breaking news New

Optimalisasi Nilai Semangat Konstitusi Dalam Menjamin Hak Kelompok Masyarakat Rentan

Mohammad Faisol Soleh*

 Prolog

Indonesia menganggap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai hal yang serius. Pasalnya, bukan hanya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, sebagai negara yang menganut konsepsi negara hukum yang berdaulat atas rakyat, hak asasi manusia juga menjadi salah satu yang tercantum dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam pasal 28A sampai 28J merupakan bentuk keseriusan negara dalam pemenuhan hak bagi warga negaranya.

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis, sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Kemunculan penjaminan Hak asasi manusia lahir dan menguat dalam Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 yang menetapkan, bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan HAM dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus (Hoesin, Makalah, 2003).

Namun, kondisi praktis dalam tegaknya Hak Asasi Manusia di Indonesia kurang begitu sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu contoh yang dominan terjadi adalah pelanggaran pada kolompok masyarakat rentan, seperti masih masifnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), abuse of childern, diskriminasi terhadap kaum minoritas dan penyandang cacat, serta masalah-masalah lain terkait pemenuhan hak pada kelompok masyarakat rentan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi negara dalam pemenuhan hak warga negaranya.

Dalam kerangka solusi yang ada, negara sebenarnya telah banyak membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak warga negaranya. Namun peraturan-peraturan tersebut tidak dapat berfungsi secara ideal. Pasalnya, banyak undang-undang yang dibuat hanya mampu menampilkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia hanya sebatas paper land. Kemelut permasalahan diskriminasi dan pelanggaran hak bagi kelompok masyarakat rentan menjadi sebuah “isu basi” yang jarang orang tahu, ditambah lagi pemerintah yang sering “menutup mata” dengan kondisi masyarakat rentan yang dewasa ini makin merisaukan. Kondisi demikian manjadi cerminan jelas bahwa memang telah terjadi disorder pada pemenuhan Hak asasi manusia yang seharusnya bersifat universal.

Permasalahan Hak Asasi Manusia bagi kelompok masyarakat rentan harus ditangani secara aktif, mengingat bahwa konstitusi sebenarnya telah menaruh HAM dalam salah satu misi pembangunan yang harus diperhatikan secara khusus serta mampu memberikan dampak keadilan tentunya bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Atas dasar semangat konstitusi itulah, perlu adanya optimalisasi nilai semangat konstitusi dalam menjamin hak KEMAREN (Kelompok Masyarakat Rentan) sebagai ikhtiar mewujudkan Indonesia yang berkeadilan.

Hak KEMAREN (Kelompok Masyarakat Rentan)

             Permasalahan hak asasi manusia selalu mengundang perhatian khalayak ramai. Penegakan hak asasi manusia-pun sering diragukan, dan tak jarang untuk diacuhkan. Hal demikian timbul atas beberapa alasan, yakni:

Pertama, kebanggaan terhadap pluralisme sebagai karakter bangsa kurang dijunjung lagi dalam bermasyarakat. Masyarakat kekinian cenderung menganggap pluralisme sebagai suatu pemicu konflik atau bahkan permusuhan. Sehingga, konflik sendiri telah memenuhi etalase sektarian yang berlatar etnis, agama dan keyakinan, seperti halnya konflik Poso, terorisme, kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah dan tragedi Sunni-Syiah di Sampang Madura (Ardiansyah, Makalah, 2015) merupakan rentetan konflik yang timbul akibat lunturnya rasa menghargai atas keanekaragaman dalam berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman tidak lagi menjadi sebuah kebanggaan (pride), melainkan telah “hanyut dan tenggelam” menjadi momok mengerikan yang sewaktu-waktu dapat mengancam persatuan bangsa.

Kedua, budaya “nurut” masyarakat membuka celah selebar-lebarnya terhadap berbagai pelanggaran HAM, terutama yang menimpa para perempuan dan anak-anak yang tentunya rentan atas abuse, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bagi anak-anak, seperti pelanggaran Hak Asasi yang menyangkut masalah Pekerja Anak, Perdagangan Anak untuk tujuan pekerja seks komersial, dan anak jalanan telah berulang-ulang diberitakan oleh media.

Tak jauh berbeda nasibnya, perempuan sebagai salah satu diantara kelompok masyarakat rentan terjerat dengan kasus KDRT yang mungkin telah menjadi suatu hal yang biasa terjadi. Catatan akhir tahun 2014 dari Komisi Nasional Anti-kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus terhadap perempuan sebanyak 20.000 kasus dibandingkan kasus tahun 2013 (Kompas: 2015). Kemirisan ini terjadi begitu saja tanpa begitu diperhatikan oleh pemerintah sebagai suatu hal yang serius. Akibatnya, hak yang seharusnya menjadi kodrati serta wajib dijaga bersama menjadi tabu untuk dibahas sebagai salah satu yang berpengaruh dalam pemenuhan hak asasi manuasia, terutama pada wanita sebagai kelompok rentan.

