breaking news New

Ini Kata Todung Mulya Lubis Terkait Rencana Aksi Massa 212 di Jakarta

Jakarta,Kabarnusantara.net– Guru Besar Melbourne University, Todung Mulya Lubis menilai apa yang terjadi dengan demonstrasi 4 November 2016 yang lalu, sebetulnya sudah selesai ketika penetapan tersangka terhadap gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dilakukan oleh pihak aparat kepolisian.

Menurut dia, tuntutan dan urgensi yang diinginkan oleh demonstran sudah terjawab, dimana saat ini proses hukum terhadap Ahok sedang berjalan. Sehingga dengan demikian, upaya untuk menuntut Ahok dengan cara demonstrasi merupakan sesuatu yang tak penting. Aapalagi melibatkan banyak massa.

Menurut dia, persoalan bangsa harus diselesaikan secara hukum, mengingat Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama. Tapi sayangnya, banyak yang tidak sejalan antara ucapan dan perbuatannya.

“Celakanya banyak yang komit terhadap kemajemukan, tapi perilakunya tidak mendukung kemajemukan. Banyak yang mengatakan Pancasilais, tapi kelakuannya tidak Pancasilais sama sekali. Banyak yang mengakui dan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tapi tidak mendukung negara hukum itu sendiri”, ujar Todung, pada Senin, (28/11/2016) di Jakarta.

Todung mengatakan, penegakan hukum dalam sebuah negara hukum tidak bisa didikte oleh demonstrasi. Penegakan hukum adalah otoritas yang diberikan undang-undang kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

“Kalau kita mengakui Indonesia sebagai negara hukum, saya kira tidak perlu demonstrasi tanggal 2 desember 2016 yang akan datang. Karena proses hukum itu sedang berjalan”, tegas Guru Besar Melbourne University itu.

Lebih lanjut Todung mengungkapkan Indonesia adalah negara hukum bukan negara agama. Sehingga semua persoalan bangsa harus diselesaikan secara hukum.

“Saya ingin mengatakan sekali lagi dengan teman-teman yang bersebrangan pendapat, bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara teokrasi. Saya kira adalah salah kalau melihat Indonesia sebagai negara agama”, ungkapnya dengan tegas.

Todung menjelaskan filosofi dan prinsip yang kita anut bersama adalah Indonesia negara hukum. Maka untuk menegakkan hukum, masyarakat diminta untuk mengormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Himbauan saya kepada kita semua, mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak ada gunanya kita mendikte dan menekan dengan dalih apa pun karena itu tidak membantu kita mencapai keadilan dalam konteks penegakan hukum yang kita inginkan”, tegas Todung.

Todung berharap kita mesti bersatu-padu, membulatkan tekad untuk menegakkan negara hukum. Kemudian, pemerintah mesti datang dengan satu bahasa, pemerintah jangan datang dengan suara berbeda satu dengan yang lain.

Menurut Todung, kita sedang berhadapan dengan satu momen kritis dalam sejarah bangsa Indonesia. Maka, langkah yang segera diambl adalah menyikapinya bersama dengan cara-cara yang benar dan sesuai hukum yang berlaku.

“Kalau bangsa ini ingin survive ke depan, ini momentumnya. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kondisi bangsa sangat terganggu”, tegasnya.

Todung menuturkan, saat ini juga ada sinyal yang diberitakan di beberapa media massa, bahwa ada ‘penumpang gelap’ yang bisa saja memanfaatkan Aksi Massa untuk kepentingan tertentu.

“Jika hal ini terjadi, maka kita akan kembali merasakan masa-masa sulit sebagai bangsa. Ini yang tidak kita inginkan”. Tutup Todung. (Ervan/Hip/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password