breaking news New

3000 Penyandang Disabilitas di Manggarai, Keberpihakan Pemerintah Masih Sangat Minim

RUTENG, Kabarnusantara.net – Para penyandang disabilitas sering tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Berbagai fakta memperlihatkan adanya perlakuan tidak adil dan diskriminatif yang masih kerap kali dialami oleh penyandang disabilitas saat hendak memenuhi kebutuhan dasarnya.
Diantaranya penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk di sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang ramah penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam membangkitkan olahraga bagi penyandang disabilitas, stigma negatif dan berbagai kendala lainnya.

Stigma negatif telah menafsirkan penyandang disabilitas identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan dan hanya akan membebani orang lain.

Kemiskinan dan kecacatan memang menjadi dua masalah yang sulit dipisahkan. Seorang ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya selama masa kehamilan berpeluang besar melahirkan anak yang kekurangan gizi sehingga mengakibatkan anak menjadi cacat.

Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak.

Mereka juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Sebagai contoh, penyandang tuna netra tidak banyak yang bisa mengakses informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat. Pengguna kursi roda juga sangat sulit beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak askesibel.

Oleh karena itu, penanganan penyandang disabilitas harus dilakukan secara komprehensif. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on The Rights of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak penyandang disabilitas).

Dijelaskan bahwa setiap penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.

Kewajiban Negara merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi ini melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun kesetaraan dan pemberdayaan berupa perlakuan non diskriminasi, penyediaan sarana prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dari Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat

“Di Manggarai ada 3000 penyandang disabilitas. Namun sayangnya keberpihakan pemerintah daerah bagi penyetaraan dan pemberdayaan kaum difabel masih sangat minim,” ujar Sebastianus Hanu di Ruteng, Sabtu, 3/12/2016.

Staf Yayasan Karya Murni itu mengatakan dibutuhkan keberpihakan yang nyata dari Pemerintah Daerah Manggarai berupa pengalokasian anggaran yang memadai bagi para penyandang disabilitas.

Dikatakan Hanu, tahun ini pihaknya berupaya mendorong Pemerintah agar sesegera mungkin menerapkan amanat Perda Nomor 6 Tahun 2015 soal Penyetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

“Perda ini mengamanatkan bahwa di Manggarai perlu dibentuk Badan Koordinasi Penanganan Penyandang Disabilitas. Dan hingga kini badan itu belum dibentuk,” terang Hanu kecewa.

Ia berharap akan ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran yang memadai.

Menurut Hanu, perhatian pemerintah masih minim bagi kaum difabel, kalau pun ada perhatian, yang disentuh adalah kelompok difabel yang terlembaga dalam sebuah yayasan atau institusi sekokah. Sementara, ujarnya, para penyandang disabilitas yang ada dan hidup bersama masyarakat hampir pasti tidak tersentuh.

Dicontohkannya, ada 3 penyandang disabilitas di Narang, Kecamatan Satarmese Barat. Mereka itu masuk kategori penyandang disabilitas jenis Sipi, atau kelumpuhan otak. Mereka itulah yang juga mesti diperhatikan pemerintah,” ujarnya

Ia pun kembali berharap agar momentum Hari Disabilitas Internasional, Sabtu 3/12/2016 bisa menjadi momentum bangkitnya kepedulian nyata Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap kaum difabel. (Alfan Manah/Hipatios/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password