breaking news New

TPDI Meragukan Jaminan Keamanan MA dan Kapolri Dalam Persidangan Pidana Perkara Ahok

Jakarta,Kabarnusantara.net-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai Mahkamah Agung (MA) dan Kapolri tidak boleh berpuas diri dengan kemampuannya memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan secara fisik bagi lima orang Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam perkara penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. Tetapi MA dan Kapolri juga perlu memberikan garansi berupa perlindungan keamanan dan rasa nyaman secara psikologis/psikis secara lebih dini kepada lima orang Hakim (Ketua dan Anggota Majelis), Tim Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi dan terlebih-lebih kepada terdakwa dalam perkara dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahja Purnama atau Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Artinya pengamanan itu harus dilakukan secara dini dan berlapis sejak saat penunjakan Majelis Hakim dan Tim Jaksa Penuntut Umum, tidak saja pada saat sidang di Pengadilan akan tetapi juga pengamanan itu dilakukan di rumah kediaman masing-masing dan selama perjalanan menuju pengadilan dan kembali ke rumah mereka masing-masing”, ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, kepada Kabarnusantara.net, di Jakarta, pada Selasa (6/12). 

Petrus menjelaskan, pengamanan secara lebih dini dan berlapis ini penting, karena potensi untuk mengintervensi kemandirian badan peradilan dan kebebasan Hakim sangat terbuka lebar dan bisa terjadi dimana dan kapan saja. 

“Artinya pengamanan secara fisik terhadap jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mungkin dapat dan berhasil dilakukan oleh aparat Kepolisian, akan tetapi pengamanan pasca hari persidangan dan/atau di luar persidangan terutama secara psikis atau psikologis, juga harus dipertimbangkan untuk dilakukan terhadap semua pihak, (Majelis Hakim, Tim Jaksa Penuntut Umum, Para Saksi dan terutama Terdakwa), karena ketika kemandirian peradilan dan kebebasan hakim sudah ternodai maka segala upaya untuk menemukan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sia-sia”, tegasnya. 

Lebih lanjut Petrus mengatakan praktek peradilan di Indonesia yang rentan terhadap kekuasaan dan kekuatan untuk mengintervensi jalannya sebuah perkara, terutama untuk memenangkan kepentingan pihak yang merasa paling berkepentingan serta memiliki kekuatan dan kemampuan mengintvensi kemandirian peradilan dan kebebasan hakim, sudah sering memakan korban, sementara hukum dan alat kekuasaan negara tidak mampu menjaga atau menjunjung tinggi kemandirian peradilan dan kebebasan hakim yang merupakan kewajibannya. 

Oleh karena itu, jelas Petrus dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, faktor kemandirian peradilan dan kebebasan hakim harus diletakan sebagai yang paling utama karena selain mahkota seorang hakim terletak pada putusan yang lahir dari kemandirian peradilan dan kebebasan hakim yang tidak terganggu atau ditunggangi oleh kepentingan lain, juga dengan peradilan yang mandiri dan hakim yang bebas, maka rasa keadilan masyarakat akan terwujud dengan sangat bertanggungjawab. 

Lebih lanjut Petrus menegaskan dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, potensi intervensi kekuatan lain di luar badan peradilan dan bahkan di dalam internal badan peradilan sangat mungkin terjadi, oleh karena itu pilihan untuk menunjuk siapa-siapa yang layak menjadi anggota majelis hakim dan memimpin jalannya persidangan, juga bukanlah perkara yang gampang selain karena begitu sulitnya kita memiliki sosok hakim dengan karakter yang kokoh, kuat dan tahan terhadap segala godaan dan intervensi, juga karena pintu masuk untuk mengintervensi kemandirian dan kebebasan hakim selalu terbuka lebar tanpa ada perangkat hukum yang mampu membatasi atau mengurangi peluang untuk itu. 

“Perangkat hukum yang ada untuk menjamin kemandirian peradilan dan kebebasan hakim, selalu jebol pertahannya bahkan biasanya yang dijebol terlebih dahulu adalah yang punya kekuasaan menjaga kemandirian dan kebebasan hakim itu sendiri. Artinya sehebat apapun kemampuan personal hakim menjaga kebebasan dirinya sebagai hakim namun ketika kemandirian peradilan sudah tergadaikan, maka kebebasan hakim tinggal nama, karena banyak cara bisa dilakukan untuk memberangus kebebasan hakim, termasuk kebebasan hakim itu sendiri bisa menjadi senjata atau racun bagi rasa keadilan publik”, tegas Petrus yang merupakan Advokat Peradi itu.

Oleh karena itu, jelas Petrus apabila pemerintah Cq. Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan Menteri Hukum & HAM berketetapan hati untuk tetap menyidangkan perkara dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tidak memindahkan lokasi persidangan atas alasan keamanan gedung tempat bersidang sudah aman atau bisa diamankan, maka pertanyaannya apakah Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum & HAM sudah bisa memberikan jaminan rasa nyaman dan aman dari aspek psikis dan psikologis kepada para personil Jaksa Penuntut Umum, para personil Hakim berikut keluarganya, para saksi dan/atau ahli, lebih-lebih terdakwa dalam perkara dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. 

“Ahok dan keluarganya harus digaransi kenyamanan dan keamananya oleh karena kemandirian badan peradilan dan kebebasan hakim dalam keadaan on the track (keadaan bebas, tanpa tekanan, tanpa rasa takut mengikuti persidangan) sesungguhnya bermakna sebagai wujud nyata tanggung jawab negara menjamin terlaksananya kemandirian badan peradilan dan kebebasan hakim demi memberi rasa aman dan nyaman bagi semua pihak”, tutup Petrus Selestinus. (Ervan/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password