breaking news New

TPDI: Presiden, Menkopolhukam dan Kapolri Telah Ingkar Janji

Jakarta, Kabarnusantara.net-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, meminta Presiden Jokowi, Menkpolhukam Wiranto dan Kapolri Jend Pol. Tito Karnavian harus mewujudkan janji Nawacita Jokowi-JK antara lain untuk menghadirkan negara guna melindungi dan memberi rasa aman bagi segenap warga negara.

Menurutnya, kehadiran negara dalam menghadapi aktivitas kelompok yang menamakan diri FPI seperti sweeping, razia, menggeledah tempat usaha hiburan malam dan terakhir mengatasnamakan sosialisasi fatwa MUI, sudah semakin menjauhkan negara dan pemerintah dengan warga negaranya .

“Kegiatan tersebut merupakan aktivitas FPI yang patut diduga sebagai kesewenang-wenangan dan main hakim sendiri. Padahal negara kita adalah negara hukum, kekuasaan negara-pun dibatasi oleh hukum dan oleh karena itu apabila terdapat aktivitas warga negara yang melanggar hukum, maka yang boleh melakukan penindakan adalah hanya alat kekuasaan negara yaitu penegak hukum, bukan kelompok yang menamakan diri FPI”, ujar Petrus kepada Kabarnusantara.net pada Senin, (19/12/2016).

Lebih lanjut Petrus mengatakan aktivitas kelompok yang menamakan diri FPI semakin hari semakin menakutkan, meresahkan bahkan cenderung tampil sebagai kekuatan kedua sesudah negara. Negara dan kekuasaan negara seolah-olah tidak berdaya di hadapan kelompok yang menamakan diri FPI sehingga publik mempertanyakan dimana posisi negara, dimana janji Presiden Jokowi menghadirkan negara ketika rakyat takut dan cemas menghadapi tekanan massa dari yang menamakan diri FPI.

Petrus menjelaskan, dalam banyak kejadian yang memgganggu kenyamanan publik oleh kelompok yang menamakan diri FPI, pemerintah selalu mengambil sikap diam bahkan membiarkan perilaku anarkis yang merugikan pihak lain.

Dia mencontohkan kejadian di Surabaya dimana sejumlah mal didatangi sekeleompok orang yang menamakan diri FPI atau beratribut FPI melakukan sosialisasi pelarangan penggunaan atribut natal, membuktikan bahwa ada kekuatan lain di luar kekuasaan negara yang secara diam-diam mendapat restu negara guna menghakimi masyarakat lain atas nama tertib hukum lain di luar hukum negara.

“Oleh karena itu jika pemerintah tidak segera melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan FPI dengan membiarkan mereka melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pihak lain, tanpa pemerintah menindak secara tegas, maka baik kelompok yang menamakan diri FPI maupun Pemerintah Cq. Presiden Jokowi, Menkpolhukam dan Kapolri bisa digugat ke Pengadilan sebagai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melakukan pengkondisian dimana sebagain kecil warga negara diberikan wewemang eksklusif untuk menghakimi kelompok warga negara lain dengan menggunakan aturan hukum lain di luar hukum nasional negara yang sah”, tegas Petrus. (Ervan/Hipa/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password