breaking news New

Kepemilikan Rumah Tinggal Oleh Orang Asing

Kabarnusantara.net – Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMNA) No. 13 Tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2016. Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah NO. 103 Tahun 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berlakunya PERMNA No. 13 Tahun 2016 sekaligus mencabut PERMNA Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing dan peraturan perubahannya. 

Pasal 1 PERMNA No. 13 Tahun 2015 hanya menyatakan bahwa WNA yang memiliki izin tinggal di Indonesia dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian berupa rumah tunggal atau satuan rumah susun. Sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 103 Tahun 2016 definisi orang asing yang ditunjuk oleh PERMNA NO. 13 Tahun 2015 tentunya mengarah pada definisi orang asing pada pasal 1 PP No 103 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.” Jika melihat definisi ini sesunguhnya persayaratan yang ditetapkan sebelum dan sesudah berlakunya PERMNA No 13 Tahun 2016 tidak lah jauh berbeda, yakni orang asing yang memegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembaharuan pengaturan ini tentunya menimbulkan perbedaan dalam hal pengaturan tentang kepemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing. Sebelum berlakunya PERMNA no 13 Tahun 2016, orang asing hanya boleh memiliki rumah tinggal atau hunian dengan hak pakai diatas tanah negara atau diatas tanah hak milik, namun saat ini hak pakai juga dapat diperoleh diatas hak pengelolaan. 

Berlakunya PERMNA No 13 Tahun 2016 juga memberikan ruang terhadap WNA untuk menjadikan hak atas rumah tempat tinggal atau huniannya untuk dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Hal ini tentunya memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan terperinci untuk menghindari sengketa antara orang asing pemegang hak pakai dengan pihak yang memegang hak milik ataupun hak pengelolaan dan agar pemilik hak yang sesungguhnya dapat memperoleh haknya kembali setelah hak pakai yang dimiliki oleh orang asing tersebut berakhir. 

Selain membuka ruang bagi orang asing untuk menjaminkan hak atas rumah tinggal atau huniamnya untuk dibebani hak tanggungan, disisi lain PERMNA 13 Tahun 2016 justru menutup peluang bagi WNA untuk menyewakan rumah tinggal atau hunian yang telah diperolehnya. Jangka waktu kepemilikan hunian (rumah tunggal) bagi orang asing diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 PP NO 103 Tahun 2015, yakni dengan jangka waktu 30 tahun dan kemudian dapat diperpanjang selama 20 tahun.

Pembaharuan pengaturan tentang hak-hak atas tanah tentunya sangat diperlukan, termasuk dalam hak kepemilikan hunian oleh orang asing. Tidak bisa dipungkiri jika ingin menjaga keran investasi tetap terbuka maka negara tentunya juga harus memfasilitasi investor dengan regulasi yang mendukung kegiatan investasi mereka. Namun yang perlu diperhatikan adalah, bagaimana agar kita tidak mengikis kepentingan nasional dan masa depan bangsa dengan dalih investasi dan dengan mengatasnamakan pembangunan.

Oleh: Kompiang Ratna Dewi

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password