breaking news New

Menakar Nurani dan Agama dalam Pilkada

Hati nurani sebagai elemen penting dalam diri manusia direpresentasikan melalui tindakan sebagai bagian dari otonomitas dan keotentikan manusia. Hati nurani dijadikan pusaran otonomi manusia, bagian integral dari kemandirianya yang tidak memperkenankan manusia menjadi “pembeo” atau binatang yang mudah dicokol hidungnya. Hati nurani adalah piece of the resistance, unsur yang terus menggangu pihak yang tidak benar.

Pilihan untuk bertindak merupakan salah satu sekian kegiatan manusia. Tidak setiap kegiatan manusia merupakan tindakan. Memahami dan sampai pada memaknai PILKADA sebagai sebuah tindakan, berarti mengandaikan adanya kesadaran berpolitik dan kematangan dalam bertindak. Masyarakat diandaikan memiliki pengetahuan yang memadai dan pengenalan yang mendalam mengenai tokoh kandidat yang dipilih. Pengetahuan dan pemahaman akan kandidat mengandaikan adanya informasi, atau alat yang menginformasikan. Informasi itu bisa diperoleh melalui media massa, juga melaui kontestasi panggung politik berupa kampanye. Melaui kampanye, isu kesejahteraan rakyat maupun keadilan sosial menjadi visi utama dari setiap kandidat.

Dalam suasana menjelang PILKADA rakyat dan kandidat pemimpin bak sedang dalam situasi pasar, dengan kedudukan sebagai produsen dan konsumen. Rakyat ditempatkan sebagai konsumen, yang kepadanya ditawarkan hal yang menggiurkan dan menjajikan. Sementara di sisi lain, para kandidat adalah produsen yang merakit barang pasaran (visi dan misi), yang menggiurkan dan menggundang untuk dikonsumsi. Setiap suara persuasif yang dikeluarkan ketika dalam arena panggung politik (kampanye) terlihat sudah sangat pasti mennjanjikan bagi pihak konsumen.

Berhadapan dengan informasi yang diterima baik melalui media massa maupun melalui kampanye, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, berbagai informasi yang diperoleh membuka ruang kebebasan bagi kita untuk secara lebih bijaksana memilih dan menentukan siapa yang bakal dipilih. Informasi yang didapat menjadi dasar pertimbangan untuk menetukan pilihan. Hal ini, diandaikan adanya kejujuran objektif realitas, dalam arti apa yang disampaikan dalam kampanye adalah otentik, bukan sebuah permainan retorika yang menyembunyikan kepentingan. Yang kedua, dapat terjadi bahwa informasi yang diperoleh mempersempit ruang kebebasan. 

Informasi yang syarat manipulatif kemudian dengan mudah menjebak dan menjerat rakyat kecil dalam kerangka pembodohan ideologis.Informasi yang syarat dengam logika kekuasan dan mengabaikan kekuasaan logika, menempatkan kedudukan sebagai tujuan yang ingin diraih. Rakyat kemudian hanya dijadikan sebagai instrumen yang dipakai untuk mencapai nafsu kekuasaan tersebut.

 Isu kepentingan dan identitas, dapat menjebak rakyat untuk secara cepat memilih “orang kita” tanpa berpikir secara bijak dan mengutamakan rasionalitas berfikir. Secara tak disadari kebebasan hati nurani kita tengah “ditindas” oleh kepentingan tertentu dan pengabaian akan kekuasaan logika dalam memilih juga “dirampas”.

Fungsi Kritis Agama: Membangun Dialog Dialogal dan Dialog Dialektik

Hati nuarani sebagai hal yang esensial dalam keberadaan diri seorang manusia tentu menempati ruang tertentu untuk diolah dan diproses agar terlihat matang. Disini Agama menjadi wadah integral menuju keutamaan mengelola hati nurani. Kemudian, bagaimana Agama memaksimal keberadan hati nurani juga kekuasaan logika dalam PILKADA? Dan bagaimana sikap agama dalam memposisikan diri menghadapi pertarungan PILKADA ini? 

Merujuk pada pertanyaan ini, sikap kritis atau fungsi kritis Agama menjadi point fundamental dalam menyikapi pesta demokrasi di ranah daerah (PILKADA) sebagai representasi dari fungsi politis Agama. Fungsi Politis Agama dan Fungsi Kritisnya merupakan dua hal yang berbeda dan berdiri sendiri namun berhubungan secara kritis. Agama kemudian bisa dijadikan kekuatan yang bisa mengawasi plaksanaan politik tetapi menjadi hal yang sekular, yang tunduk pada penilaian akal budi yang kritis. Agama dalam konsepsi kritis mengawasi politik agar ia tidak menjadi suatu agama yang sakral atau menjadi hal yang sakral, yang tidak boleh didiskusikan atau menjadi barang yang tabu. Sebaliknya politik mengawasi agama akan kecendrungan untuk merebut kekuasaan atas nama agama. Dua istilah yang tepat adalah demistifikasi politik atau demistifikasi agama.

Hubungan yang dibina antara agama dan politik tidak hanya sampai pada dialog dialogal, yakni membangun kerjasama, melainkan mesti sampai pada tahap dialog dialektik. Ia adalah dialog untuk mencari kebenaran, dan yang mengacu pada kebenaran. Dengan menempatkan diri pada posisi dialogis, agama menempatkan diri sebagai sesuatu entitas diri di antara entitas yang lain, yang mampu menyatakan diri ada. Risiko untuk tidak sepaham dengan pihak pencari kekuasaan atau penguasa merupak konsekwensi yang mesti diterima dari sebuah usaha membagun dialog dialektis demi menyampaikan suara kritis. Ketaksanggupan untuk membangun dialog dialektis demi menjaga keharmonisan relasi adalah alasan yang tidak mentah-mentah ditelan, jika memang ada realitas ketidakbenaran dan berbagai bentuk penyimpangan menghiasi kontestasi polilitik khususnya PILKADA. 

* Penulis: Astramus F. Tandang adalah Mahasiswa STPMD “APMD”, Yogyakarta Jurusan Ilmu Pemerintahan. 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password