breaking news New

Penuhi Panggilan KPK, Setya Novanto Bantah Bagi- Bagi Uang

Kabarnusantara.net – Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012.

Dengan mengenakan kemeja batik cokelat Novanto hadir di gedung KPK, Selasa (13/12) pagi.

Beliau ditemani beberapa politikus Partai Golkar, diantaranya Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Nurul Arifin, dan Rudy Alfonso.

Tak ada komentar dari Novanto saat tiba di Gedung KPK. Dia langsung masuk ke dalam lobi Gedung KPK.

Idrus yang mendampingi sempat memberikan komentarnya. Menurut dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada KPK.

“Pak Novanto datang selaku Ketua DPR ingin memberikan contoh kepada masyarakat bila dipanggil penegak hukum datang, harus hadir,” ujar Idrus.

Setelah pemeriksaan, Setya Novanto membantah ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP – el tahun 2011- 2012.

Ia juga membantah uang hasil korupsi proyek dengan anggaran senilai Rp 6 Triliun yang diduga dibagikan pada saat proses pembahasan di Komisi II saat itu. Hal ini pun dijelaskan kepada penyelidik.

Nggak benar itu. Nggak benar. Saya sudah jelaskan dan subtansinya secara keseluruhan, silakan saja tanya kepada pemeriksa, ungkap Novanto saat keluar dari gedung KPK.

KPK telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tahun 2011-2012 di Kemendagri. Keduanya, yakni bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KPK sendiri telah mendalami kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tahun 2011-2012 ini pada tingkat penyidikan hingga dua tahun lebih. Baik Irman maupun Sugiharto, dalam sengkarut proyek senilai Rp 5,9 triliun itu diduga telah menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara sampai Rp 2,3 triliun.(RR/KbN)

2 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password