breaking news New

Setara Institute Menilai Fatwa MUI Tak Menggambarkan Posisi MUI yang Sesungguhnya

Jakarta,Kabarnusantara.net-Ketua Setara Institute, Hendardi,  menilai Fatwa-Fatwa MUI dalam beberapa tahun terakhir tidak menggambarkan posisi MUI yang sesungguhnya sebagai ormas Islam yang menebarkan kerukunan dan konstruktif menjaga persatuan dan kesatuan.

“MUI lebih gemar berpolitik dalam bentuk menebarkan pengaruh politik di ruang publik dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti fatwa penyesatan golongan tertentu yang kemudian memaksa negara untuk turut serta menyesatkan kelompok tertentu sebagaimana kehendak MUI”, ujar Hendardi, pada Selasa (20/12/2016).

Menurut Hendardi, MUI juga berpolitik dalam memfatwakan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama. Terakhir memfatwakan perihal atribut natal.

“Fatwa-fatwa tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk memerankan ormas ini sebagai pihak yang merasa paling benar, tetapi lebih ditujukan untuk memberikan pengaruh politik di ruang publik, dengan benefit politik berbentuk penguatan supremasi paham keagamaan di ruang publik”, tegasnya.

Patut diingat, lanjut Hendardi, bahwa MUI adalah organisasi masyarakat yang sama seperti NU, Muhammadiyah, Kontras, LBH dan lain-lain yang hanya mempunyai mandat sesuai tujuan pembentukan ormas tersebut.

“MUI bukan bagian dari pihak yang menjalankan otoritas negara atau sebagai pemegang otoritas kebenaran. Tetapi, apa yang terjadi adalah bahwa MUI telah menjadi produsen fatwa yang seringkali berdampak destruktif bagi kemajemukan bangsa dan negara hukum Indonesia”, jelas Hendardi.

Apalagi MUI, beber Hendardi, tidak pernah menghitung dan mengantisipasi dampak dari fatwa yang dikeluarkannya. GNPF MUI kemudian merasa dirinya menjadi pengawal fatwa yang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum.

“Jika bertanggung jawab, maka seharusnya MUI tidak tinggal diam atas aksi destruktif yang timbul setelah fatwa dikeluarkan”, bebernya.

Semestinya, kata Hendardi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama harus bersikap atas praktik politik dalam tubuh MUI dengan memproduksi aneka fatwa yang membahayakan.

“Sebagai institusi yang mempunyai kewenangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama harus memberikan teguran keras pada MUI agar lebih kontributif pada penguatan kebangsaan Indonesia, bukan malah sebaliknya mencabik-cabik kemajemukan”, tegas Hendardi.

Hendardi menjelaskan, dalam situasi yang demikian, institusi Polri sebagai aparat keamanan dan ketertiban masyarakat selalu terpojok dan dipaksa mengikuti kehendak mereka dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban umum.

“Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mesti duduk bersama dengan Kapolri untuk mengingatkan MUI. Apa yang terjadi pada tubuh MUI saat ini disebabkan oleh para penyelenggara negara yang selama ini memberikan keistimewaan peran pada MUI, termasuk memberikan kewenangan-kewenangan tertentu melalui Undang-Undang, padahal MUI bukan penyelenggara Negara”, pungkasnya. (Ervan/KbN)

1 Comment

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password