breaking news New

Pembahasan APBD 2017 Tersisa Satu Pekan, Kabupaten Manggarai Terancam Kena Pinalti

Ruteng, Kabarnusantara.net – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos mengatakan tenggat waktu pembahasan RAPBD 2017 tinggal sepekan lagi.

“Dari sisi waktu, pembahasan RAPBD 2017 sudah sangat mepet. Dan hampir pasti akan terjadi pergeseran jadwal melampaui batas waktu yang sudah ditentukan,” ujar Peos, Selasa, 22/11/2016, di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng. 

Dijelaskan Peos, yang pasti molornya pembahasan RAPBD 2017 bukan karena ulah DPRD. Bahwa nanti ada sanksi dari pemerintah pusat, kita harus siap terima.

“Dari sisi waktu, sudah sangat mepet yah. Tetapi hal ini mesti diterima sebagai resiko. Kita tidak mau karena alasan waktu, DPRD main terima-terima saja apa yang diajukan pemerintah. Yah, kita bahas dulu, semua item anggaran dirasionalisasi dulu, kemudian disepakati secara bersama. Jangan karena dikejar waktu, pemerintah ambil sikap sendiri,” terang Peos yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai itu.  

Padahal berdasarkan UU 23 Tahun 2014, Kemendagri memberikan tenggat waktu pengesahan APBD 2017 hingga 30 November 2016.

Jika tidak selesai, sesuai aturan yang ada maka Kabupaten Manggarai bisa dikenakan pinalti berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) seperti yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 321 ayat 2.

Pasal itu juga menyebutkan, Pemda akan dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkannya gaji bagi Kepala Daerah dan Anggota DPRD selama 6 bulan.

Namun untuk merampungkan pembahasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan, pihaknya pesimistis komisi dapat melakukan pembahasan tepat waktu. 

“Tinggal satu minggu lagi hingga batas pelaporan. Bisa jadi Komisi tidak sempat mambahas nanti dan SKPD semakin banyak soalnya,” ujar Peos.

Menurutnya, dalam proses pembahasan di Komisi, ditemukan sejumlah kendala. Contohnya, target pendapatan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, eksekutif mengajukan dua versi target pendapatan.

Menurut PPKAD prediksi pendapatan di dinas tersebut 890 juta rupiah, sementara menurut dinas tersebut hanya 450 juta rupiah. Rapat komisi kemudian diskors. “Nah, hal-hal seperti ini bikin tambah molor dan kita terancam dipinalti,” ujarnya.

Molornya pembahasan RAPBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 juga diakibatkan kekisruhan yang terjadi antara DPRD dan Pemerintah.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang antara Pemerintah bersama DPRD, ditetapkanlah nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Manggarai 2017 senilai 1 Triliun, 256 miliar Rupiah lebih pada 4 November 2016 lalu.

Tanpa melibatkan DPRD Manggarai, Pemerintah Kabupaten Manggarai merubah postur RAPBD 2017 menjadi 1 Triliun 117 miliar Rupiah lebih mengikuti publikasi Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Hal itu memantik kekisruhan hingga mengakibatkan proses pembahasan di DPRD sempat dihentikan selama tiga hari dari Hari Kamis, 17/11 hingga Sabtu, 19/11/2016 lalu.

Kini, setelah Pemerintah Kabupaten Manggarai mengakomodir Pokok Pikiran DPRD, pembahasan RAPBD 2017 kembali dibedah di tingkat Komisi.

DPRD bersama pemerintah bersepakat membahas tindak lanjut anggaran yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah ditetapkan per (4/11) 2016 sebesar 1 Triliun 256 miliar Rupiah.

“Bahwa dalam perjalanan besarnya jumlah anggaran berkurang, yah kita sama-sama bahas di tingkat Komisi sesuai prioritas 2017. Kita tahu ada publikasi dari pemerintah pusat soal penyesuaian itu. Namun pemerintah tidak bisa jalan sendiri. DPRD harus dilibatkan sesuai fungsinya,” tegas Peos.  

Hingga berita ini diturunkan, RAPBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 sedang dibahas untuk kemudian ditetapkan menjadi APBD 2017. (Alfan Manah/Hip/KbN)

2 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password