breaking news New

Deno Kamelus: Silahkan Gugat SK Bupati Ke Pengadilan TUN

RUTENG, Kabarnusantara.net – Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus,SH, MH mengatakan tidak akan membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 508 Tentang Hasil Penyelesaian Pengadilan Masalah Pemilihan Kepala Desa Rai Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dan juga SK Bupati 520 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Tahun 2016 untuk 42 Desa di Kabupaten Manggarai.

Hal itu disampaikan Bupati Manggarai Deno Kamelus menjawab permintaan Calon Kepala Desa Rai nomor urut 3, Ardianus Sunarto agar SK Bupati Manggarai nomor 508 Tahun 2016 dan SK 520 Tahun 2016 dibatalkan.

Ditegaskan Deno, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati tersebut, dan pihaknya tidak akan membatalkan kedua SK tersebut.

“Saya tidak akan batalkan SK ini. Karena ini keputusan Negara. Kalau saudara mau batalkan Keputusan Bupati, silahkan gugat ke Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara, red). Ini saya mau kasi petunjuk. Karena ini Keputusan Tata Usaha Negara,” tegasnya.

Dikatakan Deno, jadi SK ini tidak bisa dibatalkan dan pihaknya tidak akan membatalkan SK tersebut.

“Pembatalan sebuah Keputusan Bupati, pembatalan Peraturan Perundang-undangan itu ada mekanismenya. Mekanismenya melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau saya kalah, kita batalkan. Itu hukumnya,” ujar Deno yang juga Pakar Hukum Tata Negara di Universitas Nusa Cendana Kupang.

Sehingga dengan demikian, lanjut Deno, keputusan Bupati sah dan dirinya akan tetap melantik Kepala Desa Rai Terpilih bersama 41 Kepala Desa Terpilih lainnya pada hari Senin, 19/12/2016.

“Kalau para pihak merasa tidak puas dengan keputusan ini, yah silahkan gugat, karena ini bukan Undang-Undang (UU). Kalau Undang-Undang tidak bisa digugat di TUN. Karena itu pengaturan bersifat umum. Tetapi kalau SK Bupati bisa digugat karena bersifat individual, konkrit, final dan memenuhi syarat sebagai keputusan pejabat yang bisa digugat di TUN. Lain halnya kalau saya buat Perda, karena Perda tidak bisa digugat di TUN, kecuali direview oleh Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.

Dijelaskan Deno, dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa, kalian telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa, dan mereka oleh Undang-Undang (UU) diberi waktu satu minggu, dan hasilnya mereka menolak keberatan saudara. Kemudian kamu tidak puas dan kembali mengajukan keberatan ke Badan Permusyawaratan Desa Rai. Lagi-lagi keberatan kalian ditolak, dan BPD oleh UU diberi waktu satu minggu untuk menyelesaikan soal ini. Kalian tetap tidak puas dan menyerahkan masalah ini ke Panitia Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Tingkat Kabupaten Manggarai dan waktu mereka 30 hari untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Ini saya jelaskan proses penyelesaiannya yah, supaya jangan ada yang mengatakan bahwa proses penyelesaian sengketa Pilkades Rai tidak transparan dan tidak melibatkan para pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Deno, Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten telah mengambil keterangan dari semua pihak terkait dan mengumpulkan sejumlah bukti.

“Dari antara kalian yang hadir saya yakin pernah diambil keterangannya. Itulah bukti. Bukti itu bisa berupa surat, pengakuan, dan kesaksian. Lalu dari situ lahirlah keyakinan. Jadi bicara soal hukum tidak bisa bicara soal apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, tapi bicara bukti,” kata Deno.

Menurut Deno, pihaknya telah memeriksa bukti autentik dokumen kependudukan saudara Vicarles Coleng dan Maria Elisabeth Mujur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, dan jelas bahwa kedua orang ini memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Manggarai. Dengan demikian mereka adalah sah penduduk Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.

“Karena itu Vicarles Coleng dan Maria Elisabeth Mujur adalah sah penduduk Rai, punya NIK Manggarai dan sah didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tetap Desa Rai,” tegas Deno.

“Soal bahwa kedua orang ini menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa Golo Leleng di Manggarai Barat, itu bukan kewenangan saya selaku Bupati Manggarai untuk menyatakan apakah itu pelanggaran atau tidak. Apakah mereka sah sebagai pemilih di Manggarai Barat. Itu kewenangan Bupati Manggarai Barat Gusti Dula,” terangnya lagi.

Undang-Undang mengatakan hasil Keputusan Panitia Pilkades harus dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati, oleh karena itu saya keluarkan SK Bupati 508 dan SK Bupati 520 Tahun 2016.
“Jika saudara Ardianus Sunarto tidak puas dengan apa yang diputuskan Bupati Manggarai. Silahkan digugat ke Pengadilan TUN,” tutup Deno.

Hadir pula, Wakil Bupati Manggarai Viktor Madur, Ketua Panitia Pilkades Serentak Kabupaten Manggarai, Marten Jekaut, Sekretaris Panitia, Yos Th Nono, dan Kepala Kesbangpollinmas Manggarai, Aleks Mahu.

Pantauan Kabarnusantara.net, dialog tersebut dikawal ketat aparat keamanan gabungan Pol PP, TNI dari Kodim 1612 Manggarai, dan aparat kepolisian dari Polres Manggarai. (Alfan/Hip/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password