breaking news New

Aparat Penegak Hukum Diminta Untuk Mempertimbangkan Lokasi Persidangan Perkara Ahok

Jakarta,Kabarnusantara.net-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai pihak yang akan menyelengarakan persidangan perkara atas nama terdakwa Ahok, harus benar-benar mempertimbangkan penerapan pasal 85 KUHAP yaitu mencari alternatif pergantian tempat atau lokasi persidangan perkara Ahok ketika akan dilakukan persidangan untuk pemeriksaan Ahok sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan penistaan agama yang berkas perkaranya sudah dilimpahkan Oleh Kepala Kejaksaan Jakarta Utara ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

“Pemindahan lokasi ini mejadi mutlak oleh karena potensi persidangan dilakukan di bawah tekanan massa sangat mungkin terjadi, mengingat ketika perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan tahap penyelidikan dan penyidikan, bahkan hingga perkara ini dinyatakan P.21 oleh Kejaksaan Agung pun baik Kepolisian maupun Kejaksaan terus menerus menghadapi tekanan massa dalam jumlah yang sangat massiv”, ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, kepada Kabarnusantara.net di Jakarta, pada Senin (5/12).  

Karena itu menurut Advokat Peradi ini, baik Kejaksaan maupun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak boleh terlambat mengantisipasi perpindahan lokasi persidangan perkara atas nama terdakwa Ahok, dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Pengadilan Negeri lain di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, apakah di Denpasar-Bali, Papua atau NTT sebagai wilayah yang relatif lebih aman selama penyelenggaraan persidangan Ahok. 
Selama ini Petrus menjelaskan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung RI dan Menteri Hukum & HAM RI sering memindahkan persidangan sebuah perkara pidana di luar yurisdiksi atau di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan atas alasan keamanan sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan Menteri Hukum dan HAM dalam perkara pidana atas nama terdakwa.

Petrus mencontohkan persidangan sebuah perkara di luar yurisdiski diantaranya sidang perkara pidana Soemarno Hadi Saputra, Walikota Semarang dari Pengadilan Negeri Semarang dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Mei 2012 atas alasan keamanan. Kemudian sidang perkara pidana korupsi atas nama terdakwa D.L. Sitorus dari Pengadian Negeri Adang Sidempuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan Jaksa Agung RI, dengan alasan keamanan mengingat masyarakat 33 dari 35 Desa di Padang Sidempuan menolak D.L. Sitorus sedangkan 15.000 karyawan D.L. Sitorus mendukung D.L. Sitorus, sehingga dikhawatirkan terjadi konflik horizontal, sehingga atas ijin Menteri Hukum dan HAM persidangan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Januari 2006).

Perkara lain dia mencontohkan dalam perkara atas nama terdakwa teroris Abu Dujana Vs dan Fajar Taslim Cs dimana persidangan Abu Djana Cs. yang semula akan di sidangkan di Pengadilan Negeri Poso namun atas alasan keamanan dipindahkan persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara terdakwa Fajar Taslim Cs. Seharusnya di sidangkan di Pengadilan Negeri Palembang tetapi dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga alasan keamanan.

Lebih lanjut Petrus menjelaskan, dasar hukumnya adalah pasal 85 KUHAP, dimana disitu dikatakan bahwa “dalam hal keadaan daerah tidak mengijinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahakamh Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud”, tegasnya. 

Menurut dia, atas dasar ketentuan pasal 85 KUHAP berikut terdapat fakta sosial yang tak terbantahkan kebenarannya yaitu bahwa semenjak perkara penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok diperiksa dalam tahap penyelidikan, penyidikan oleh Bareskrim Polri hingga penuntutan oleh Kejaksaan Agung, tekanan massa secara massive masih terus dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan kekuatan penuh secara massive menuntut Kepolisian dan Kejaksaan untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka dan harus ditahan.

“Tekanan massa yang massive seperti itu dikhawatirkan akan terus berlanjut, dan akan sangat mengganggu kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutus secara adil perkara Ahok. Karena kita tahu bahwa kekuatan massa yang menekan selama proses hukum di tingkat pemeriksaan Kepolisian dan Kejaksaan berpotensi sangat besar untuk menekan Majelis Hakim yang persidangannya dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga tidak tertutup kemungkinan perkara Ahok akan diputus oleh Majelis Hakim dalam suasana Hakim tidak bebas dan mandiri sehingga hal itu berakibat putusan hakim menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan yang dianut oleh UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Badan Peradilan”, tegas Jubir Aspirasi Indonesia itu.

Oleh karena itu demi hukum dan keadilan untuk semua pihak termasuk untuk Ahok, maka Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta agar Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung RI harus sungguh-sungguh mempertimbangkan hal keamanan ini agar penegakan hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kekuatan bukti-bukti yang teruji melalui sebuah proses persidangan yang bebas dari tekanan dalam bentuk apapun termasuk tekanan massa. 

Hal tersebut diperkuat sebagaimana jaminan itu diberikan oleh pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim dan Hakim Konstitusi menjaga kemandirian peradilan dan melarang segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan bagi siapapun yang melanggar larangan mencampuri urusan peradilan diancam dengan pidana. (Ervan/Hip/KbN) 

                                                             

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password