breaking news New

Ujian Nasional Masih Perlu?

Dunia pendidikan Indonesia saat ini kembali gaduh. Kegaduhan itu terlahir dari wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Indonesia. Dalam domain dunia pendidikan nasional wacana itu tentu saja mendapatkan tanggapan yang pro dan kontra. Bagi yang pro, alasan yang sering dikemukakan ialah semangat peserta didik yang seringkali pragmatis. Artinya ialah sekolah hanya diorientasikan pada usaha untuk lulus UN guna mendapat Ijazah. Proses pembelajaran menjadi tidak diperhatikan dan kadang dianggap tidak berguna. Sebab yang terpenting ialah lulus pada saat UN. Sedangkan, bagi yang kontra alasan yang sering muncul ialah standar pendidikan yang merata bagi seluruh sekolah di Nusantara. Tidak hanya itu. Bagi mereka, dengan adanya UN maka semua siswa di tanah air akan terdorong untuk belajar lebih giat serta selalu mengeksploasi segala materi pelajaran guna melewati UN. Adanya standar UN juga dapat membantu setiap perguruan tinggi guna menjaring para calon mahasiswa.

Di Indonesia, masalah seputar UN seringkali menjadi masalah yang tiada akhirnya. Jika kita menilik sejarah, sejauh ini tidak ada persoalan apapun berkaitan dengan pelaksanaan UN. Yang sering dipersoalkan ialah prosedur serta sistem pelaksanaan UN. Yang termasuk dalam sistem itu ialah penetapan standar kelulusan serta semua prangkat penentu lancar tidaknya pelaksanaan UN. Artinya ialah, substansi persoalannya bukanlah UN in se melainkan prosedur dan sistemnya. Dengan demikian, menghapus UN sama artinya dengan menghilangkan substansi pendidikan nasional Indonesia.

Adanya UN, hemat saya merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah bangsa guna mengukur dan mengenal kemajuan pendidikan negaranya. Merata atau tidaknya sebuah sistem pendidikan mau tidak mau harus diukur dalam satu ukuran bersama. Dalam konteks kita, UN merupakan barometernya. Barometer bersama yang digunakan itu diyakini atau tidak dapat membantu untuk mengukur persoalan merata atau tidaknya pelaksanaan cita-cita pendidikan negara.

Menghapus UN serta menyerahkan sistem kelulusan pada pemerintah sesungguhnya menjadi tanda mundurnya dunia pendidikan Indonesia. Hal itu hanya akan mencampakkan dunia pendidikan kita pada lobang perbedaan yang menganga. Artinya ialah, gaya dan sistem pendidikan di setiap daerah menjadi beragam. Gaya dan sistem pendidikan di daerah perkotaan sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah pedesaan. Perbedaan itu akan menjadi sangat tajam dengan mudah tidaknya akses pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin hari makin sangat maju. Hal yang ditekankan ialah adanya gap atau jurang yang menganga antara mereka yang mengenyam pendidikan di kota dengan mereka yang mengenyam pendidikan di daerah-daerah pelosok nan terpencil. Itu berarti dunia pendidikan kita tidak lagi mampu mencetak generasi bangsa yang dari segi kognitifnya mendekati kata seragam.

Guna mengatasai perbedaan antara kemajuan pendidikan di kota dengan yang di pedesaan maka adanya standar bersama mau tidak mau harus ada. Standar itu harus ada sebagai conditio sinne qua non guna terlaksananya sistem pendidikan yang sama di seluruh tanah air. Dengan adanya standar bersama maka apa yang diajarkan di sekolah-sekolah Jakarta tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah-sekolah Papau atau Flores misalnya. Begitu juga soal standar pengetahuan yang didapat oleh mereka yang ada di Ibukota negara tidak berbeda dengan pengetahuan yang didapat oleh mereka yang berada di provinsi terjauh negeri ini. Hal itu hanya mungkin dicapai dengan adanya UN yang dikatakan sebagai standar bersama dunia pendidikan Indonesia.

Penghapusan UN oleh pemerintah saat ini hendaknya perlu ditinjau ulang. Persoalannya bukanlah berkaitan dengan mengorbankan atau tidak mengorbankan nasib para peserta UN. Hal yang dikedepankan ialah kemungkinan untuk tercapainya cita-cita bersama negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa menghapus UN sama artinya dengan menghilangkan substansi dunia pendidikan Indonesia. Jika substansi tercabut maka ada tidaknya sekolah sebagai agen pewarisan pengetahuan dan pendidikan bukan lagi menjadi tuntutan utama pendidikan negara. Selain itu, sekolah pun akan memiliki pergeseran makna yaitu menjadi sebuah instansi yang hanya dapat mencetak ijazah-ijazah bagi mereka yang memerlukannya. Hal itu tentu akan menjadi sangat berbeda jika UN tetap dilaksanakan di dunia pendidikan kita.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password