Obot, data suara sah 1.114 dan yang tidak sah 4 suara. Surat suara yang tidak terpakai berjumlah 228. Itu fakta yang ada dipleno pemungutan dan perhitungan suara.  

“Jika acuannya jumlah surat suara 1.330, menjadi tidak sinkron dengan angka surat suara cadangan berjumlah 64 yang ada di berita acara serah terima logistik. Karena aturannya, jumlah surat suara cadangan sebesar 5% dari DPT yang berjumlah 1282 pemilih. Sehingga muncullah angka 64 surat suara cadangan itu,” ujar Obot.

Masalah itu, ujarnya, sudah ditemukan sejak awal oleh panitia sebelum proses pemungutan suara berlangsung. Sehingga total surat suara yang sebenarnya adalah 1346, bukan 1330.

 “Ini lah yang menjadi pemicu keributan, dimana pendukung calon kepala desa yang tidak puas dengan penjelasan panitia melempari TPS. Kami dituding melakukan penggelembungan suara yang menguntungkan kandidat tertentu. Sementara faktanya tidak ada penggelembungan,” tutupnya. (Alfan Manah/HIP/KbN)

4 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password