Ketiga, instrumen penegakan HAM yang ada belum mampu menampung segala aspirasi kebutuhan masyarakat terutama bagi mereka yang rentan atas penyalahgunaan kekuasaan. Kaum minoritas, penyandang cacat, perempuan, dan anak-anak sering menjadi korban akibat berbagai macam instrumen yang hanya bernilai nol urgensi bagi mereka.

Selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan Hak-Hak Sipil Politik dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, di lain pihak hak-hak yang terdapat didalam komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan tersebut. Sedangkan permasalahan yang mendasar di dalam komunitas masyarakat rentan adalah belum terwujudnya penegakan perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak anak, kelompok perempuan rentan, penyandang cacat dan kelompok minoritas dalam perspektif HAM. Kondisi ini yang kemudian hanya akan berakibat pada kemunduran atau bahkan stagnasi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Indonesia dan prinsip Hak Asasi Manusia memang telah bersatu dan menguat dalam sebuah kerangka kenegaraan. Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa Hak Asasi Manusia di Indonesia telah jauh dari peradaban yang berkeadilan. Akibatnya, bukan hanya bagi mereka yang rentan sekarang, melainkan pula bagi mereka yang akan datang.

Indonesia yang Berkeadilan

             Membangun Indonesia yang berkeadilan adalah suatu tujuan yang harus dilakukan sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi atas seluruh masyarakat. Sama halnya dengan konstitusi kita sebagai panduan berbangsa telah menggambarkan serta menempatkan HAM sebagai suatu yang patut diperhatikan secara khusus dalam misi pembangunan. Oleh karena itulah, optimalisasi semangat konstitusi menjadi jawaban terbaik atas berbagai macam persoalan HAM pada umumnya, dan terutama yang menimpa kelompok masyarakat rentan pada khususnya.

Semangat konstitusi ini diwujukan dalam dua upaya membangun Indonesia berkeadilan. Upaya pertama yakni dengan merevitalisasi berbagai instrumen penegakan HAM dengan berlandas semangat juang penegakan HAM dalam konstitusi. Dasar semangat konstitusi yang ditafsirkan pada setiap instrumen HAM haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kemudian mebuka lebar untuk access to justice bagi mereka yang dilanggar haknya. Revitalisasi ini juga akan berdampak bagi berkembangnya pemenuhan hak atas masyarakat yang tentunnya berpengaruh pula pada tercapainya salah satu misi pembangunan nasional, yakni menempatkan HAM dan supremasi hukum di garda terdepan pembangunan.

Upaya kedua diwujudkan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam spirit menjaga keberagaman NKRI. Penjagaan ini merupakan konsep menjaga keutuhan keberagaman dengan tidak menyatukan perbedaan. Seperti halnya tanaman jagung yang tentu ditanam di tanah yang tidak selembab tanaman kangkung tumbuh. Langkah seperti itu merupakan tindakan bijak seorang petani cerdas. Contoh lainnya adalah hewan di Kebun Binatang. Semua meyakini bahwa hewan dengan jenis klasifikasi dan latar belakang yang berbeda tidak pernah disatukan dalam kandang sama. Tidak ada kelinci yang disatukan dengan harimau dan singa. Bahkan harimau dan singa pun tidak disatukan dalam satu kandang. Tak bisa terbayangkan apa yang akan terjadi jika hewan-hewan yang sangat berbeda itu disatukan.

Peran pemerintah dan masyarakat disini disalurkan sebagai suatu unsur yang harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam rangka menjaga bersama sebuah perbedaan yang telah menjadi suatu keniscayaan. Selain itu, ini juga merupakan bentuk pengejawantahan dari Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.

Konsep semangat konstitusi dalam dua wujud upaya menjamin kelompok masyarakat rentan merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan penegakan HAM di Indonesia, seperti diskriminasi, abuse, dan lain sebagainya. Selain itu, konsep ini juga merupakan sebuah aksi nyata pembaharuan cita tanah air.

Epilog

Kelompok masyarakat rentan dan segudang permasalahannya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Kondisi ini dapat dijawab dengan dua upaya semangat konstitusi, yakni merevitalisasi instrumen penegakan HAM dengan tetap berlandas pada konstitusi, sehingga penegakan dapat sesuai serta mempermudah masyarakat dalam access to justice. Selain itu, bersatunya unsur pemerintah dan masyarakat yang kemudian dengan bersama menjaga keberagaman serta tidak menyatukan perbedaan merupakan langkah terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan HAM, sehingga perbaikan dapat dicapai.

 

*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Forum Kajian dan Penulisan Hukum)

 

 

144 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password